Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD 'adu mulut' perihal pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Mahfud sempat beradu argumen dengan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid (HNW) di media sosial Twitter, Minggu (11/10/2020).
Mula-mula, Mahfud mengunggah cuitan perihal demonstrasi yang menyeruak pasca DPR RI dan pemerintah mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang berlangsung Senin (5/10/2020).
"Ada meme: Bln September dlm ribut-ribut Film G.30.S/PKI Pemerintah dituding pro komunisme, bulan Oktober karena ribut-ribut UU Ciptaker dituduh pro kapitalisme," tulis Mahfud di Twitter.
"Teori apa yg bisa menjelaskan ideologi Pancasila kita? Mungkin kita perlu mempertimbangkan teorinya Fred Riggs tentang "Prismatic Society."
Berselang sekitar dua jam, Hidayat Nur Wahid lantas membalas cuitan Mahfud. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyanggah pernyataan sang Menkopolhukam.
Hidayat mengatakan bahwa wajar apabila pemerintah dan rakyat meributkan atau menolak komunisme dan kapitalisme yang disinggung Mahfud.
"Karena kita sepakat NKRI adalah negara Pancasila, justru aneh kalau Pemerintah dan/atau Rakyat tidak meributkan/menolak Komunisme dan Kapitalisme di bulan apapun," balas HNW.
"Karena memang Komunisme dan Kapitalisme tidak sesuai dengan Pancasila."
Baca Juga: Viral Buku RUU Cipta Kerja Super Tebal, Jokowi Diduga Belum Baca Semua
Mahfud tak diam saja mendapat 'sentilan' dari Hidayat. Dia lantas membalas cuitan itu dengan berkata bahwa Hidayat yang disebutnya ustaz, tidak paham dengan apa yang ia bicarakan.
"Gagal paham, Ustadz. Benar, kapitalisme dan komunisme harus kita ributin. Tapi kalau satu pihak dituding kapitalis sekaligus komunis itu salah," kata Mahfud.
Dalam cuit balasannya, Mahfud turut membawa-bawa nama eks pentolan Partai Komunis Indonesia (PKI) Dipa Nusantara Aidit atau yang lebih dikenal dengan DN Aidit.
"Sama dengan antum, misalnya, menuduh Aidit itu komunis sekaligus kapitalis. Menurutt Anda, rezim kita ini memang komunis dan kapitalis sekaligus?" tanya Mahfud.
Saat berita ini ditulis, 'adu mulut' antara dua politikus itu banyak direspons warganet. Hidayat Nur Wahid belum membalas kembali cuitan Mahfud.
Demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah Indonesia sempat meletus setelah DPR RI dan Pemerintah mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Berita Terkait
-
'Mirip Nazi!' Wakil Ketua MPR Kecam Keras UU Hukuman Mati Israel bagi Tawanan Palestina
-
HNW Minta Prabowo Ingatkan Donald Trump: Jika Serius dengan BoP, Hentikan Perang
-
Jika Gagal Hadirkan Damai, HNW Minta Prabowo Cabut dari BoP
-
Soal Ambang Batas Parlemen, PKS Usul Jalan Tengah Stembus Accord Agar Suara Rakyat Tak Hilang
-
MPR Dukung Kampung Haji, Dinilai Bikin Jemaah Lebih Tenang dan Aman Beribadah
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat
-
Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital