Banjir Kritik karena Sering 'Sunat' Hukuman Koruptor, Begini Tanggapan MA

Suara.com - Potongan hukuman Koruptor dalam pengajuan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) terus berlanjut. Terbaru, dua eks pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sudah menjadi terpidana kasus korupsi mega proyek e-KTP, Sugiarto dan Irman.

Apalagi, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango secara tersirat telah menunjukan rasa kecewa terkait fenomena pemotongan hukuman koruptor itu.

Nawawi pun telah meminta kepada majelis hakim MA dalam putusan atas pengajuan PK para koruptor agar memberikan argumen seperti legal reasoning pengurangan hukuman-hukuman dalam perkara a-quo, agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.

Menanggapi itu, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung, Abdullah mengatakan, hakim MA dalam memutus perkara PK yang diajukan koruptor memiliki independensi yang tidak bisa dipengaruhi siapapun.

"Memutus perkara merupakan kewenangan hakim, sesuai dengan rasa keadilan majelis hakim yang bersangkutan. Hakim atau majelis hakim memiliki independensi yang tidak bisa dipengaruhi siapapun," ucap Abdullah dihubungi, Rabu (30/9/2020).

Maka itu, Abdullah meminta sebelum memberikan pernyataan sebaiknya agar membaca secara lengkap setiap putusan.

"Saya dan siapapun tetap harus menghormati putusan apa adanya. Jika memberikan komentar lebih bijak membaca putusan lebih dahulu. Setelah mengetahui legal reasoningnya baru memberikan komentar, kritik maupun saran saran. Putusan tidak bisa dipahami hanya dengan membaca amarnya saja," ujar Abdullah.

Sebelumnya, KPK mencatat sepanjang tahun 2019-2020 sudah sebanyak 20 koruptor mendapatkan pengurangan hukuman penjara. Setelah mengajukan PK ke Mahkamah Agung (MA).

Apalagi, terbaru ini, Majelis hakim MA telah menjatuhkan putusan 10 tahun terhadap Sugiharto mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek KTP-el. Dalam putusan kasasi Sugiarto mendapat hukuman 15 tahun penjara.

Baca Juga: Ketika Korupsi Dianggap Kejahatan Biasa di Indonesia

Kemudian, Irman mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari 15 tahun penjara di tingkat kasasi menjadi 12 tahun penjara berdsarkan putusan PK MA.

Pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan PK yang diajukan Irman dan Sugiharto yaitu Irman dan Sugiharto telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai juctice collborator (JC) dalam tindak pidana korupsi sesuai keputusan Pimpinan KPK No. 670/01-55/06-2017 tanggal 12 Juni 2017.

Keduanya pun juga bukan pelaku utama dan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan terkait perkara korupsi proyek KTP-el.