Suara.com - Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo mengatakan Hari Kesaktian Pancasila diharapkan menjadi momentum aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan Publik.
Sehingga kata Benny tujuan-tujuan negara yang sudah merdeka sejak 1945 ini mencapai kesejahteraan.
"Peringatan kesaktian Pancasila sebagai momentum bangsa ini mengaktualisasikan Pancasila dalam kebijakan publik agar tujuan kita merdeka mencapai kesejahteraan," ujar Benny Susetyo, Kamis (1/10/2020).
Benny menuturkan orientasi pengambil kebijakan harus mengutamakan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.
"Orientasi pengambil kebijakan juga harus mengarusutamakan rasa Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan", ucap dia.
Tak hanya itu, Benny mendorong elite politik bersikap dewasa dalam hal menyikapi isu-isu tentang redikalisme, terorisme dan komunisme yang masih berkembang.
Karena bangsa Indonesia harus fokus bergotong royong, bersatu menghadapi pandemi Covid-19.
"Ke depan dibutuhkan bangsa ini keluar dari masa lalu dan berani melakukan rekonsiliasi sesama anak bangsa," tuturnya.
Benny menegaskan larangan terhadap komunisme dan leninisme dalam TAP MPRS masih berlaku. Namun kata dia, jika ada pihak yang mengetahui kebangkitan komunisme, untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib.
Baca Juga: SMRC: Warga Percaya Isu PKI Cuma 10 Persen, Tak Pernah Dengar Lebih Banyak
"Larangan-larangan komunisme jelas berlaku dalam TAP MPRS, maka jika ada (PKI bangkit lagi) harus diproses dalam ranah hukum," kata Benny.
Benny juga mengimbau semua elemen bangsa tidak memperuncing perbedaan sejarah namun fokus perkuat ideologi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tekat bulat menjaga NKRI untuk kemajuan bangsa.
"Semua perbedaan pendapat dan persepsi anak-anak bangsa telah menyepakati. Kemudian konsesus itu sifatnya final dan tidak surut dilekang waktu, ataupun menghadapi tantangan dan gangguan apapun," katanya.
Berita Terkait
-
Bicara di DPR, Habib Muhsin Alatas Usul BPIP Harus Bebas dari Pengaruh Orang-orang Politik
-
Megawati Saksikan Paskibraka 2025 Dikukuhkan, Ini Pesan Pentingnya soal Nasionalisme
-
Megawati Hadiri Pengukuhan Paskibraka HUT ke-80 RI di Istana Merdeka
-
Siap-siap! Pelajaran 'PMP' Bakal Kembali, Pancasila Jadi Syarat Masuk Kampus?
-
BPIP Dinilai Tak Relevan, Wacana Pembubaran Menguat di DPR
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
Terkini
-
Keji! Nenek Mutmainah Tewas, Jasadnya Diduga Dibakar dan Dibuang Perampok ke Hutan
-
Subsidi Menyusut, Biaya Naik: Ini Alasan Transjakarta Wacanakan Tarif Baru
-
Strategi Baru Turunkan Kemiskinan, Prabowo Akan Kasih Fasilitas buat UMKM hingga Tanah untuk Petani
-
Empat Gubernur Riau Tersandung Korupsi, KPK Desak Pemprov Berbenah
-
Nasib Gubernur Riau di Ujung Tanduk, KPK Umumkan Status Tersangka Hari Ini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR