- Ketua DPR Puan Maharani merespons pelarangan nobar film Pesta Babi yang memicu kritik terkait pembatasan kebebasan berekspresi masyarakat.
- DPR akan meminta penjelasan komisi terkait mengenai konten film serta keterlibatan aparat dalam pembubaran kegiatan di berbagai wilayah.
- Puan menekankan bahwa antisipasi dampak negatif film harus dilakukan melalui prosedur yang benar dan sesuai aturan hukum berlaku.
Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons fenomena pelarangan kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul Pesta Babi yang terjadi di sejumlah daerah.
Pelarangan tersebut menjadi sorotan publik setelah melibatkan aparat keamanan dan memicu kritik dari aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) karena dinilai membatasi kebebasan berekspresi.
Puan mengakui bahwa film tersebut menarik perhatian karena judul dan isinya yang dianggap sensitif. Namun, ia menyatakan bahwa pihak DPR belum mengetahui secara detail konten dari film dokumenter tersebut.
"Kemudian terkait dengan nobar yang sekarang sedang menjadi pembicaraan, memang yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif. Dan apa isi dan isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindaklanjuti di DPR," ujar Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Politisi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya antisipasi jika memang konten dalam film tersebut berpotensi menimbulkan gesekan atau dampak negatif di tengah masyarakat.
Kendati begitu, Puan menegaskan bahwa segala tindakan yang diambil harus tetap melalui prosedur dan tindak lanjut yang benar.
"Kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga. Namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut," tutur Puan.
Persoalan ini bermula dari laporan adanya pembubaran kegiatan nobar film Pesta Babi di beberapa wilayah hingga kampus dengan alasan administratif seperti izin keramaian.
Langkah tersebut semakin kontroversial setelah adanya laporan keterlibatan aparat militer dalam penindakan di lapangan.
Baca Juga: Waktu Makin Mepet, Puan Buka Suara Soal Arah Pembahasan RUU Pemilu
Berita Terkait
Terpopuler
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 6 Rekomendasi Sepeda 1 Jutaan Terbaru yang Cocok untuk Bapak-Bapak
- 5 Bedak Tabur Translucent Lokal yang Bikin Makeup Tampak Halus dan Tahan Lama
Pilihan
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
Terkini
-
Palang Bambu dan HT Patungan, Warga Pertaruhkan Nyawa Jaga Perlintasan Liar
-
Juri dan Pembawa Acara Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Dicopot MPR
-
Ucapkan Sumpah, Adela Kanasya Resmi Duduki Kursi DPR yang Ditinggalkan Ayahnya Adies Kadir
-
Bukannya Antar Makanan, Sopir MBG di Tajurhalang Malah Nyambi Jadi Kurir Sabu!
-
Kritik Tajam Formappi Soal LCC Empat Pilar: Tragedi Memalukan yang Runtuhkan Marwah MPR
-
Rupiah Tembus Rp17.500 per Dolar AS, Ekonom UGM Sebut Publik Bakal Kena Imbas Harga Naik
-
Bos Barong Grup: Rokok Ilegal Jangan Cuma Ditindak, Ajak Masuk Jalur Legal
-
Dirjen WHO: Hantavirus Bukan Pandemi Baru Seperti COVID-19
-
Mengenal Istilah Ngadal: Tradisi 'Magang' Anak SMP Jadi Penjaga Perlintasan Rel Liar
-
Rekam Jejak Kontroversial Sara Duterte: Dari Pukul Petugas hingga Ancam Pembunuhan Ferdinand Marcos