Suara.com - Lewat akun Instagramnya, Dokter Tirta menumpahkan kegelisahannya terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia dalam kapasitasnya sebagai tenaga medis.
Ia mengkritik pedas penanganan Covid-19 dengan langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) khususnya yang diterapkan di DKI Jakarta.
"PSBB Jakarta tapi jumlah positif per hari tetap ribuan. Ujung-ujungnya warga yang disalahkan. Udah ga makan. Disalah-salahin. Didenda pula. Saya kira PSBB beneran. Tapi yang di razia cuma rumah makan dan lapangan," tulis keterangannya di akun Instagram @dr.tirta, Jumat (26/09/2020).
Menurutnya, denda yang diterapkan kali ini tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.
Tidak hanya itu, dokter nyentrik ini juga mempertanyakan larinya uang denda yang dikeruk petugas, apakah ke rakyat atau ke yang lainnya.
"Saya yakin saya juga bakal remuk. Cepat atau lambat. Entah secara ekonomi/kena covid juga," imbuhnya.
Di unggahan selanjutnya dengan format live Instagram, Dokter Tirta bicara panjang lebar selama satu jam lebih.
Disematkan pula di keterangan video live Instagramnya bahwa Covid-19 di Indonesia ditunggangi politik.
"Part 4.0 : covid ditunggangi politik. INI SALAH SATU LIVE YG TER FRONTAL YG PERNAH SAYA LAKUKAN," tulisnya memberi penjelasan.
Baca Juga: DPR Nilai, Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Efektif
Dokter Tirta menyebut, banyak kepala daerah yang tidak kompak dalam penanganan Covid-19, PSBB setengah-setengah, dan dendanya tidak jelas.
"Saya pegang bukti lengkap chat dan rekaman," tegas Dokter Tirta memperkuat pernyataannya.
Sayangnya, lanjut Dokter Tirta, instruksi yang jelas dari presiden tidak dijalankan dengan baik oleh kepala daerah.
Oleh sebab carut marutnya penanganan Covid-19 ini, ia pun menuliskan opini pribadinya sebagai tawaran solusi.
"Solusi dari saya: Tunda pilkada (bukan karena politik, tapi duitnya bisa buat rakyat miskin). Swab gratis di dki, jatim, bali, jateng jabar dan sulsel," ujarnya.
"Lupakan rapid test , batalkan aturan rapid as administrasi. Ikhlaskan saja. Toh angka positif akan meroket terus nantinya. Ga perlu membuat kebijakan setengah-setengah, dari awal sudah salah," tutupnya.
Berita Terkait
-
Menggugat Orkestrasi Dukungan MBG: Gerakan Murni atau Pertunjukan Politik?
-
Gaji UMR Beli Sepatu Running Apa? Ini 3 Pilihan Terbaik Versi Dokter Tirta
-
Safari Politik DPR untuk Revisi UU Pemilu Bergulir, Putusan MK dan Ambang Batas Disorot
-
Guru Besar UMY: Masa Depan Politik Gibran Masih Bergantung pada Bayang-Bayang Jokowi
-
Tanggapi Posisi Politik PDIP, AHY Singgung Pengalaman Demokrat Pernah Jadi Oposisi
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar