Suara.com - Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo mengatakan Hari Kesaktian Pancasila diharapkan menjadi momentum aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan Publik.
Sehingga kata Benny tujuan-tujuan negara yang sudah merdeka sejak 1945 ini mencapai kesejahteraan.
"Peringatan kesaktian Pancasila sebagai momentum bangsa ini mengaktualisasikan Pancasila dalam kebijakan publik agar tujuan kita merdeka mencapai kesejahteraan," ujar Benny Susetyo, Kamis (1/10/2020).
Benny menuturkan orientasi pengambil kebijakan harus mengutamakan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.
"Orientasi pengambil kebijakan juga harus mengarusutamakan rasa Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan", ucap dia.
Tak hanya itu, Benny mendorong elite politik bersikap dewasa dalam hal menyikapi isu-isu tentang redikalisme, terorisme dan komunisme yang masih berkembang.
Karena bangsa Indonesia harus fokus bergotong royong, bersatu menghadapi pandemi Covid-19.
"Ke depan dibutuhkan bangsa ini keluar dari masa lalu dan berani melakukan rekonsiliasi sesama anak bangsa," tuturnya.
Benny menegaskan larangan terhadap komunisme dan leninisme dalam TAP MPRS masih berlaku. Namun kata dia, jika ada pihak yang mengetahui kebangkitan komunisme, untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib.
Baca Juga: SMRC: Warga Percaya Isu PKI Cuma 10 Persen, Tak Pernah Dengar Lebih Banyak
"Larangan-larangan komunisme jelas berlaku dalam TAP MPRS, maka jika ada (PKI bangkit lagi) harus diproses dalam ranah hukum," kata Benny.
Benny juga mengimbau semua elemen bangsa tidak memperuncing perbedaan sejarah namun fokus perkuat ideologi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tekat bulat menjaga NKRI untuk kemajuan bangsa.
"Semua perbedaan pendapat dan persepsi anak-anak bangsa telah menyepakati. Kemudian konsesus itu sifatnya final dan tidak surut dilekang waktu, ataupun menghadapi tantangan dan gangguan apapun," katanya.
Berita Terkait
-
Bicara di DPR, Habib Muhsin Alatas Usul BPIP Harus Bebas dari Pengaruh Orang-orang Politik
-
Megawati Saksikan Paskibraka 2025 Dikukuhkan, Ini Pesan Pentingnya soal Nasionalisme
-
Megawati Hadiri Pengukuhan Paskibraka HUT ke-80 RI di Istana Merdeka
-
Siap-siap! Pelajaran 'PMP' Bakal Kembali, Pancasila Jadi Syarat Masuk Kampus?
-
BPIP Dinilai Tak Relevan, Wacana Pembubaran Menguat di DPR
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Riwayat Pendidikan Gibran di KPU Jadi Sorotan, Masa SMA Ditempuh 5 Tahun
-
Korupsi Kuota Haji: KPK Endus Aliran Duit Haram Sampai ke Meja Dirjen, Hilman Latief Dicecar 11 Jam
-
Siswi MTS Cipayung Gantung Diri Akibat Bullying, Menteri PPPA: Anak Butuh Ruang Aman untuk Curhat
-
5 Fakta Dugaan Skandal Panas Irjen Krishna Murti dan Kompol Anggraini Berujung Mutasi Jabatan
-
Ribuan Siswa Keracunan MBG, Warganet Usul Tim BGN Berisi Purnawirawan TNI Diganti Alumni MasterChef
-
Detik-detik Mengerikan Transjakarta Hantam Deretan Kios di Jaktim: Sejumlah Pemotor Ikut Terseret!
-
Serukan Green Policy Lawan Krisis Ekologi, Rocky Gerung: Sejarah Selalu Berpihak ke Kaum Muda
-
Kunto Aji Soroti Kualitas Makanan Bergizi Gratis dari 2 Tempat Berbeda: Kok Timpang Gini?
-
Rekam Jejak Sri Mulyani Keras Kritik BJ Habibie, Kinerjanya Jadi Menteri Tak Sesuai Omongan?
-
Pajak Kendaraan di RI Lebih Mahal dari Malaysia, DPRD DKI Janji Evaluasi Aturan Progresif di Jakarta