Suara.com - Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono memastikan pihaknya tidak akan mengeluarkan izin keramaian untuk kegiatan nonton bareng atau nobar film G30SPKI.
Awi menjelaskan bahwa pertimbangan pihaknya tidak mengeluarkan izin keramaian lantaran kekinian masih dalam situasi pandemi Covid-19. Menurut dia hal itu dilakukan semata-mata demi keselamatan masyarakat.
"Yang jelas Polri tidak akan mengeluarkan izin keramaian, ingat keselamatan jiwa masyarakat itu yang paling utama, dan ini masih dalam masa pandemi covid 19," kata Awi di Mabes Polri, Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2020).
Surat izin keramaian tersebut tidak akan dikeluarkan pihak kepolisian. Pihaknya menyebut bukan karena Polri melarang kegiatan menonton film dokudrama propaganda karya Arifin C Noer. Dia pun menyarankan masyarakat alangkah baiknya jika ingin menonton produk film rezim orde baru tersebut di rumah.
"Sekali lagi Polri tidak akan mengeluarkan izin untuk keramaian. Kalau mau nonton ya silahkan nonton masing-masing," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah organisasi seperti Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK NKRI berencana menggelar kegiatan nobar film G30SPKI.
Mereka berencana menggelar nobar pada 30 September mendatang.
Berdasar keterangan resmi yang diterima suara.com, setidaknya ada lima poin yang diserukan oleh ANAK NKRI. Berikut rinciannya;
Menjelang hari kesaktian Pancasila kami ALIANSI NASIONAL ANTI KOMUNIS ( ANAK NKRI ) menyerukan :
Baca Juga: Jumlah Penambahan Positif Corona RI Sehari Turun, Jadi 3.509 Pasien
- Kepada Panglima TNI dan KASAD untuk mengupayakan pemutaran film G30S/PKI diseluruh televisi Nasional baik televisi pemerintah ataupun televisi swasta pada tanggal 30 September 2020.
- Kepada TNI untuk tidak tinggal diam terhadap kelompok - kelompok yang berupaya mengganti Pancasila dengan Trisila / Ekasila jika TNI masih jadi Garda terdepan dalam mengawal Pancasila dan UUD'45 serta bersatu dengan Ulama dalam memimpin gerakan umat dalam melawan kebangkitan Neo PKI.
- Kepada seluruh Rakyat Indonesia jangan lewatkan bersama keluarga untuk menonton kembali film Pengkhianatan G30S/PKI baik melalui televisi ataupun Handphone masing - masing pada tanggal 30 September 2020.
- Kepada Rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang pada tanggal 30 September 2020 dan kibarkan bendera satu tiang penuh pada tanggal 1 Oktober 2020
- Kepada Rakyat Indonesia khususnya Santri, laskar, jawara, pendekar, brigade untuk tetap waspada dan siap siaga terterhadap gerakan kebangkitan Neo PKI yang ingin mengganti Pancasila.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Bus TransJakarta Hantam Tiang PJU di Kolong Tol Tanjung Barat, Satu Penumpang Terluka!
-
El Clasico Legenda Bakal Hadir di GBK, Pramono Anung: Persembahan Spesial 500 Tahun Jakarta
-
Jakarta Dikepung Banjir, Ini 5 Cara Pantau Kondisi Jalan dan Genangan Secara Real-Time
-
Superflu vs Flu Biasa: Perlu Panik atau Cukup Waspada?
-
BNI Pertegas Dukungan Sekolah Rakyat untuk Perluas Pemerataan Pendidikan Nasional
-
Tutup Rakernas I 2026, PDIP Umumkan 21 Rekomendasi Eksternal
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi