Suara.com - Calon presiden petahana, Donald Trump secara terang-terangan mengakui dirinya ogah membayar pajak saat menghadiri debat calon presiden (capres) Amerika Serikat, Rabu (30/9/2020).
Pengakuan itu disampaikan Trump setelah mendapat serangan dari lawannya, Joe Biden, mengenai isu pajak yang dilaporkan The New York Times.
The New York Times dalam laporannya menyebut presiden AS ke-45 itu tidak membayar pajak federal selama 10 dari 15 tahun terakhir.
"Saya tidak ingin membayar pajak," kata Donald Trump dalam debat pertama capres AS 2020-2024 dikutip dari Global News, Rabu (30/9/2020).
Meski mengakui dirinya mengemplang pajak, Donald Trump tetap membela diri bahwa tindakannya bukanlah hal baru. Banyak orang di AS disebutnya melakukan hal serupa.
Sebagai seorang yang memiliki latar belakang pengusaha swasta, Trump mengklaim apa yang dilakukannya juga dilakukan orang lain dengan menghindari pajak.
Meski jujur dengan tindakannya, Donald Trump turut membantah bahwa laporan The New York Times yang menyebutnya hanya membayar pajak penghasilan sebesar 750 dolar AS atau sekitar Rp11 juta pada tahun 2016-2017, tidak benar.
Dia mengklaim bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dirinya telah membayar jutaan dolar pajak kepada Amerika Serikat.
"Saya membayar $ 38 juta satu tahun, saya membayar $ 27 juta satu tahun," kata Trump.
Baca Juga: Dihubungkan dengan Kelompok Pembenci, Perusahaan Inggris Berhenti Jual Kaos
Klaim Donald Trump langsung disambar oleh Joe Biden yang meminta politikus partai Republik itu untuk menunjukkan bukti pembayaran pajaknya.
Biden berjanji dia akan "merobek" pemotongan pajak utama yang diperkenalkan Trump pada 2017 jika dia terpilih sebagai presiden.
“Kode pajak yang menempatkannya pada posisi di mana dia membayar pajak lebih sedikit daripada uang yang dihasilkan guru sekolah adalah karena dia," kata Biden.
"Dia berkata dia pintar karena dia dapat memanfaatkan kode pajak, dan dia memanfaatkan kode pajak."
Berita Terkait
-
Mengerikan, Kasus Harian Covid-19 di New York Tembus 1.000
-
Bantah Disebut Pilah-pilih, Google Siap Perketat Pajak Aplikasi Pengembang
-
Penembakan di Depan Rumah Hantu Gegara Masalah Antrean, Satu Orang Tewas
-
Kembaran dengan Melania Trump, Segini Harga Baju Syahrini
-
Jepang, AS, Australia, dan India akan Duduk Bareng Bahas Cara Hadapi China
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional