Marah Mikrofon Dimatikan, Demokrat: Memalukan, Melecehkan, Sewenang-wenang

Suara.com - Insiden mikrofon dimatikan Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani ketika anggota Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho sedang menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja, Senin (5/10/2020), dikecam.

Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik sampai menyebutnya "memalukan, melecehkan, dan sewenang-wenang."

Menurut Rachland Nashidik yang disampaikan melalui media sosial, Puan Maharani telah melakukan contempt of parliament karena mematikan mikrofon saat  anggota Fraksi Demokrat tengah menyampaikan pendapat.

"Tindakan Puan itu menghalangi anggota DPR terpilih dari Fraksi Partai Demokrat dalam menjalankan tugasnya. Sila periksa definisi contempt of parliament," kata Rachland Nashidik.

"Para ahli sudah cukup lama menyebut dalam cemas: pandemi Covid-19 ini membawa di dalam bagasinya pandemi otoritarianisme. Kita di Indonesia pada hari-hari ini menjadi korbannya. UU Omnibusuk dipaksakan di tengah pandemi Covid-19 dengan membuang partisipasi dan suara hati warga," Rachland Nashidik menambahkan.

Sementara politikus Partai Demokrat Andi Arief dengan satire mengungkit tangisan Puan, "anggota Fraksi Demokrat sedang bicara, tiba-tiba mic dimatikan. Dulu kau menangis saja kami berikan tampungannya dalam wajan-wajan penghormatan. Puan Marahani."

Atas insiden yang menuai kecaman terhadap Puan, beberapa waktu yang lalu, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjelaskan pimpinan sidang hanya menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban peserta rapat saat menyampaikan pendapat.

"Semua diberikan waktu untuk berbicara, bergantian. Jika sampai dimatikan mikrofonnya, itu hanya untuk menertibkan lalu-lintas interupsi. Pimpinan punya hak mengatur jalannya rapat,” kata dia.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR  dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin dan dia juga sempat beradu pendapat dengan anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman.

Baca Juga: Massa Berbaju Hitam Blokade Jembatan Layang Pasopati Bandung

Harman merasa tidak diberikan hak berbicara, sedangkan Syamsuddin menyampaikan Fraksi Partai Demokrat sudah diberi tiga kali kesempatan berbicara dalam rapat paripurna itu, yakni kepada Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Hasan yang membacakan pandangan akhir tentang omnibus law RUU Cipta Kerja serta Irwan Fecho dan Didi Irawadi Syamsuddin yang mengajukan interupsi sebelum RUU disahkan.

"Jadi mohon maaf, kita harus sama-sama memahami bahwa yang ingin berbicara bukan hanya Partai Demokrat, karena fraksi lain juga ingin menyampaikan pendapatnya. Saya pikir sudah jadi kewajiban pimpinan sidang untuk menertibkan jalannya rapat agar semua fraksi dapat hak menyampaikan aspirasi," ujar Syamsuddin.

Iskandar mengatakan pimpinan DPR bukan menghalangi Fraksi Demokrat berbicara, melainkan memberi kesempatan fraksi-fraksi lain menyampaikan pendapatnya.

Sementara untuk mikrofon di ruang rapat paripurna DPR, kata dia, memang sudah diatur otomatis mati setelah lima menit digunakan.

Hal itu, kata dia, dilakukan agar masing-masing anggota memiliki waktu bicara yang sama dan supaya rapat berjalan efektif serta terukur dari sisi waktu dan substansi. "Supaya tidak ada tabrakan audio yang membuat hang, maka perlu diatur lalu-lintas pembicaraan," katanya.