Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi pernyataan Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo yang merasa dicopot dari jabatan Panglima TNI karena menginstruksikan anggota menonton film Penumpasan Pengkhianatan G30SPKI 1965.
"Tentang pencopotannya, itu pendapat subyektif. Karena itu penilaian subyektif ya boleh-boleh saja, sejauh itu perasaan," ujar Moeldoko, Kamis (1/10/2020)
Menurut Moeldoko yang juga mantan Panglima TNI, apa yang dipikirkan Moeldoko belum tentu sesuai dengan penilaian pemimpinnya.
Moeldoko menegaskan pergantian pucuk pimpinan TNI berdasarkan pertimbangan-pertimbangan matang. Pertimbangannya bukan hanya pertimbangan kasuistis, tapi secara komprehensif
Sementara terkait pernyataan Gatot tentang potensi ancaman kebangkitan PKI, Moeldoko mengatakan dirinya sebagai pemimpin yang dilahirkan dari akar rumput bisa memahami peristiwa demi peristiwa.
Moeldoko mengatakan sering mengevaluasi peristiwa demi peristiwa. Menurutnya, peristiwa tidak mungkin datang secara tiba-tiba.
"Karena spektrum itu terbentuk dan terbangun tidak muncul begitu saja. Jadi jangan berlebihan sehingga menakutkan orang lain," kata dia.
Moeldoko menilai bisa saja sebuah peristiwa besar menjadi komoditas untuk kepentingan tertentu.
Sebab, kata dia, ada dua pendekatan dalam membangun kewaspadaan yakni kewaspadaan yang dibangun untuk menenteramkan dan kewaspadaan yang menakutkan.
Baca Juga: Dipimpin Gatot Nurmantyo, KAMI Dukung Buruh Mogok Nasional
"Bedanya di situ. Tinggal kita melihat kepentingannya. Kalau kewaspadaan itu dibangun untuk menenteramkan maka tidak akan menimbulkan kecemasan. Tapi kalau kewaspadaan itu dibangun untuk menakutkan, pasti ada maksud-maksud tertentu," kata dia.
Moeldoko menegaskan kewaspadaan seperti apa yang hendak dibangun, adalah pilihan-pilihan dari seorang pemimpin. Dirinya pribadi memilih membangun kewaspadaan untuk menenteramkan.
"Yang terjadi saat ini, menghadapi situasi saat ini apalagi di masa pandemi, membangun kewaspadaan yang menenteramkan adalah sesuatu pilihan yang bijak," ujar dia.
Dia memandang kehebohan yang terjadi atas isu kebangkitan PKI belakangan ini lebih cenderung untuk kepentingan pribadi.
Berita Terkait
-
Evaluasi Bantuan Dilempar dari Heli, Panglima TNI Ubah Strategi Pakai Box CDS dan Payung Udara
-
Bahas Soal Papua, Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Menhan dan Panglima TNI
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
262 Hektare Hutan Rusak, Panglima TNI hingga Menhan 'Geruduk' Sarang Tambang Ilegal di Babel
-
Panglima TNI Rombak Jajaran: Kadispenad Jadi 'Benteng' Prabowo, Pangdam Hasanuddin Berganti
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Pakar Tolak Keras Gagasan 'Maut' Bahlil: Koalisi Permanen Lumpuhkan Demokrasi!
-
Gus Yahya Ngaku Sejak Awal Inginkan Islah Sebagai Jalan Keluar Atas Dinamika Organisasi PBNU
-
Rais Aam PBNU Kembali Mangkir, Para Kiai Sepuh Khawatir NU Terancam Pecah
-
Puasa Rajab Berapa Hari yang Dianjurkan? Catat Jadwal Berpuasa Lengkap Ayyamul Bidh dan Senin Kamis
-
Doa Buka Puasa Rajab Lengkap dengan Artinya, Jangan Sampai Terlewat!
-
Pedagang Korban Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Mulai Tempati Kios Sementara
-
Buku "Jokowi's White Paper" Ditelanjangi Polisi: Cuma Asumsi, Bukan Karya Ilmiah
-
Gibran Turun Gunung ke Nias, Minta Jembatan 'Penyelamat' Siswa Segera Dibangun
-
Mensos Salurkan Santunan Rp15 Juta bagi Ahli Waris Korban Bencana di Sibolga
-
Pengamat: Sikap Terbuka Mendagri Tito Tunjukkan Kepedulian di Masa Bencana