Suara.com - Wakil Sekretars Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon kembali mengutarakan kritiknya soal harga uji swab yang dinilai masih memberatkan masyarakat.
Jansen menilai, sudah waktunya pemerintah memanfaatkan kekuasaan dana yang sudah mereka dapatkan untuk mengatur harga swab, mengingat Perppu Corona telah diterbitkan.
"Melalui Perppu Corona, extra power dan uang sudah kita beri. Sekarang semua yang dimau pemerintah. Tak ada lagi yang menghalangi dan bisa disalahkan. Mestinya ada lah sedikit tanda-tanda kemenangan kecil. Little success story. Yang terjadi jangankan nurunkan kurva covid, ngatur harga swab aja tak bisa!" kritik Jansen via Twitter, Selasa (29/9/2020).
Menurut Jansen, harga tes swab bisa menimbulkan ketakutan tersendiri sehingga bisa menghalangi inisiatif masyarakat yang ingin memeriksa kesehatan mereka dari infeksi virus corona.
"Tak ada orang waras ingin badannya jadi pembawa corona kepada keluarga, teman-teman, dan lingkungannya sendiri. Jalan memastikan ya tes. Termasuk pasien di rumah sakit sekarang juga dites, memastikan corona (atau) tidak. Mendesak ini segera diatur. Jangan sampai orang lebih takut harga daripada covid," tulis Jansen.
Ia menyebut pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa tes adalah kunci corona kontradiktif dengan kenyataan di lapangan, ketika harga tes swab justru sulit dijangkau masyarakat menengah ke bawah.
"Saya jamin sulit jumlah tes Indonesia akan meningkat, jika jenis tes yang sifatnya inisiatif pribadi begini harganya masih gila-gilaan tak diatur. Jangan sampai orang lebih takut harga daripada Covid," imbuh Jansen.
Politisi muda ini lantas mendesak agar Presiden Joko Widodo dan Kementerian Kesehatan RI segera mengatur harga swab layaknya dulu mengatur harga rapid test.
"Mau didengar atau tidak, saya akan terus bersuara soal swab ini. Kita bukan minta gratis tapi harganya diatur. Sehingga tak ada komersialisasi berlebihan di tengah bencana. Seperti dulu rapid kemudian diatur 150 ribu. Masa keluarkan aturan begini saja tak bisa Pak @jokowi @KemenkesRI?" desak Jansen.
Baca Juga: Gus Sahal: Menkes Terawan Maha Payah, Jokowi Juga Sangat Mengecewakan
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu mengaku ia baru saja menjalani swab test mandiri di sebuah rumah sakit, Jansen diminta untuk membayar Rp 2,4 juta.
"Orang secara sadar sudah mau tes dirinya malah mahal sekali, kemarin saya swab kena Rp 2,4 juta," ujar Jansen.
Jansen membandingkan dengan harga rapid test yang sebelumnya juga sempat melambung. Saat awal pandemi Covid-19, rapid test dijadikan barang komersil dengan harga tinggi.
Rapid test dan swab test merupakan hal penting bagi orang-orang yang kerap kali melakukan aktivitas di luar rumah.
Pasalnya, tes tersebut merupakan bentuk tanggungjawab sosial orang-orang itu kepada lingkungan.
Oleh karenanya, seharusnya harga swab test dibuat terjangkau dan sama di setiap rumah sakit di Indonesia.
Berita Terkait
-
Gus Sahal: Menkes Terawan Maha Payah, Jokowi Juga Sangat Mengecewakan
-
Mantu Jokowi Serap Aspirasi Pedagang: Jangan Janji-janji Pas Kampanye Saja
-
ATR/BPN Sigap Tangani Program Prioritas Nawa Cita Jokowi Bidang Pertanahan
-
Terawan Dianggap Tak Becus Tangani Pandemi, Jokowi Turut Kena Semprot
-
Yang Nyinyiri Jokowi Bisa Dower, Ruhut Dibilang Makin Malam Makin Korslet
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO