Suara.com - Nama negara Vanuatu mencuat setelah menyinggung soal Papua di meja sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selama ini negeri 'mini' itu memang kerap melontarkan tuduhan terhadap Pemerintah Indonesia soal isu pelanggaran HAM di Papua.
"Ada pelanggaran hak asasi manusia terjadi di tengah-tengah kita. Orang-orang di Papua terus menerus menderita dari siksaan pelanggaran HAM," kata Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Loughman dalam pidatonya di sidang PBB pada Minggu (27/9/2020).
Pidato Loughman ini ditanggapi oleh Diplomat muda perwakilan Indonesia Silvany Austin Pasaribu. Ia mengatakan bahwa Vanuatu terlalu banyak ikut campur dengan urusan Indonesia. Silvany juga mengingatkan Vanuatu bukan representasi rakyat Papua.
“Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya,” kata Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda yang mewakili Indonesia menggunakan hak jawab, di Sidang Umum PBB, Sabtu (26/9) sebagaimana dilansir Antara.
Dalam rekaman video resmi PBB, Silvany menyebut Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.
Pasalnya, hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua---sebuah tuduhan yang dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme.
“Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia yang artifisial,” kata Silvany.
Ia menegaskan bahwa sejak 1945, Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia yang merupakan keputusan final dan tidak dapat diubah. Hal ini juga telah didukung dengan tegas oleh PBB serta komunitas internasional sejak beberapa dekade lalu.
“Prinsip-prinsip Piagam PBB yang jelas tidak dipahami Vanuatu adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial,” ujar Silvany.
Baca Juga: 5 Fakta Unik Wisata di Vanuatu: Kuliner Lokal Hingga Destinasi Liburan
Gemar Suarakan Isu Papua di PBB
Selama ini, Vanuatu memang kerap 'menyerang' Indonesia di meja PBB. Hampir setiap tahun, negara itu melontarkan isu pelanggaran HAM di Papua. Merasa memiliki kedekatan secara etnis dengan Papua, Vanuatu menyuarakan isu Papua di PBB sejak 2016.
Dilansir dari sejumlah sumber, Republik Vanuatu sendiri merupakan negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan.
Negara kecil yang tak ada "seujung kuku" dari luas Indonesia ini terletak di sebelah timur Australia, timur laut Kaledonia Baru, barat Fiji dan selatan Kepulauan Solomon.
Nama Vanuatu berasal dari kata "vanua" yang berarti "tanah" atau "rumah", kata ini juga terdapat dalam beberapa rumpun bahasa Austronesia, dan kata "tu" (berdiri). Penggabungan kedua kata tersebut menunjukkan status independen dari suatu negara baru.
Awalnya, wilayah ini diberi nama La Austrialia del Espíritu Santo oleh Fernandes de Queiros dari Portugis beserta armadanya dari Spanyol yang pertama kali menginjakkan kaki di kepulauan tersebut pada tahun 1606.
Berita Terkait
-
Pendeta Yeremia Ditembak, Tambah Daftar Tokoh Papua Meninggal Dunia
-
Diplomat RI Dikritik GPAN: Apa Benar Tak Ada Pelanggaran HAM di Papua?
-
5 Fakta Unik Wisata di Vanuatu: Kuliner Lokal Hingga Destinasi Liburan
-
Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Penembakan Pendeta Yeremia Zanambani
-
8 Fakta Seputar Vanuatu yang Rutin Ungkit Isu Papua di PBB
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- 7 Bedak Anti Luntur Kena Keringat saat Cuaca Panas, Makeup Tetap On Seharian
- Geger! Saiful Mujani Serukan "Gulingkan Prabowo": Dinasihati Nggak Bisa, Bisanya Hanya Dijatuhkan
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 4 HP Tahan Air yang Bisa Digunakan saat Berenang, Anti Rusak dan Anti Rewel
Pilihan
-
Berkas 4 Oknum BAIS TNI Tersangka Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus Dilimpahkan ke Otmil
-
Resmi! Lurah Kalisari Dinonaktifkan Buntut Skandal Tangani Laporan di JAKI Pakai Foto AI
-
Efek Konflik Global: Plastik Langka, Pedagang Siomay hingga Penjual Jus Tercekik Biaya Produksi
-
Serangan Brutal di Istanbul, 3 Orang Tewas di Dekat Konsulat Israel
-
Piala AFF 2026: Kalahkan Malaysia, Timnas Futsal Indonesia Lolos ke Semifinal
Terkini
-
TNI dan Polri Tindak Tegas Oknum 'Backing' BBM Subsidi, Dua Personel Masuk Tahap Penyidikan
-
Bersihkan Internal, Bareskrim Polri Pastikan Pecat Anggota yang Jadi 'Bekingan' Mafia Migas
-
Rumah Pompa Ancol, Solusi Pramono Anung Tangkal Banjir di Kawasan Pesisir Jakarta
-
Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Elpiji Subsidi, Kerugian Negara Tembus Rp1,2 Triliun
-
Desakan Pengusutan Kasus Andrie Yunus di Peradilan Umum Terus Menguat, Lebih Adil Bagi Korban
-
Ini Daftar Program Pemerintah yang Buat Pemudik Merasa Terbantu Menurut Survei Indikator
-
Survei Indikator: Mayoritas Pemudik Nilai Lalu Lintas Lancar dan Kecelakaan Menurun
-
Serangan Baru Bombardir Pulau Kharg Saat Donald Trump Ancam Kehancuran Iran
-
Polri Usul Ambang Batas Kepemilikan Narkoba Diperkecil, Biar Jelas Bedakan Pengguna dan Bandar
-
DPR Ingatkan Kenaikan Tiket Pesawat Hanya Langkah Darurat, Bukan Kebijakan Permanen