Amien Rais Dirikan Partai Ummat, PA 212 Ogah Gabung

Suara.com - Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 menyatakan enggan bergabung dengan Partai Ummat yang didirikan Amien Rais. Apalagi menjadi bagian organisasi sayap partai.

"PA 212 tidak akan menjadi underbow (organisasi sayap partai) partai manapun," kata Ketua PA 212, Slamet Maarif saat dihubungi Suara.com, Kamis (1/10/2020).

Slamet menegaskan, bahwa PA 212 merupakan gerakan moral bukan bergerak atas dasar politik. Maka dari itu pihaknya enggan bergabung dengan partai politik yang didirikan mantan Ketua MPR RI itu.

"Karena gerakan kami gerakan moral bukan gerakan politik jadi tidak mungkin kita bergabung dengan partai apa pun," ujarnya.

Kendati begitu, Slamet tetap menyikapi langkah Amien Rais secara positif. Ia mendoakan Amien sukses dengan partai politik barunya.

"Ya kita doakan saja semoga bisa menjadi solusi untuk selamatkan bangsa ini," tandasnya.

Luncurkan Partai Ummat

Untuk diketahui, Amien Rais mengumumkan nama partai politik baru yang didirikannya bernama Partai Ummat dengan tekad memegang teguh Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan semua aturan demokrasi universal.

"Partai Ummat akan bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan semua aturan demokrasi universal," kata Amien saat menyampaikan nama partai baru melalui saluran YouTube resminya.

Baca Juga: Amien Rais Bentuk Partai Ummat, FPI: Wait and See Aja Dulu

Dalam penjelasannya, Amien mengatakan bahwa kitab suci Alquran mendorong umat beriman agar dalam mengarungi kehidupan di dunia senantiasa melaksanakan dua perintah Allah Swt secara serentak.

Pertama, kata dia, melakukan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu'anil munkar, yaitu memerintahkan tegaknya kebajikan dan memberantas keburukan.

"Kedua, menjalankan al-amru bil 'adli dan an-nahya' anudzulimi, yaitu menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman," ujarnya.

Menurut mantan Ketua MPR itu, apabila yang pertama bergerak lebih pada tataran personal, familier, dan komunal (level mikro), kedua bergerak lebih pada tataran nasional (level makro) dan berkaitan erat dengan masalah kekuasaan.

"Sejarah umat manusia menunjukkan bahwa hanya negara yang mampu melakukan kezaliman kolosal. Akan tetapi, sebaliknya pula hanya negara yang dapat menegakkan keadilan secara merata," katanya.

Dengan memiliki sarana dan aparat yang lengkap serta kekuasaan yang paling besar, menurut pendiri PAN itu, negara dapat melancarkan kezaliman politik, kezaliman ekonomi, kezaliman sosial, kezaliman hukum, bahkan kezaliman kemanusiaan.