Suara.com - Politikus Partai Demokrat gencar melancarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo, terutama setelah pemerintah dan DPR menyetujui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.
Pengesahan UU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 tak hanya ditolak Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, tetapi juga berbagai elemen buruh dan mahasiswa.
Menurut politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik, Jokowi mesti bertanggungjawab jika terjadi apa-apa dengan buruh dan mahasiswa jika mereka tetap menyuarakan aspirasi untuk menentang UU Cipta Kerja.
"Pak Jokowi, bila hari ini buruh dan mahasiswa turun ke jalan, dengan resiko terpapar Covid-19 atau cidera akibat bentrok dengan aparat, itu semua salah anda," kata Rachland Nashidik.
Menurut Rachland Nashidik, buruh dan mahasiswa tidak akan mengambil resiko demonstrasi di tengah pandemi seandainya UU Cipta Kerja tak disetujui pemerintah.
"Anda yang mengirim mereka ke jalan -- satu-satunya jalan untuk merebut kembali hak-hak yang dirampas UU Ciptaker," kata Rachland Nashidik.
"Anda pemimpin macam apa? Menyuruh rakyat memilih turun ke jalan dengan resiko terpapar Covid-19, atau diam di rumah menonton penghidupan yang lebih baik hilang?" Rachland Nashidik menambahkan.
Kritik yang dilontarkan Rachland Nashidik ditanggapi Ketua Progres 98 Faizal Assegaf dengan kritik balik. Faizal Assegaf mengatakan seharusnya Partai Demokrat menempuh jalur hukum melalui judicial review terhadap UU Cipta Kerja.
"Bung Rachland Nashidik kian frustasi. Kalau mau bela rakyat, mestinya politisi Demokrat, PKS dan lain-lain gugat RUU ke MK. Tapi kalian getol sebarkan aneka hoaks untuk picu kegaduhan dan anarkis. Targetnya salahin Presiden Jokowi. Modus gituan sangat keji dan bodoh! Berpolitiklah dengan bijak dan sehat pak!" demikian dikatakan Faizal Assegaf.
Baca Juga: Uang Pesangon hingga UMP Dihapus di UU Ciptaker, Azis Syamsuddin: Hoaks!
Demokrat menolak
Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melalui Fraksi Partai Demokrat memutuskan tetap menolak RUU Cipta Kerja.
“Keputusan kami ini sudah disampaikan oleh F-PD dalam pandangan akhir mini fraksi pada pengesahan tingkat I di rapat kerja badan legislasi DPR (Sabtu, 3/10), dan kami sampaikan lagi dalam pendapat fraksi sidang paripurna DPR RI. Sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut, Fraksi Partai Demokrat walk out dari Sidang Paripurna DPR Senin (5/10) sore,” ujar AHY.
Kepada masyarakat, AHY mengucapkan permohonan maaf.
“Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insya Allah kita terus memperjuangkan harapan rakyat,” kata dia.
Menurut AHY, RUU Ciptaker ini tidak ada urgensinya.
“Kita harus fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. RUU Ciptaker juga sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya besar sekali. Selain itu, RUU tersebut juga berbahaya. Nampak sekali bahwa ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu kapitalistik dan neo-liberalistik. Tentu, menjadi jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial. Alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya,” kata dia.
“Sesuai dengan apa yang saya sampaikan dalam pidato politik beberapa waktu yang lalu, “Kita (Partai Demokrat) Harus Berkoalisi dengan Rakyat”, terutama berkoalisi dengan rakyat kecil, termasuk kaum buruh, pekerja yang hari ini paling terdampak oleh krisis pandemi dan ekonomi. Maka, kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat, mari kita terus berjuang bersama-sama dengan masyarakat. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat,” AHY menambahkan.
Kepada seluruh lapisan dan elemen masyarakat, utamanya kaum buruh dan pekerja yang akan terkena dampak dari RUU Cipta Kerja, AHY mengajak berjuang bersama-sama untuk selalu bersuara dan tetap menegakkan nilai-nilai keadilan.
“No one is left behind. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan Bersama Kita,” kata AHY.
Berita Terkait
-
NasDem Usul PT 7 Persen, Demokrat: 4 Persen Saja Sudah Terlalu Tinggi!
-
Bak Bumi dan Langit! Pickup Impor Koperasi Merah Putih vs Esemka Kebanggaan Jokowi Mending Mana?
-
Jokowi Lempar Bola Panas, Mungkinkah KPK Kembali Sakti?
-
Eros Djarot: Indonesia Terjebak Lingkaran Setan, Fondasi Bangsa Bobrok!
-
Misteri di Balik Jas Hitam Jokowi di India: Bawa Jas, Kenapa Tangan Kiri Tertutup?
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- HP yang Awet Merek Apa? Ini 6 Rekomendasi Terbaik dengan Performa Kencang
Pilihan
-
Iran Akui Ayatollah Ali Khamenei Meninggal Dunia, Umumkan Masa Berkabung 40 Hari
-
Iran Bantah Klaim AS dan Israel: Ali Khamenei Masih Hidup!
-
Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
-
Iran Klaim 200 Tentara Musuh Tewas, Ali Khamenei Masih Hidup
-
Israel Klaim Ali Khamenei Tewas, Menlu Iran: Ayatollah Masih Hidup
Terkini
-
Timur Tengah Memanas, KBRI Riyadh Minta WNI Siapkan Dokumen dan Segera Lapor Diri
-
Situasi Memanas: Otoritas UEA Tutup Ruang Udara, Ini Imbauan Khusus Bagi WNI di Abu Dhabi!
-
Teheran Tak Lagi Aman, Warga Iran Panik Usai Serangan ASIsrael: Kami Akan Mati di Sini
-
Sekjen PBB Desak AS-Israel Hentikan Serangan ke Iran, Risiko Perang Regional Sangat Nyata
-
Angkat Tema Energi Berdaulat untuk Indonesia Kuat, PLN Journalist Awards 2025 Apresiasi 18 Karya
-
Drone Iran Hantam Menara Burj Al Arab di Dubai
-
Daftar Penerbangan Bandara Soetta yang Dibatalkan Akibat Perang Iran 1 Maret 2026
-
Iran Akui Ayatollah Ali Khamenei Meninggal Dunia, Umumkan Masa Berkabung 40 Hari
-
Jenderal Iran Dikabarkan Tewas, AS Mulai Operasi Militer Bareng Israel
-
Kemlu Iran: AS dan Israel Mengkhianati Kesepakatan, DK PBB Harus Bergerak