Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal MUI Tengku Zulkarnain kembali merespons pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purn Moeldoko terkait Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Kali ini, Tengku Zulkarnain mengatakan apabila stabilitas politik tidak ingin diganggu, maka buat partai tunggal saja seperti layaknya Korea Utara.
Pasalnya, menurut Tengku Zulkarnain stabilitas politik memiliki pemaknaan yang berbeda dengan stabilitas pada bidang lainnya. Dalam hal ini, ia menyinggung soal stabilitas keamanan, keuangan, dan ekonomi.
"Kalau stabilitas keamanan dijaga agar tidak terganggu itu bagus. Stabilitas keuangan agar stabil itu bagus. Stabilitas ekonomi dijagar agar stabil itu bagus," ujarnya, Jumat (2/9/2020).
Dalam cuitan jejaring Twitternya, Tengku Zul menambahkan bahwa stabilitas politik jelas berbeda. Sebab, dalam politik sudah biasa ada kritik, saran, maupun oposisi.
Menurut Wasekjend MUI ini, apabila stabilitas politik mau dijaga, baiknya meniru gaya Korea Utara Saja. Sebab disana hanya ada satu partai saja dan menguasai negara sepenuhnya.
"Lha kalau stabilitas politik? Biasa saja jika ada kritik, saran, atau oposisi. Tidak mau?" tukas Tengku.
"Buat Partai Tunggal saja kaya Korut," imbuhnya.
Dalam waktu singkat, cuitan Tengku Zulkarnain sontak mendapat berbagai reaksi dari warganet. Beberapa dari mereka pro akan stabilitas politik yang seharusnya tidak selalu dijaga. Namun, segelintir dari mereka tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Tengku Zulkarnain.
Baca Juga: Gatot Merasa Dicopot, Moeldoko: Belum Tentu Sesuai yang dipikirkan Pimpinan
Untuk diketahui, sebelum ini Moeldoko telah memberi peringatan KAMI agar menjaga stabilitas politik Indonesia.
Dilansir dari Antara, Moeldoko mengatakan ihwal adanya sejumlah gagasan KAMI membuat suhu politik memanas.
Lebih jauh lagi, Moeldoko mengungkapkan bahwa tidak ada larangan akan adanya KAMI. Namun, apabila arahnya telah memaksakan kepentingan, maka akan ada perhitungan.
"Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan, silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," ujar Moeldoko dalam catatan wawancara refleksi Hari Kesakitan Pancasila yang diterima di Jakarta, Kamis (1/10/2020).
Moeldoko menekankan, sepanjang gagasan KAMI hanya bagian dari demokrasi, maka hal tersebut dibolehkan. Namun, ia mengingatkan agar gagasan yang dicetuskan tidak berupaya menggangu stabilitas politik nasional.
"Jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar