- Ketua DPR Puan Maharani merespons pelarangan nobar film Pesta Babi yang memicu kritik terkait pembatasan kebebasan berekspresi masyarakat.
- DPR akan meminta penjelasan komisi terkait mengenai konten film serta keterlibatan aparat dalam pembubaran kegiatan di berbagai wilayah.
- Puan menekankan bahwa antisipasi dampak negatif film harus dilakukan melalui prosedur yang benar dan sesuai aturan hukum berlaku.
Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons fenomena pelarangan kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul Pesta Babi yang terjadi di sejumlah daerah.
Pelarangan tersebut menjadi sorotan publik setelah melibatkan aparat keamanan dan memicu kritik dari aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) karena dinilai membatasi kebebasan berekspresi.
Puan mengakui bahwa film tersebut menarik perhatian karena judul dan isinya yang dianggap sensitif. Namun, ia menyatakan bahwa pihak DPR belum mengetahui secara detail konten dari film dokumenter tersebut.
"Kemudian terkait dengan nobar yang sekarang sedang menjadi pembicaraan, memang yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif. Dan apa isi dan isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindaklanjuti di DPR," ujar Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Politisi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya antisipasi jika memang konten dalam film tersebut berpotensi menimbulkan gesekan atau dampak negatif di tengah masyarakat.
Kendati begitu, Puan menegaskan bahwa segala tindakan yang diambil harus tetap melalui prosedur dan tindak lanjut yang benar.
"Kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga. Namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut," tutur Puan.
Persoalan ini bermula dari laporan adanya pembubaran kegiatan nobar film Pesta Babi di beberapa wilayah hingga kampus dengan alasan administratif seperti izin keramaian.
Langkah tersebut semakin kontroversial setelah adanya laporan keterlibatan aparat militer dalam penindakan di lapangan.
Baca Juga: Waktu Makin Mepet, Puan Buka Suara Soal Arah Pembahasan RUU Pemilu
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- 4 Rekomendasi Merk Rice Cooker yang Awet dan Bagus untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
- Feng Shui Rumah Menghadap Utara, Lakukan 4 Tips Ini agar Energi Seimbang dan Bawa Hoki
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Kasus PETI Kuansing, Polisi Sita Ratusan Gram Perhiasan di Toko Emas Kampar
-
Transisi Energi Berwajah Hijau Jadi Modus Baru Perampasan Ruang Hidup
-
Korupsi Tak Cukup Dibalas Tangkap: Kejar Uang, Jaringan, dan Penikmatnya
-
Senpi Dinas Diduga Dipakai Mantan Istri Bunuh Diri, Bripka Iman Harefa Resmi Masuk Patsus
-
Dua Biodigester Bakal Dibangun di Jakarta Utara, Dapat Hasilkan Energi dan Pupuk Organik
-
PTBA Perkuat Kemandirian Ekonomi Warga Lahat lewat Budidaya Ayam Petelur
-
Tak Mau Berpolitik Tanpa Data, Megawati Sebut Riset dan Sains Vital bagi Pergerakan Partai
-
Pinka Harprani Dilantik Megawati Pimpin Sayap Partai TMP, Bawa Misi Gaet Suara Anak Muda
-
Rawat Alam di Tengah Aktivitas Industri, Kilang Plaju Konsisten Lestarikan Keanekaragaman Hayati
-
6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang