- Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi mulai 18 April 2026 akibat lonjakan harga minyak mentah di pasar global.
- Pemerintah memastikan kenaikan BBM nonsubsidi tidak berdampak pada UMKM karena mereka mayoritas menggunakan bahan bakar bersubsidi.
- Pemerintah mencari alternatif pasokan nafta dari luar Timur Tengah guna mengatasi kenaikan harga bahan baku plastik UMKM.
Suara.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang terjadi sejak pertengahan April 2026 dipastikan tidak berdampak signifikan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah menilai struktur konsumsi energi UMKM masih didominasi oleh BBM bersubsidi.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa sebagian besar pelaku usaha kecil tidak bergantung pada BBM nonsubsidi.
“Kalau dalam konteks bahan bakar energi, BBM seharusnya tidak ada dampaknya. Hampir rata-rata UMKM menggunakan BBM subsidi, dan itu tidak mengalami kenaikan,” ujar Maman kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Menurutnya, kebijakan pemerintah yang tetap menjaga harga BBM subsidi seperti Pertalite, solar subsidi, dan LPG 3 kg menjadi penopang utama stabilitas operasional UMKM, terutama di tengah tekanan global akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Dengan kondisi tersebut, Maman memastikan kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak akan membuat pelaku UMKM mengalami penurunan kelas usaha.
Namun demikian, ia mengakui tantangan lain justru datang dari sektor bahan baku, khususnya plastik. Kenaikan harga plastik disebut dipicu oleh terganggunya pasokan nafta dari Timur Tengah.
Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah tengah mencari sumber alternatif pasokan bahan baku tersebut dari kawasan lain.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk memindahkan ataupun mengurangi ketergantungan pasokan nafta dari Timur Tengah ke wilayah India, Afrika, dan Amerika,” tuturnya.
Sebelumnya, Pertamina resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi per 18 April 2026 menyusul lonjakan harga minyak global. Kenaikan cukup tajam terjadi pada beberapa jenis BBM, seperti Pertamax Turbo (RON 98) yang naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.
Baca Juga: Ucapan Menteri UMKM ke Finalis Puteri Indonesia 2026 Asal Papua Dikritik Tak Sensitif
Sementara itu, harga BBM subsidi tetap dipertahankan, yakni Pertalite di Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter. Harga Pertamax juga masih dijaga di level Rp12.300 per liter serta Pertamax Green Rp12.900 per liter.
Pemerintah berharap stabilitas harga energi subsidi ini dapat menjaga daya tahan UMKM di tengah gejolak ekonomi global sekaligus memastikan aktivitas usaha tetap berjalan normal.
Berita Terkait
-
Ucapan Menteri UMKM ke Finalis Puteri Indonesia 2026 Asal Papua Dikritik Tak Sensitif
-
UMKM Jadi Ujung Tombak Ekonomi Hijau ASEAN, Kolaborasi Lintas Sektor Diperkuat
-
Hampir Separuh UMKM di Sektor Pangan, Masalah Pasar Masih Jadi Hambatan
-
Nekat Turun Oktan Dampak Harga BBM Naik, Ini Dampaknya
-
BRI Optimistis Perkuat Ekonomi UMKM di Tahun 2026, Ini Strateginya
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital
-
Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat
-
Isu Reshuffle Menguat, Qodari: Sepenuhnya Hak Presiden Prabowo
-
Kondisi Membaik, Anggota TNI Korban Penganiayaan di Stasiun Depok Baru Ternyata Dinas di Kemhan
-
KemenPPPA Sebut Lonjakan Daycare di Indonesia Tak Diiringi Standar dan Legalitas
-
Diisukan Bakal Digeser dari KSP Saat Reshuffle Kabinet Hari Ini, Qodari Bilang Begini
-
Misteri Motif Penyiraman Air Keras di Cengkareng, Satu Orang Pelaku Kini Diperiksa Intensif