Suara.com - Rezim Jokowi - Maruf Amin dinilai semakin beraroma Orde Baru, setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pekan lalu.
Juru Bicara Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Asfinawati mengatakan, penerbitan UU Cipta Kerja berikut pula kekerasan aparat terhadap demonstran penolak aturan itu, semakin menunjukkan watak rezim Jokowi - Maruf: otoritarian.
Asfinwati mengungkit salah satu contoh telah lahirnya Neo Orba, yakni keberadaan kepolisian yang menjadi alat pemerintah. Padahal kepolisian seharusnya menjadi alat negara.
"Tapi apa yang kita saksikan Sekarang, polisi bukan lagi menjadi alat negara yang di dalamnya ada rakyat, tapi semata-mata menjadi alat pemerintah," kata Asfinawati dalam konferensi pers secara daring, Senin (12/10/2020).
Ia mengatakan, polisi menjadi alat pemerintah itu dibuktikan oleh tindakan represif yang dilakukan kepolisian saat mengamankan aksi unjuk rasa UU Ciptaker pada Kamis, 8 Oktober 2020.
Menurut Asfin, tindakan represif anggota kepolisian itu sudah direncanakan karena tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 yang terbit pada 2 Oktober 2020.
Surat telegram itu ditandatangani oleh Asisten Kapolri bidang Operasi Inspektur Jenderal Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal Idham Azis.
Dalam surat telegram itu, tampak adanya kriminalisasi dan kontranarasi untuk unjuk rasa UU Ciptaker.
Kontranarasi yang dilakukan adalah dengan cara framing, pemelintiran kebencian serta fitnah dengan seolah-olah ada berita bohong atau hoaks yang disebarkan warga sipil.
Baca Juga: Draf UU Cipta Kerja Tambah 130 Halaman, Ini Alasan DPR
Selain itu, ada juga cara framing di mana pemerintah dan pihak kepolisian kompak menyebut ada dalang yang menunggangi aksi unjuk rasa.
"Kalau kita melihat lagi berita pada masa Orde Baru, adanya dalang, adanya yang menunggangi aksi itu adalah narasi yang dikeluarkan oleh Orde Baru," ujarnya.
"Artinya apa? Artinya kita bisa mengatakan sudah resmi memasuki Neo Orde Baru," tegas Asfinawati.
Berita Terkait
-
Ganjar Ajak Pendemo Dangdutan, Lagu Losdol Cairkan Suasana
-
Ganjar Akan Sampaikan Aspirasi Buruh Jateng ke Pemerintah Pusat
-
Minta Jokowi Tangguhkan Omnibus Law, Walkot Tangerang Dituding Cari Aman
-
Protes Kebijakan Ganjar, Buruh di Semarang Gelar Topo Ngligo
-
Dihalau Polisi, Buruh: Besok dari Utara hingga Selatan, Kita Kepung Istana!
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Baru Bertemu Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Perang AS Pete Hegseth Dihantam Isu Diskriminasi
-
Blokade Selat Hormuz Oleh Amerika Serikat Picu Protes China, Dinilai Memperburuk Krisis Timur Tengah
-
Italia Tangguhkan Perjanjian Pertahanan dengan Israel, Ini Penyebabnya
-
BPKP Bongkar Borok Proyek Chromebook: Negara Rugi Rp2,1 Triliun, Ini Rinciannya
-
36 Jam Blokade AS, Laksamana CENTCOM Yakin Ekonomi Iran Mulai Lumpuh Perlahan
-
Pramono Tegur Keras Kasus Foto AI PPSU Kalisari: Jangan Lagi Kerja Asal Senangkan Atasan
-
SBY Soroti Risiko Ekonomi Dunia, Ekonom UMBY Ungkap Pertanda Sudah Muncul di Indonesia
-
Pusat Komando Militer: Tidak Ada Kapal yang Berhasil Melewati Blokade AS ke Pelabuhan Iran
-
Cengkeraman Iran di Selat Hormuz Makin Kuat saat Ada Blokade AS, Kenapa?
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman