Suara.com - Politisi Partai Demokrat Andi Arief mengkritisi pidato Presiden dalam forum PBB yang meminta PBB berbenah diri. Menurutnya, seharusnya Jokowi jujur bila Indonesia sedang mengalami kesulitan.
Kritik tersebut disampaikan oleh Andi melalui akun Twitter miliknya @andiarief_.
"Kurang pas kalau sebuah negara sedang kena pandemi hebat dan resesi ekonomi meminta PBB berbenah, kecuali pandemi hebat dan resesi ekonomi itu ada faktor PBB," kata Andi seperti dikutip Suara.com, Rabu (23/9/2020).
Menurut Andi Arief, seharusnya Jokowi berterus terang dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami kesulitan.
Sikap protes dan marah Jokowi dalam pidato di forum internasional disebut oleh Andi Arief tak dapat menutupi kekhawatiran.
"Kalau kita sedang susah, jelaskan saja. Sikap protes dan marah dalam pidato gak akan menutupi pupil mata kekhawatiran," ungkap Andi Arief.
Dalam pidato pagi tadi, Jokowi juga mengatakan, "kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat PBB agar PBB tetap relevan dan semakin kontributif sejalan dengan tantangan zaman."
Menurut Jokowi, PBB bukanlah sekadar sebuah gedung di kota New York, tapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi generasi penerus.
"Indonesia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap PBB, terhadap multilateralisme, multilateralisme adalah satu-satunya jalan yang dapat memberikan kesetaraan," kata Jokowi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Berpidato Dalam Sidang Umum PBB
Jokowi mengatakan 75 tahun yang lalu, PBB dibentuk agar perang dunia II tidak terulang kembali dan agar dunia bisa lebih damai, stabil, dan sejahtera karena perang tidak akan menguntungkan siapapun.
Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran, dan tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam.
"Pimpinan sidang yang terhormat, di usia PBB yang ke-75 ini kita patut bertanya apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Saya kira jawaban kita sama, belum. Konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia kemiskinan dan bahkan kelaparan masih terus dirasakan," kata Jokowi.
Presiden Jokowi menilai prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional tidak diindahkan termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.
"Kita semua prihatin melihat situasi ini keprihatinan kita menjadi semakin besar di saat pandemi COVID-19 ini, di saat seharusnya kita semua bersatu-padu bekerja sama melawan pandemi, justru yang kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menanjak," kata Presiden.
Padahal seharusnya negara-negara di dunia bersatu padu untuk selalu menggunakan pendekatan win-win pada hubungan antarnegara yang saling menguntungkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO