Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan dalam rapat terbatas Korporasi Petani dan Nelayan dalam mewujudkan Transformasi Ekonomi.
Pertama, Jokowi meminta jajaran menteri terkait fokus membangun model bisnis korporasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi. Ia menginginkan nantinya bisa dijadikan contoh di provinsi lain.
"Kita fokus membangun 1 atau maksimal 2 model bisnis koperasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi, sampai betul-betul jadi. Sehingga ini nanti bisa dijadikan benchmarking, bisa dijadikan contoh, dikopi di provinsi lain, dikopi kelompok tani dan nelayan yang lain," ujar Jokowi dalam rapat terbatas secara virtual, Selasa (6/10/2020).
Menurut Jokowi, belajar dari pengalaman, ia meyakini akan banyak kelompok tani dan nelayan lain yang mau meniru.
"Kalau melihat ada contoh korporasi petani dan nelayan yang dilihat berhasil dan bisa mensejahterakan," ucap dia.
Kedua, Jokowi meminta peran BUMN, swasta besar dan BUMD bukan semata-mata sebagai off taker.
Namun juga bisa mendampingi mendampingi korporasi petani, mendampingi korporasi nelayan sampai tercipta model bisnis yang benar-benar berjalan.
"Ini yang belum. Saya sudah perintahkan sebetulnya beberapa tahun lalu untuk melihat felda di Malaysia, untuk melihat koperasi sapi di Spanyol," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan seharusnya model bisnis tersebut bagus untuk ditiru. Namun ia mengaku tak tahu kenapa model bisnis untuk para petani dan nelayan tidak bisa dibangun.
Baca Juga: Jokowi: Pertanian Penyumbang Tertinggi Ekonomi di Tengah Pandemi
"Model-model yang bagus seperti itu sebenarnya gampang kita tiru. Tapi saya tidak tahu sampai sekarang tidak bisa kita bangun 1 atau 2 contohnya," kata dia.
"Dibangun ekosistem proses bisnisnya, disambung dengan sistem perbankan, disambungkan dengan inovator teknologi, dibenahi manajemennya. Saya kira kalau ini dilakukan tentu saja intervensi pengolahan hasil panen, mulai packing, branding sampai strategi pemasaran," sambungnya.
Selanjutnya ketiga, Kepala Negara meminta agar memperkuat ekosistem bisnis yang dilakukan secara terpadu.
"Karena itu saya minta kementerian dan lembaga memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan korporasi nelayan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu," katanya menambahkan.
Berita Terkait
-
Jokowi: Pertanian Penyumbang Tertinggi Ekonomi di Tengah Pandemi
-
Protes Pendidikan Dijadikan Bisnis, Taman Siswa Siap Gugat UU Cipta Kerja
-
Petisi Desak Jokowi Copot Menkes Terawan Diteken Hampir 10 Ribu Orang
-
Omnibus Law Disahkan di DPR, Dua Ketua Serikat Buruh Ditawari Posisi Wamen?
-
KAMI Akan Deklarasi di Pekanbaru, Relawan Jokowi Riau: Tunda Dulu
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar