Suara.com - Rezim Jokowi - Maruf Amin dinilai semakin beraroma Orde Baru, setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pekan lalu.
Juru Bicara Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Asfinawati mengatakan, penerbitan UU Cipta Kerja berikut pula kekerasan aparat terhadap demonstran penolak aturan itu, semakin menunjukkan watak rezim Jokowi - Maruf: otoritarian.
Asfinwati mengungkit salah satu contoh telah lahirnya Neo Orba, yakni keberadaan kepolisian yang menjadi alat pemerintah. Padahal kepolisian seharusnya menjadi alat negara.
"Tapi apa yang kita saksikan Sekarang, polisi bukan lagi menjadi alat negara yang di dalamnya ada rakyat, tapi semata-mata menjadi alat pemerintah," kata Asfinawati dalam konferensi pers secara daring, Senin (12/10/2020).
Ia mengatakan, polisi menjadi alat pemerintah itu dibuktikan oleh tindakan represif yang dilakukan kepolisian saat mengamankan aksi unjuk rasa UU Ciptaker pada Kamis, 8 Oktober 2020.
Menurut Asfin, tindakan represif anggota kepolisian itu sudah direncanakan karena tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 yang terbit pada 2 Oktober 2020.
Surat telegram itu ditandatangani oleh Asisten Kapolri bidang Operasi Inspektur Jenderal Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal Idham Azis.
Dalam surat telegram itu, tampak adanya kriminalisasi dan kontranarasi untuk unjuk rasa UU Ciptaker.
Kontranarasi yang dilakukan adalah dengan cara framing, pemelintiran kebencian serta fitnah dengan seolah-olah ada berita bohong atau hoaks yang disebarkan warga sipil.
Baca Juga: Draf UU Cipta Kerja Tambah 130 Halaman, Ini Alasan DPR
Selain itu, ada juga cara framing di mana pemerintah dan pihak kepolisian kompak menyebut ada dalang yang menunggangi aksi unjuk rasa.
"Kalau kita melihat lagi berita pada masa Orde Baru, adanya dalang, adanya yang menunggangi aksi itu adalah narasi yang dikeluarkan oleh Orde Baru," ujarnya.
"Artinya apa? Artinya kita bisa mengatakan sudah resmi memasuki Neo Orde Baru," tegas Asfinawati.
Berita Terkait
-
Ganjar Ajak Pendemo Dangdutan, Lagu Losdol Cairkan Suasana
-
Ganjar Akan Sampaikan Aspirasi Buruh Jateng ke Pemerintah Pusat
-
Minta Jokowi Tangguhkan Omnibus Law, Walkot Tangerang Dituding Cari Aman
-
Protes Kebijakan Ganjar, Buruh di Semarang Gelar Topo Ngligo
-
Dihalau Polisi, Buruh: Besok dari Utara hingga Selatan, Kita Kepung Istana!
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?