Suara.com - Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Akmal Taher menilai pemerintah kurang serius melakukan kewajiban 3T atau testing, tracing, dan treatment ke masyarakat.
Hal itu menjadi alasan utama Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI tersebut mundur dari Satgas Covid-19 per Kamis (24/9/2020) kemarin.
"Kita kan harapannya testing tracing itu lebih banyak, bagusnya kan seperti itu yang harus kita kerjakan, usulan dari pakar seperti itu, memang ada tanda-tanda mau kesana, cuma tidak seperti yang kita harapkan gitulah. Saya kira mesti lebih bagus kita kerjakan dari luar," kata Akmal saat dihubungi Suara.com, Jumat (25/9/2020).
Dia pun selalu menyarankan pemerintah agar memanfaatkan momen pandemi corona covid-19 ini memperkuat fasilitas kesehatan di tingkat terkecil seperti puskesmas, agar tidak gagap ketika berhadapan dengan wabah terjadi lagi di kemudian hari.
"Sekarang ini sistem puskesmas tidak kuat, kita harus akui itu, negara yang layanan kesehatan primernya kuat itu bagus sekali menghadapi wabah begini," ujarnya.
Akmal pun mencontohkan Thailand yang memiliki sistem pelayanan kesehatan yang baik sehingga pandemi bisa terkendali dengan baik.
"Thailand itu tidak kaya-kaya amat tapi sistem layanan primernya kuat sekali, bayangkan sampai sekarang pasiennya tidak sampai 5 ribu yang meninggal tidak sampai 100, kasus itu langsung secara dini tertangkap," ungkapnya.
Sebagai informasi, total kasus positif covid-19 di Thailand saat ini baru mencapai 3.519 orang dengan angka kematian hanya 59 orang, 3.360 sisanya berhasil sembuh, sementara Indonesia terus mencetak rekor positif tertinggi setiap harinya.
Oleh sebab itu, Mantan Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta dan Ketua Ikatan Ahli Urologi Indonesia ini memutuskan mundur dan akan kembali mengajar di FK UI.
Baca Juga: Guru Besar UI Mundur dari Ketua Bidang Kesehatan Satgas Covid-19
Sebelum menjadi Satgas Covid-19, Akmal tercatat pernah membantu pemerintah sebagai anggota Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Berita Terkait
-
Viral! Mahasiswa Kedokteran UI Dikawal Patwal Terobos Demo, Netizen Geram
-
Istana Kaji Usul Menkes Budi Gunadi Sadikin Dicopot: Kita Carikan Jalan Keluar...
-
Kabar Gembira! Indonesia Berhasil Buat Alat Bantu Napas Bayi Baru Lahir, Apa Fungsinya?
-
RSDC Wisma Atlet Kemayoran Resmi Ditutup Hari Ini, Nakes dan Relawan Purna Tugas
-
Satgas Covid-19: Subvarian XBB Merebak, Prokes Liburan Akhir Tahun Harus Diperketat
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?