Suara.com - Rupa-rupa gaya para wakil rakyat saat duduk di ruang rapat paripurna DPR jelang pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Senin (5/10/2020).
Mayoritas dari mereka yang hadir itu sesekali menundukkan kepala melihat layar ponsel.
Padahal diketahui rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin tengah berlangsung. Selain Azis, turut hadir pimpinan DPR lainnya, yakni Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad dan Rahmat Gobel.
Dari keterangan yang disampaikan Azis, total anggota DPR yang hadir secara fisik berjumlah 61 orang dan 195 anggota lainnya mengikuti rapat secara virtual.
"Maka berdasarkan catatan telah dihadiri oleh 318 yang menurut mekanisme dan tata tertib dari jumlah anggota 575 dan mekanisme pengambilan keputusan dalam tata tertib 280 dan 281 maka izinkan kami dari meja pimpinan untuk membuka rapat ini dan kami nyatakan terbuka untuk umum," tutur Azis membuka rapat, Senin (5/10/2020).
Pantauan Suara.com di ruang rapat, para anggota yang hadir secara fisik sudah menerapkan protokol menjaga jarak hingga memakai masker. Namun, meski terjaga jarak, terlihat ada anggota yang saling mengobrol hingga bermain gawai saat rapat berlangsung.
Diketahui rapat paripurna hari ini tengah disorot publik lantaran mengagendakan pengesahan RUU Cipta Kerja di luar jadwal rapat parpirna yang sebelumnya direncanakan pada 8 Oktober 2020 untuk penutupan masa sidang.
Selain agenda pengesahan RUU Cipta Kerja, DPR menggandakan pembahasan lain dalam rapat paripurna hari ini. Di antaranya pengesahan antara pemerintah dan pemerintah Kerajaan Swedia tentang kerja sama dalam bidang pertahanan, pndapat fraksi-fraksi terhadap usulan RUU Perseorangan tantang Praktik Psikologi, dan lainnya.
Sebelumnya, DPR memastikan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada hari ini berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah.
Baca Juga: Politikus PKS Ajak Tolak RUU Omnibus Law Ciptakerja
Pantauan Suara.com di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara II, pimpinan DPR, yakni Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin dan Rahmat Gobel sudah bersiaga duduk di meja pimpinan. Monitor layar juga sudah menunjukan beberapa anggota yang ikut hadir secara virtual.
Bahkan bel pertanda dilaksanakannya rapat paripurna sudah berdering pada pukul 14.58 WIB.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi membenarkan bahwa memang paripurna digelar hari ini, di mana beberapa agendanya ialah untuk pengesahan RUU Cipta Kerja sekaligus penutupan masa sidang.
"Iya. Dua-duanya," kata Awiek saat dikonfirmasi, Senin.
Hal senada juga disampaikan Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan, Sturman Panjaitan usai menghadiri rapat Bamus.
"Kayanya hari ini tapi gak tahu jam berapa. Kayaknya hari ini," kata Sturman di Kompleks Parlemen Senayan.
Berita Terkait
-
DPR Kejar Target Sahkan RKUHAP Hari Ini, Koalisi Sipil Laporkan 11 Anggota Dewan ke MKD
-
Gelar Rapat Paripurna Khusus, Puan Maharani Paparkan Capaian Kerja DPR Tahun 20242025
-
Usai Calon Duta Besar Jalani Fit and Proper Test, Kapan Hasilnya Diumumkan?
-
Berapa Batas Usia Pensiun Karyawan Swasta Sesuai UU Cipta Kerja? Ini Penjelasannya
-
Foto Detik-detik DPR Setujui Naturalisasi Tiga Pemain Timnas
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional