Suara.com - Pemerintah akan menugaskan petugas penyuluh Keluarga Berencana untuk turun ke masyarakat melakukan sosialisasi perubahan perilaku protokol kesehatan Covid-19 dengan 3M yakni menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan penyuluh ini akan turun ke masyarakat melakukan sosialisasi 3M sebab menurutnya masih banyak warga yang belum patuh.
"Kami punya multi level networking ke bawah, ini kekuatan yang akan mendukung BNPB dalam mensukseskan penyuluhan di tingkat grassroot," kata Hasto dalam webinar, Jumat (2/10/2020).
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dwi Listyawardani memaparkan ada penyuluh kurang lebih 13 ribu pelaksana Keluarga Berencana dan 9 ribu Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana yang siap untuk diturunkan mensosialisasikan 3M di seluruh provinsi dan khususnya di daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.
Menurut Dwi, sosialisasi dari para petugas penyuluh KB ini nantinya akan menyasar individu, keluarga, dan komunitas dengan pendekatan nasihat, dorongan, insentif hingga hukuman.
"Meskipun kami yakin kalau pendekatan kawan-kawan PLKB itu sangat menghindari hukuman, namun lebih senang melakukan insentif, mudah-mudahan kita tidak harus melakukan hukuman karena akan berakibat tidak baik," ucapnya.
Penyuluh KB ini ditugaskan untuk mengingatkan langsung ke individu jika kedapatan melanggar protokol kesehatan, membagikan brosur, hingga menyebarkan berita baik ke grup di media sosialnya.
"Nah kalau untuk keluarga kita lakukan kunjungan rumah kepada keluarga, terutama kita ingin memberikan penekanan bagaimana ibu kita sebagai role model agen perubahan, karena terus terang bahwa program perubahan perilaku ini menjadikan ibu sebagai tokoh utama," imbuh Dwi.
Sementara untuk komunitas, penyuluh KB akan mendekati tokoh-tokoh masyarakat untuk mendukung penerapan protokol kesehatan Covid-19.
Baca Juga: Pemerintah Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO
Sebelumnya, survei Badan Statistik Nasional yang dilakukan pada 7-14 September 2020 terhadap 90.968 responden ditemukan bahwa 17 persen atau 17 dari 100 responden yakin mereka tidak mungkin tertular COVID-19.
Oleh sebab itu, BPS merekomendasikan pemerintah untuk kian gencar melakukan sosialisasi mengenai protokol kesehatan Covid-19 agar masyarakat terlindungi.
Tag
Berita Terkait
-
Gatot Nurmantyo Wanti-wanti Prabowo! Ancaman Perang Kognitif Bisa Lumpuhkan Pemerintahan
-
Bantah Isu Naik 100 Persen, Gus Irfan: Kenaikan Biaya Haji 2027 Sekitar 10-15 Persen
-
Fenomena Pejabat Asbun: Dead Cat Strategy atau Kegagalan Komunikasi?
-
Beban Perubahan di Pundak Mahasiswa: Sampai Kapan Rakyat Menitipkan Harapan?
-
Desil 10 dan Fakta yang Berbeda: Ketika Data Pemerintah Dipertanyakan Warga
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Ulasan Novel Heaven: Potret Kelam Perundungan dan Pencarian Makna Hidup
-
Gorontalo Diprediksi Dilanda Kekeringan Panjang hingga Februari 2027, Kabupaten Ini Paling Rawan
-
PT Bukit Muria Jaya Dukung Keberlanjutan Lingkungan Melalui Pembangunan PLTS
-
Personel TNI dari Tamtama hingga Perwira Kini Bisa Ikut Pendidikan Militer di China
-
Luthfi Tantang Kepala Daerah Jaga APBD: Tak Boleh Ada Satu Rupiah Pun Salah Sasaran
-
BRI Group Perkuat Daya Saing Global dengan Enam Penghargaan di 2026
-
Alumni Unsoed: Usut Suap Saja Tak Cukup, Tata Kelola Kampus Harus Diaudit Total
-
Praperadilan Febrie Adriansyah, Ahli UGM Sebut Penetapan Tersangka Tak Wajib Diperiksa Dulu
-
Penerbangan di Kalimantan Kacau Balau, Penumpang Terlantar Hingga Pembatalan
-
Pelayanan JKN Cepat dan Mudah, Titik Rasakan Manfaat Saat Anak Dirawat