Suara.com - Massa buruh mulai bergerak menuju area di sekitar Gedung DPR untuk melakukan unjuk rasa menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Terkait hal tersebut, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan pihaknya siap menerima perwakilan massa untuk menyampaikan aspirasi.
"Jadi per hari ini sebenarnya di DPR ini kalau pengunjuk rasa ingin menyampaikan aspirasi kita akan terima," kata Indra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2020).
Kendati bakal menerima kedatangan perwakilan massa aksi, namun Indra tidak berjanji akan menemukan mereka dengan pimpinan atau anggota DPR. Pasalnya sejak rapat paripurna Senin (5/10), kekinian DPR masih dalam masa reses.
"Tapi kalau ada opsi lain misalnya ingin menyampaikan langsung kepada Dewan tentu kami akan sampaikan karena ini kan hari reses sehingga keberadaan Dewan saat ini ada di dapil di konstituen," ujar Indra.
Diketahui, massa buruh yang akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (8/10/2020) mulai berdatangan. Mereka datang dengan iring-iringan tampak adanya halauan dari pihak kepolisian.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, para buruh mulai berdatangan mulai pukul 09.30 WIB melalui Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gatot Soebroto dengan konvoi.
Terlihat massa buruh yang terpantau datang mereka dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Mereka datang dengan berbagai macam atribut dari mulai spanduk hingga poster-poster berisi kalimat penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Kami cinta kedamaian. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi kami," kata seseorang perwakilan buruh dari atas mobil komando.
Adapun terlihat aparat kepolisian yang berjaga tidak melakukan halauan massa buruh yang datang. Aparat melakukan pengawalan mengikuti buruh yang berdatangan ke depan Gedung DPR/MPR RI.
Baca Juga: Demo Tolak UU Cipta Kerja Kepung Istana, Ade Armando: Mau Gulingkan Jokowi?
Sementara itu terlihat usai buruh berdatangan Jalan Gerbang Utama GBK menuju Jalan Gatot Soebroto tampak dialihkan. Kendaraan yang melintas di sekitar kawasan DPR atau Senayan diminta mencari jalan alternatif lain.
Berita Terkait
-
Demo Tolak UU Cipta Kerja Kepung Istana, Ade Armando: Mau Gulingkan Jokowi?
-
Massa Buruh Mulai Berdatangan, Akses Menuju DPR RI Dialihkan
-
Digeruduk Pendemo Omnibus Law, Jalan Menuju DPR Ditutup Kawat Berduri
-
Buruh Penolak UU Cipta Kerja Demo, Kantor Wali Kota Batam Ditutup
-
Tak Ikut Demo Tolak UU Ciptaker, Buruh KSPI Pilih Mogok Nasional
Terpopuler
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Menyaksikan Lahirnya Sebuah Peradaban dari Buku Bara di Atas Demak Bintara
-
War Tiket Upacara 17 Agustus di Istana Daftar di Mana? Ini Link dan Syarat yang Dibutuhkan
-
Bukan Akar Masalah! Pencopotan 137 Kepala Dapur SPPG Tak Perbaiki Program MBG
-
Aguan Lapor, Laba PANI Melejit 484% Jadi Rp1,7 Triliun
-
Benarkah Kesepakatan AS-Iran Sudah Dekat?
-
Ogah Terima Materi, Sumarsih Tagih Janji Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM 1998
-
Ketangkap Lagi! Tiga WN Malaysia Selundupkan Kokain Dalam Sepatu hingga Perlengkapan Mandi
-
Purbaya Semprot Moody's dan Fitch: "Offside!" Salah Ukur Ekonomi RI, Harusnya Lihat Angka 5,6%
-
7 Tips Memilih Mesin Cuci yang Tepat agar Awet dan Sesuai Kebutuhan Rumah Tangga
-
Gugatan Tarif Impor Trump Resmi Diajukan 25 Negara Bagian AS