Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dalam rapat terbatas Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak memicu klaster baru penularan Covid-19.
"Arahan presiden perlu diingatkan ke masyarakat bahwa sekarang masih pandemi Covid sehingga kegiatan unjuk rasa tidak membawa klaster demo baru itu yang diingatkan pemerintah," ujar Airlangga usai rapat terbatas mendengarkan laporan Komite Penanganan Covid-19 dan PEN secara virtual, Senin (12/10/2020).
Pernyataan Airlangga menyusul gelombang aksi unjuk rasa yang menolak Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus yang masih terus berlanjut.
Karena itu, pemerintah meminta agar masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3Myakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
"Dalam situasi covid kita harus tetap melaksanakan apa yang disampaikan
Satgas BNPB yaitu menjaga jarak, memakai masker dan sering mencuci tangan," kata dia.
Ketua Umum Partai Golkar itu menuturkan unjuk rasa dapat berpotensi menimbulkan klaster baru Covid.
"Sekali lagi kegiatan-kegiatan demo atau unjuk rasa jangan menjadi klaster pandemi baru," katanya.
Untuk diketahui, Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama akan berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/10/2020).
Seperti mahasiswa dan buruh, mereka turun ke jalan untuk menolak Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Baca Juga: Klaim Bisa Kendalikan Corona, Jokowi Minta Daerah Lain Contek Jawa Timur
Ketua PA 212 Slamet Ma'arif mengatakan aksi unjuk rasa itu bakal melibatkan peserta dari seluruh Jabodetabek.
Ia memperkirakan jumlah massa yang akan hadir pun tidak dalam jumlah yang sedikit.
"Insya Allah ribuan (massa)," kata Slamet saat dikonfirmasi Suara.com, Senin (12/10/2020).
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
-
Kecam Pengadu Domba, Ibas Murka Demokrat Diseret Isu Ijazah Jokowi
-
Wali Kota di Jepang Mengundurkan Diri Usai Skandal Ijazah Palsu, Dibandingkan dengan Indonesia
-
Pengamat Ungkap "Jokowi Belum Selesai": Masih akan Pengaruhi Peta Politik Nasional
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah