Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dianggap tak matang dalam melakukan perhitungan pembuatan kebijakan subsidi kuota internet. Anggaran Rp 1,7 triliun pun dinilai bakal terbuang sia-sia.
Hal tersebut diungkap Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (Wasekjen FSGI) Fahriza Marta Tanjung.
Menurutnya, dari Rp 7,2 triliun untuk kuota belajar dan umum yang dianggarkan, akan ada 15 dari 30 GB kuota internet yang tak terpakai.
Pihaknya membuat skema pembagian kuota dari subsidi yang disediakan dari data verifikasi dan validasi milik Kemendikbud.
Ia menilai, 1 GB kuota internet setara dengan Rp 1.000, jika dikalikan, maka ada Rp 15 ribu uang tak terpakai tiap bulannya.
Jumlah kerugian yang dimaksud berasalh dari Rp 15 ribu dikali satuan pendidikan yang nomor ponselnya sudah aktif dan valid serta telah mengunduh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Sampai 26 September, jumlahnya sudah ada 26 juta peserta didik.
Jika ditotal, Rp 15 ribu dikali 26 juta, maka akan ada kerugian minimal sebanyak Rp 399 miliar.
"Jadi kerugian minimal itu bisa mencapai Rp 399 miliar," ujar Fahriza dalam Rilis Survei Bantuan Kuota Internet dan Dukung Penyederhaan Kurikulum 2013 secara virtual yang digelar secara virtual, Minggu (27/9/2020).
Namun jumlah kerugian ini masih bisa bertambah, sebab masih ada 32 juta peserta didik yang belum mengunduh SPTJM.
Baca Juga: Begini Cara Bisa Mendapatkan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud
Jika dikalikan dengan Rp 15 ribu, maka anggaran yang berpotensi sia-sia menjadi Rp 492 miliar.
"Yang berpotensi uangnya akan hangus, bersamaan dengan sisa kuota tadi. Maksimal Rp 492 miliar," jelasnya.
Lalu jika dirata-ratakan dengan kerugian perbulan, katanya, kerugian mencapai Rp 445 miliar. Lalu jika dibiarkan selama empat bulan maka kerugian bakal mencapai Rp 1,7 triliun.
"Kalau kerugian dikalikan dengan 4 bulan, itu kerugian bisa Rp 1,7 triliun dan itu sama dengan 25 persen dari total anggaran Rp 7,2 triliun," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian