Dibanding Sejarah, Peneliti Ini Lebih Pilih Pelajaran Agama yang Dihapus

Suara.com - Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, ikut angkat suara terkait wacana penghapusan pelajaran sejarah di jenjang sekolah menengah atas.

Lewat akun Twitternya @saidiman, ia justru menawarkan pelajaran agama yang sebaiknya dihapus ketimbang pelajaran sejarah.

"Sebenarnya yang perlu dihapus dari kurikulum sekolah negeri itu bukan pelajaran sejarah, tapi pelajaran agama," kicau Saidiman, Sabtu (19/09/2020).

Alumnus UIN Jakarta ini beranggapan, pelajaran agama bisa diserahkan kepada pihak swasta atau sebagai ruang privasi saja.

"Biarlah itu jadi urusan keluarga atau sekolah swasta/privat aja," sambung Saidiman.

Sontak, kicauan itu pun langsung membangunkan opini publik untuk bersuara di kolom komentar Saidiman.

"Setuju buanget pelajaran agama dihapus, sejarah jangan. Sebagai orangtua saya cemas jika pelajaran agama diajarkan oleh orang lain kepada anak-anak saya. Sebab saya punya standar tertentu dan nilai-nilainya tertentu yang belum tentu sama dengan guru di sekolahnya," sahut pemilik akun @charlestu***

"Sedangkan ada pelajaran agama saja kelakuan generasi sekarang parah. Apalagi kalau ndak ada. Bar-bar ambyar lah! Mau dibawa kemana negara ini. Saya paham maksud anda. Tapi jangan salahkan agamanya. Sampai sini paham ya!" sanggah warganet lain @abil****

"Mungkin lebih baik pelajaran agama dibenahi saja materinya. Lebih umum saja. Belajar mengenail agama-agama di Indonesia. Belajar berdialog lintas agama. Itu lebih berarti untuk sekarang. Pelajaran mengenai ayat-ayart kitab suci sepertinya sekolah negeri tidak perlu mengajarkan," sambung @livingwh***

Baca Juga: Soal Polemik Penghapusan Pelajaran Sejarah, Fadli Zon: Harus Dibatalkan

Sebelumnya, banyak kalangan mengkritik keras rencana Kemendikbud RI yang akan melakukan penyederhanaan kurikulum dengan menghapus mata pelajaran sejarah.

Rencana tersebut tertuang dalam draf sosialisasi dan Asesmen Nasional tertanggal 25 Agustus 2020.

Akan tetapi, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Maman Faturrohman menegaskan bahwa rencana itu masih belum final.

Oleh sebab itu Kemendikbud terbuka dengan berbagai masukan dan usulan dari pihak manapun.