Suara.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap penanganan pandemi Covid-19. Jokowi juga diminta mengevaluasi jajaran menterinya agar lebih meningkatkan performa dalam menjalankan tugasnya.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat setiap harinya. Hal tersebut bersamaan dengan banyaknya jumlah korban yang meninggal dunia.
Garda terdepan yakni para tenaga medis juga tidak luput dari ancaman penularan Covid-19. Dokter dan perawat satu persatu berguguran akibat menangani virus yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Hubei, China.
PP Muhammadiyah mengaku sangat khawatir dengan kondisi itu. Oleh karenanya mereka pun memberi masukan terutama kepada Jokowi.
"Meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 dan jika diperlukan dapat mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal," kata Abdul Muti saat konferensi pers secara virtual, Senin (21/9/2020).
Menurutnya, kehadiran Jokowi sangat diperlukan di tengah lemahnya kinerja dan sinergi antar kementerian. Selain itu, Jokowi juga diminta untuk mengevaluasi jajaran menterinya agar bisa meningkatkan performa dan profesionalitas kerja, sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
"Perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan Covid-19 secara nasional agar keadaan terkendali," ujarnya.
"Selain itu, niscaya diutamakan bahwa penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya sebagaimana perintah konstitusi agar pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," tambah Abdul.
PP Muhammadiyah menilai kalau Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah bekerja keras untuk menangani pandemi Covid-19. Akan tetapi mereka menganggap kalau kinerja kedua belah pihak tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal.
Baca Juga: Kota Bogor Terlepas dari Zona Merah Covid-19 Hari Ini, Jadi Oranye
"Pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antar instansi dan komunikasi publik. Lemahnya koordinasi dan komunikasi menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif."
Berita Terkait
-
Kota Bogor Terlepas dari Zona Merah Covid-19 Hari Ini, Jadi Oranye
-
Terjangkit Covid-19, Nama RS Tempat Isolasi Menag Fachrul Razi Dirahasiakan
-
Oh Ini Rupanya Kenapa Sandiaga dan Djarot Masuk Timses Mantu Jokowi
-
352 Karyawan Positif Corona, Pabrik Printer Epson di Bekasi Ditutup!
-
Patuhi Protokol Covid-19, Turut Bantu Tenaga Medis
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf