Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD 'adu mulut' perihal pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Mahfud sempat beradu argumen dengan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid (HNW) di media sosial Twitter, Minggu (11/10/2020).
Mula-mula, Mahfud mengunggah cuitan perihal demonstrasi yang menyeruak pasca DPR RI dan pemerintah mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang berlangsung Senin (5/10/2020).
"Ada meme: Bln September dlm ribut-ribut Film G.30.S/PKI Pemerintah dituding pro komunisme, bulan Oktober karena ribut-ribut UU Ciptaker dituduh pro kapitalisme," tulis Mahfud di Twitter.
"Teori apa yg bisa menjelaskan ideologi Pancasila kita? Mungkin kita perlu mempertimbangkan teorinya Fred Riggs tentang "Prismatic Society."
Berselang sekitar dua jam, Hidayat Nur Wahid lantas membalas cuitan Mahfud. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyanggah pernyataan sang Menkopolhukam.
Hidayat mengatakan bahwa wajar apabila pemerintah dan rakyat meributkan atau menolak komunisme dan kapitalisme yang disinggung Mahfud.
"Karena kita sepakat NKRI adalah negara Pancasila, justru aneh kalau Pemerintah dan/atau Rakyat tidak meributkan/menolak Komunisme dan Kapitalisme di bulan apapun," balas HNW.
"Karena memang Komunisme dan Kapitalisme tidak sesuai dengan Pancasila."
Baca Juga: Viral Buku RUU Cipta Kerja Super Tebal, Jokowi Diduga Belum Baca Semua
Mahfud tak diam saja mendapat 'sentilan' dari Hidayat. Dia lantas membalas cuitan itu dengan berkata bahwa Hidayat yang disebutnya ustaz, tidak paham dengan apa yang ia bicarakan.
"Gagal paham, Ustadz. Benar, kapitalisme dan komunisme harus kita ributin. Tapi kalau satu pihak dituding kapitalis sekaligus komunis itu salah," kata Mahfud.
Dalam cuit balasannya, Mahfud turut membawa-bawa nama eks pentolan Partai Komunis Indonesia (PKI) Dipa Nusantara Aidit atau yang lebih dikenal dengan DN Aidit.
"Sama dengan antum, misalnya, menuduh Aidit itu komunis sekaligus kapitalis. Menurutt Anda, rezim kita ini memang komunis dan kapitalis sekaligus?" tanya Mahfud.
Saat berita ini ditulis, 'adu mulut' antara dua politikus itu banyak direspons warganet. Hidayat Nur Wahid belum membalas kembali cuitan Mahfud.
Demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah Indonesia sempat meletus setelah DPR RI dan Pemerintah mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Berita Terkait
-
Komisi VIII Gelar Raker Malam Ini, Pemerintah akan Serahkan DIM RUU PIHU, Demi Kejar Tayang?
-
HNW PKS Bedah Kabinet 'Tak Berkeringat': Dua Nasib Menanti, Antara Tersingkir atau Jadi Ahli
-
Kasus Perdagangan Bayi, HNW Minta Anggaran KemenPPPA Ditingkatkan: Perlidungan Anak Harus Diperkuat
-
MK Tolak Syarat Minimal S1 Bagi Capres-Cawapres, HNW: Tetap Harus Ada Rambu-rambu Syarat Pendidikan
-
Usulan Pemakzulan Gibran Disebut Sudah di Meja Ketua MPR, Jalan Pelengseran Wapres Kian Lancar?
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- 3 Alasan Presiden Como Mirwan Suwarso Pantas Jadi Ketum PSSI yang Baru
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 Oktober 2025, Banjir 16.000 Gems dan Pemain Acak 106-110
Pilihan
-
Purbaya Mau Turunkan Tarif PPN, Tapi Dengan Syarat Ini
-
Isu HRD Ramai-ramai Blacklist Lulusan SMAN 1 Cimarga Imbas Kasus Viral Siswa Merokok
-
Sah! Garuda Indonesia Tunjuk eks Petinggi Singapore Airlines jadi Direktur Keuangan
-
Gaji Program Magang Nasional Dijamin Tak Telat, Langsung Dibayar dari APBN
-
Emas Terbang Tinggi! Harga Antam Tembus Rp 2.596.000, Cetak Rekor di Pegadaian
Terkini
-
Semarang Peringati Pertempuran Lima Hari, Generasi Muda Didorong Memaknai Patriotisme
-
Baru Sebulan Menjabat, Purbaya Jadi Menteri Paling Bersinar di Kabinet Prabowo-Gibran
-
Lewat Creative Financing, Dampak Pengurangan DBH untuk Jakarta Bakal Terminimalisir
-
Politik Pangan Nasional, SPI Ungkap Dugaan Pelemahan Bapanas Demi Impor
-
Survei Index Politica: Dapat Nilai 'A', Publik Puas dengan Kinerja Setahun Presiden Prabowo
-
KAI Daop 9 Jember Catat 12 Kasus Vandalisme 'Batu di Atas Rel' Sejak Awal 2025
-
Kasus Kepsek SMAN 1 Cimarga Jadi Alarm Penting, Sekolah Harus Tegakkan Kawasan Tanpa Rokok
-
ICW Sebut MBG 'Pintu Awal Korupsi', Sedot Anggaran Pendidikan dan Untungkan Korporasi
-
Pemulung Temukan 16 Bahan Peledak Aktif di Sungai Curug: Ada Granat Nanas dan TNT!
-
Suhu di Jakarta Sempat Sentuh 35 Derajat, Pramono Anung: Yang Penting Hatinya Nggak Panas