Suara.com - Komandan Densus 99 Banser Muhammad Nuruzzaman dan Wassekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin saling silang pendapat soal isu kebangkitan PKI di Indonesia.
Keduanya terlibat adu argumen kala menjadi narasumber di acara Apa Kabar Indonesia Malam TV One, Selasa (29/9/2020).
Saat itu, Novel Diminta menjelaskan soal pendapatnya mengenai isu PKI di Indonesia. Ia berpendapat jika di bawah rezim kekuasaan Presiden Joko Widodo adalah puncak dari neo PKI.
"Kenapa saya bilang puncaknya saat ini? Karena wujud dari Ketuhanan Yang Maha Esa, yang selama ini menjadikan Indonesia surganya buat penista agama karena dipenggal Ketuhanan Yang Maha Esa, maka puncaknya di RUU HIP itu." kata Novel.
Ia mengaitkan isu kebangkitan itu dengan upaya penghapusan TAP MPRS No 25 Tahun 1965.
"RUU HIP itu ingin memeras Pancasila menjadi Trisila, Ekasila, unsur ketuhanan lagi-lagi ingin dihapuskan. Rentetan itu sudah jelas dan mencapai puncaknya saat ini," sambung Novel.
Lebih lanjut ia mengatakan jika ideologi komunisme di Indonesia terus berkembang dan anak cucu PKI sudah mulai terang-terangan muncul.
Menyimak ulasan dari Novel Bamukmin, Komandan Densus 99 Banser, Nuruzzaman, menyatakan ketidaksetujuannya.
"Ya tidak sepakat sama sekali saya. Mas Novel ini enggak belajar sejarah. Tadi sudah diceritakan oleh Profesor Asvi (Warman Adam) dan Profesor Kiki (Hermawan Sulistyo) bahwa di dunia ini sudah tidak ada agi ideologi komunismme," kata Nuruzzaman.
Baca Juga: PA 212: Gaya Satrio Robek Al Quran Seperti PKI, Tak Bisa Didiamkan!
Nuruzzaman lantas mengaitkan bahwa ideologi komunisme bahkan sudah mulai luntur di beberapa negara penganut komunis.
"Dalam praktek kenegaraan tadi, disebutkan hanya Kuba dan Korea Utara. Cina saja, sudah tidak lagi menggunakan konsep komunisme dalam urusan ekonomi mereka," ucap Nuruzzaman.
Ia melanjutkan, dilihat dari kebijakan politik yang diambil pemerintah, Indonesia justru lebih condong menganut konsep neoliberal yang bertentangan dengan komunis.
Nuruzzaman juga menyebut jika yang lebih mengancam keutuhan NKRI adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ketimbang PKI.
"Jadi menurut saya ini orang (Novel) sedang berhalusinasi. Orang yang benci dengan pemerintah saat ini, kemudian memanfaatkan agenda tahunan 30 September itu, dijadikan konsumsi publik. Padahal faktanya, yang jelas-jelas mengancam NKRI saat ini adalah HTI," kata Nuruzzaman.
Ia membandingkan dua kelompok tersebut dilihat dari upaya ancaman secara keagamaan dan perubahan Pancasila.
Berita Terkait
-
PA 212: Gaya Satrio Robek Al Quran Seperti PKI, Tak Bisa Didiamkan!
-
Kenang Sejarah Kelam G30S PKI, Sukabumi Kibarkan Bendera Setengah Tiang
-
Pemuda Corat-coret Musala, PA 212 Minta Laskar Jaga Ulama dan Tempat Ibadah
-
Satrio Robek Alquran dan Coret Musala, PA 212: Gaya Pelaku Seperti PKI
-
Sukmawati Soekarno Putri: Ideologi PKI adalah Pancasila
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Momen Gibran Kasih Perintah Gubernur Kalsel di Depan Warga: Tolong Aspirasi Mahasiswa Diselesaikan
-
Lobi Prabowo-SBY Bikin Demokrat Ubah Sikap Soal Pilkada? Ini Kata Gerindra
-
Pilkada Lewat DPRD Bukan Cuma Hemat Biaya, Populi Center: Ini 4 Syarat Beratnya
-
Status Tersangka Tak Membuat Dokter Richard Lee Ditahan, Polisi Beberkan Alasan Kuncinya
-
Kritik Pedas Ryaas Rasyid: Jakarta yang Obral Izin, Daerah yang Dapat Banjirnya
-
Proyeksi MRT Jakarta: Target Monas Beroperasi 2027, Kota Tua Menyusul 2029
-
Rakyat Tolak Pilkada via DPRD, Deddy Sitorus: Mereka Tak Mau Haknya Dibajak Oligarki
-
Keberatan dengan Eksepsi Nadiem, Jaksa: Tak Perlu Cari Simpati dan Giring Opini
-
Prabowo Wanti-wanti Atlet Jangan Pakai Bonus untuk Hal Negatif
-
Soal SPPG Terafiliasi Pejabat, BGN: Hak Semua WNI!