Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan dalam rapat terbatas Korporasi Petani dan Nelayan dalam mewujudkan Transformasi Ekonomi.
Pertama, Jokowi meminta jajaran menteri terkait fokus membangun model bisnis korporasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi. Ia menginginkan nantinya bisa dijadikan contoh di provinsi lain.
"Kita fokus membangun 1 atau maksimal 2 model bisnis koperasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi, sampai betul-betul jadi. Sehingga ini nanti bisa dijadikan benchmarking, bisa dijadikan contoh, dikopi di provinsi lain, dikopi kelompok tani dan nelayan yang lain," ujar Jokowi dalam rapat terbatas secara virtual, Selasa (6/10/2020).
Menurut Jokowi, belajar dari pengalaman, ia meyakini akan banyak kelompok tani dan nelayan lain yang mau meniru.
"Kalau melihat ada contoh korporasi petani dan nelayan yang dilihat berhasil dan bisa mensejahterakan," ucap dia.
Kedua, Jokowi meminta peran BUMN, swasta besar dan BUMD bukan semata-mata sebagai off taker.
Namun juga bisa mendampingi mendampingi korporasi petani, mendampingi korporasi nelayan sampai tercipta model bisnis yang benar-benar berjalan.
"Ini yang belum. Saya sudah perintahkan sebetulnya beberapa tahun lalu untuk melihat felda di Malaysia, untuk melihat koperasi sapi di Spanyol," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan seharusnya model bisnis tersebut bagus untuk ditiru. Namun ia mengaku tak tahu kenapa model bisnis untuk para petani dan nelayan tidak bisa dibangun.
Baca Juga: Jokowi: Pertanian Penyumbang Tertinggi Ekonomi di Tengah Pandemi
"Model-model yang bagus seperti itu sebenarnya gampang kita tiru. Tapi saya tidak tahu sampai sekarang tidak bisa kita bangun 1 atau 2 contohnya," kata dia.
"Dibangun ekosistem proses bisnisnya, disambung dengan sistem perbankan, disambungkan dengan inovator teknologi, dibenahi manajemennya. Saya kira kalau ini dilakukan tentu saja intervensi pengolahan hasil panen, mulai packing, branding sampai strategi pemasaran," sambungnya.
Selanjutnya ketiga, Kepala Negara meminta agar memperkuat ekosistem bisnis yang dilakukan secara terpadu.
"Karena itu saya minta kementerian dan lembaga memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan korporasi nelayan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu," katanya menambahkan.
Berita Terkait
-
Jokowi: Pertanian Penyumbang Tertinggi Ekonomi di Tengah Pandemi
-
Protes Pendidikan Dijadikan Bisnis, Taman Siswa Siap Gugat UU Cipta Kerja
-
Petisi Desak Jokowi Copot Menkes Terawan Diteken Hampir 10 Ribu Orang
-
Omnibus Law Disahkan di DPR, Dua Ketua Serikat Buruh Ditawari Posisi Wamen?
-
KAMI Akan Deklarasi di Pekanbaru, Relawan Jokowi Riau: Tunda Dulu
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
Terkini
-
Halim Kalla Diperiksa 9 Jam Terkait Korupsi PLTU Mangkrak Rp1,35 Triliun
-
Cegah Lonjakan Harga Jelang Nataru, Prabowo Minta Ganti Menu MBG dengan Daging dan Telur Puyuh
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob