Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan dalam rapat terbatas Korporasi Petani dan Nelayan dalam mewujudkan Transformasi Ekonomi.
Pertama, Jokowi meminta jajaran menteri terkait fokus membangun model bisnis korporasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi. Ia menginginkan nantinya bisa dijadikan contoh di provinsi lain.
"Kita fokus membangun 1 atau maksimal 2 model bisnis koperasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi, sampai betul-betul jadi. Sehingga ini nanti bisa dijadikan benchmarking, bisa dijadikan contoh, dikopi di provinsi lain, dikopi kelompok tani dan nelayan yang lain," ujar Jokowi dalam rapat terbatas secara virtual, Selasa (6/10/2020).
Menurut Jokowi, belajar dari pengalaman, ia meyakini akan banyak kelompok tani dan nelayan lain yang mau meniru.
"Kalau melihat ada contoh korporasi petani dan nelayan yang dilihat berhasil dan bisa mensejahterakan," ucap dia.
Kedua, Jokowi meminta peran BUMN, swasta besar dan BUMD bukan semata-mata sebagai off taker.
Namun juga bisa mendampingi mendampingi korporasi petani, mendampingi korporasi nelayan sampai tercipta model bisnis yang benar-benar berjalan.
"Ini yang belum. Saya sudah perintahkan sebetulnya beberapa tahun lalu untuk melihat felda di Malaysia, untuk melihat koperasi sapi di Spanyol," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan seharusnya model bisnis tersebut bagus untuk ditiru. Namun ia mengaku tak tahu kenapa model bisnis untuk para petani dan nelayan tidak bisa dibangun.
Baca Juga: Jokowi: Pertanian Penyumbang Tertinggi Ekonomi di Tengah Pandemi
"Model-model yang bagus seperti itu sebenarnya gampang kita tiru. Tapi saya tidak tahu sampai sekarang tidak bisa kita bangun 1 atau 2 contohnya," kata dia.
"Dibangun ekosistem proses bisnisnya, disambung dengan sistem perbankan, disambungkan dengan inovator teknologi, dibenahi manajemennya. Saya kira kalau ini dilakukan tentu saja intervensi pengolahan hasil panen, mulai packing, branding sampai strategi pemasaran," sambungnya.
Selanjutnya ketiga, Kepala Negara meminta agar memperkuat ekosistem bisnis yang dilakukan secara terpadu.
"Karena itu saya minta kementerian dan lembaga memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan korporasi nelayan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu," katanya menambahkan.
Berita Terkait
-
Jokowi: Pertanian Penyumbang Tertinggi Ekonomi di Tengah Pandemi
-
Protes Pendidikan Dijadikan Bisnis, Taman Siswa Siap Gugat UU Cipta Kerja
-
Petisi Desak Jokowi Copot Menkes Terawan Diteken Hampir 10 Ribu Orang
-
Omnibus Law Disahkan di DPR, Dua Ketua Serikat Buruh Ditawari Posisi Wamen?
-
KAMI Akan Deklarasi di Pekanbaru, Relawan Jokowi Riau: Tunda Dulu
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?