Suara.com - Saat membahas Gerakan 30 September 1965 atau G30S nama Sarwo Edhie Wibowo kerap kali disebut. Selain diketahui sebagai ayah dari Kristiani Herrawati atau Ani Yudhoyono, Sarwo Edhie Wibowo juga dikenal sebagai pembasmi PKI. Inilah profil Sarwo Edhie Wibowo.
Dalam sejarah tertulis, pasca peristiwa Gerakan 30 September, terjadi pembantaian massal terhadap anggota, simpatisan, dan orang-orang yang dituduh bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan Sarwo Edhie Wibowo yang marah karena Jenderal Ahmad Yani menjadi salah satu korban Gerakan 30 September 1965 itu memutuskan bergabung dengan Soeharto untuk menumpas siapapun pelakunya.
Pada akhirnya Sarwo Edhie Wibowo bekerja sama dengan Soeharto untuk memberantas PKI yang disebut sebagai otak utama Gerakan 30 September 1965. Berikut kami sajikan profil Sarwo Edhie Wibowo.
Panglima RPKAD
Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sarwo Edhie Wibowo berperan sangat besar dalam penumpasan pemberontakan Gerakan 30 September 1965. Dia berposisi sebagai panglima RPKAD (Kopassus pada saat ini). Dia pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan dan menjadi Gubernur AKABRI.
Berasal dari Keluarga PNS dan Bangsawan Jawa
Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sarwo Edhie Wibowo lahir di Pangenjuru, Purworejo, Jawa Tengah, pada 25 Juli 1925. Dia meninggak di Jakarta, 9 November 1989.
Orang tuanya pasangan bangsawan Jawa, Raden Kartowilogo dan Raden Ayu Sutini. Kedua orang tuanya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pda mass pemerintahan kolonial Belanda.
Prajurit PETA
Baca Juga: BPIP: Jika Isu PKI Bangkit Lagi Benar Ada Harus Diproses Hukum
Pada tahun 1942, ketika Jepang menduduki Indonesia, Sarwo Edhie Wibowo mendaftarkan diri sebagai Prajurit Pembela Tanah Air (PETA). Prajurit PETA merupakan kekuatan tambahan Jepang yang terdiri dari tentara Indonesia.
Bergabung dengan BKR
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Ir. Soekarno, pada tanggal 17 Agustus 1945, Sarwo Edhie Wibowo menjadi bagian dari BKR, sebuah organisasi cikal bakal ABRI (Tentara Nasional Indonesia).
Merebut Fasilitas Negara dari Komplotan Gerakan 30 September 1965
Sarwo Edhie Wibowo memihak Soeharto pasca kejadian penculikan enam Jenderal, termasuk Jenderal Ahmad Yani yang menjadi sosok pendukung Edhie untuk menjadi prajurit. Pada masa itu, para jenderal diculik dan dibawa ke Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.
Sementara itu, sekelompok pasukan pemberontak yang lain menduduki Monumen Nasional (Monas), Istana Kepresidenan, Radio Republik Indonesia (RRI), dan gedung telekomunikasi. Pada saat itu, Sarwo Edhie Wibowo diperintahkan untuk menduduki kembali gedung RRI dan telekomunikasi. Hal itu dapat dicapainya dengan mudah tanpa perlawanan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!