- Ketua DPR Puan Maharani merespons pelarangan nobar film Pesta Babi yang memicu kritik terkait pembatasan kebebasan berekspresi masyarakat.
- DPR akan meminta penjelasan komisi terkait mengenai konten film serta keterlibatan aparat dalam pembubaran kegiatan di berbagai wilayah.
- Puan menekankan bahwa antisipasi dampak negatif film harus dilakukan melalui prosedur yang benar dan sesuai aturan hukum berlaku.
Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons fenomena pelarangan kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul Pesta Babi yang terjadi di sejumlah daerah.
Pelarangan tersebut menjadi sorotan publik setelah melibatkan aparat keamanan dan memicu kritik dari aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) karena dinilai membatasi kebebasan berekspresi.
Puan mengakui bahwa film tersebut menarik perhatian karena judul dan isinya yang dianggap sensitif. Namun, ia menyatakan bahwa pihak DPR belum mengetahui secara detail konten dari film dokumenter tersebut.
"Kemudian terkait dengan nobar yang sekarang sedang menjadi pembicaraan, memang yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif. Dan apa isi dan isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindaklanjuti di DPR," ujar Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Politisi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya antisipasi jika memang konten dalam film tersebut berpotensi menimbulkan gesekan atau dampak negatif di tengah masyarakat.
Kendati begitu, Puan menegaskan bahwa segala tindakan yang diambil harus tetap melalui prosedur dan tindak lanjut yang benar.
"Kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga. Namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut," tutur Puan.
Persoalan ini bermula dari laporan adanya pembubaran kegiatan nobar film Pesta Babi di beberapa wilayah hingga kampus dengan alasan administratif seperti izin keramaian.
Langkah tersebut semakin kontroversial setelah adanya laporan keterlibatan aparat militer dalam penindakan di lapangan.
Baca Juga: Waktu Makin Mepet, Puan Buka Suara Soal Arah Pembahasan RUU Pemilu
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung
-
Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa
-
1 Tahun Sekolah Rakyat, Wamensos: Alhamdulillah Cukup Berhasil
-
Bukan Sekadar Kunjungan Biasa, Jokowi Ungkap Alasan Hadiri Rakorda PSI di Lampung
-
Penandaan APBD 2027: Langkah Strategis Kemendagri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
-
Mendagri: Parade Tenun Belu Jaga Warisan Budaya dan Gerakkan Ekonomi Daerah
-
Dampak Mengerikan Gempa Venezuela, Korban Tewas Bertambah Jadi 589 Orang
-
Bocoran Jokowi untuk Pemilu 2029: Ungkap Alasan PSI Layak Lolos ke Parlemen
-
Dittipideksus Bareskrim dan Kortastipidkor Sinkronkan Penyidikan Kasus PT TSL
-
Gus Ipul Apresiasi Jawa Timur, Provinsi Dengan Sekolah Rakyat Terbanyak