Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan dalam rapat terbatas Korporasi Petani dan Nelayan dalam mewujudkan Transformasi Ekonomi.
Pertama, Jokowi meminta jajaran menteri terkait fokus membangun model bisnis korporasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi. Ia menginginkan nantinya bisa dijadikan contoh di provinsi lain.
"Kita fokus membangun 1 atau maksimal 2 model bisnis koperasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi, sampai betul-betul jadi. Sehingga ini nanti bisa dijadikan benchmarking, bisa dijadikan contoh, dikopi di provinsi lain, dikopi kelompok tani dan nelayan yang lain," ujar Jokowi dalam rapat terbatas secara virtual, Selasa (6/10/2020).
Menurut Jokowi, belajar dari pengalaman, ia meyakini akan banyak kelompok tani dan nelayan lain yang mau meniru.
"Kalau melihat ada contoh korporasi petani dan nelayan yang dilihat berhasil dan bisa mensejahterakan," ucap dia.
Kedua, Jokowi meminta peran BUMN, swasta besar dan BUMD bukan semata-mata sebagai off taker.
Namun juga bisa mendampingi mendampingi korporasi petani, mendampingi korporasi nelayan sampai tercipta model bisnis yang benar-benar berjalan.
"Ini yang belum. Saya sudah perintahkan sebetulnya beberapa tahun lalu untuk melihat felda di Malaysia, untuk melihat koperasi sapi di Spanyol," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan seharusnya model bisnis tersebut bagus untuk ditiru. Namun ia mengaku tak tahu kenapa model bisnis untuk para petani dan nelayan tidak bisa dibangun.
Baca Juga: Jokowi: Pertanian Penyumbang Tertinggi Ekonomi di Tengah Pandemi
"Model-model yang bagus seperti itu sebenarnya gampang kita tiru. Tapi saya tidak tahu sampai sekarang tidak bisa kita bangun 1 atau 2 contohnya," kata dia.
"Dibangun ekosistem proses bisnisnya, disambung dengan sistem perbankan, disambungkan dengan inovator teknologi, dibenahi manajemennya. Saya kira kalau ini dilakukan tentu saja intervensi pengolahan hasil panen, mulai packing, branding sampai strategi pemasaran," sambungnya.
Selanjutnya ketiga, Kepala Negara meminta agar memperkuat ekosistem bisnis yang dilakukan secara terpadu.
"Karena itu saya minta kementerian dan lembaga memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan korporasi nelayan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu," katanya menambahkan.
Berita Terkait
-
Jokowi: Pertanian Penyumbang Tertinggi Ekonomi di Tengah Pandemi
-
Protes Pendidikan Dijadikan Bisnis, Taman Siswa Siap Gugat UU Cipta Kerja
-
Petisi Desak Jokowi Copot Menkes Terawan Diteken Hampir 10 Ribu Orang
-
Omnibus Law Disahkan di DPR, Dua Ketua Serikat Buruh Ditawari Posisi Wamen?
-
KAMI Akan Deklarasi di Pekanbaru, Relawan Jokowi Riau: Tunda Dulu
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?
-
Berkaca dari Kasus Al-Khoziny, DPR Usulkan Pemerintah Beri Subsidi IMB untuk Pondok Pesantren
-
Susul Viral Tepuk Sakinah, Kini Heboh Tepuk Pajak dari Pegawai DJP
-
Di Depan Perwakilan Keluarga, Polisi Akui Belum Temukan HP Pribadi Arya Daru
-
Demo di DPR, Koalisi Sipil hingga Mahasiswa Desak Hentikan Represi dan Bebaskan Tahanan Politik
-
HUT ke-80 TNI di Monas Hasilkan 126,65 Ton Sampah!
-
Pemerintah Tegaskan Pasal 8 UU Pers Sudah Jamin Perlindungan Hukum bagi Wartawan
-
Gibran Pimpin Upacara Pemakaman Istri Wapres ke-4: Hormat Terakhir untuk Karlinah
-
SK Baru Menkum, Agus Suparmono jadi Waketum Dampingi Mardiono di Pucuk PPP