Suara.com - Gedung blok G Balai Kota DKI Jakarta kembali dibuka setelah sempat ditutup karena sejumlah pegawai terpapar corona. Kendati demikian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih belum mengadakan pertemuan tatap muka di gedung itu.
Biasanya, Anies menggelar rapat pimpinan (rapim) di ruang pola blok G Balai Kota. Namun, Kepala Biro Umum Pemprov DKI Budi Awaludin mengatakan sampai saat ini Anies belum memberikan instruksi untuk menggelar rapat.
"Sementara masih belum ya (ada rapim). Masih nunggu petunjuk pimpinan untuk Rapim," ujar Budi saat dihubungi Suara.com, Senin (21/9/2020).
Budi menuturkan, sudah diperbolehkan jika memang ingin menggelar rapat di blok G Balai Kota. Namun Anies belum mengagendakan pertemuan apapun.
"Kalau memang pak Gubernur mau rapim ya akan rapim," jelasnya.
Meski demikian, jika nantinya akan ada rapim, maka pihaknya akan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan corona. Mulai dari pembersihan sebelum dan sesudah rapat, jaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker.
"Jadi pada intinya semua ruangan bisa dilaksanakan, tapi kita akan lakukan protap kesehatannya dengan membersihkan sebelum dan sesudah (rapat)," jelasnya.
Selama ditutup sejak 17 September lalu, ia menyebut pihaknya sudah rutin melakukan pembersihan seluruh ruangan gedung blok G Balai Kota. Lokasi disebutnya sekarang sudah steril dan gedung kembali beroperasi seperti biasa.
"Semua ruangan bisa dipake. Tapi kan kita menghindari kontak fisik," pungkasnya.
Baca Juga: Kasus Meningkat, Pemkot Tangerang Tambah Tempat Isolasi Pasien Covid-19
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk menutup sementara gedung Balai Kota DKI Jakarta Blok G. Sebab, ada 14 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpapar virus corona.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan 11 orang PNS di antaranya yang positif corona merupakan stafnya di BKD. Hasil swab diketahui sejak Senin (14/9/2020) lalu.
"Dari saya itu staf saya itu hasil terpaparnya ada. 11 staf yang di pelayanan semua. Di BKD," ujar Chaidir saat dihubungi Suara.com, Kamis (17/9/2020).
Karena kejadian itu, sejak Senin kemarin pihaknya sudah menutup lantai 21 blok G. Seluruh pegawai diminta untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
"Di antaranya di BKD sendiri kita sudah tutup lantai 21 sudah kita tutup. Pelayanannya WFH," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK
-
Clara Shinta Ogah Damai dengan Mantan Suami, Proses Hukum Jalan Terus
-
Wacana Penderita TBC Jadi Penerima MBG Ditolak DPR, Dinilai Berpotensi Sebarkan Penyakit
-
Bukan Copet, Transjakarta Ungkap Fakta Penumpang Ngamuk di Koridor 5 yang Viral
-
DPR Ungkap Dana Transfer Daerah 2027 Disunat Rp300 Triliun, Gaji PPPK Terancam Macet