Suara.com - Massa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang melakukan aksi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja tak bisa mendekat ke depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Para pendemo akhirnya mengalihkan haluan ke depan Balai Kota DKI Jakarta.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, massa awalnya bergerak dari titik di sekitar depan gedung Kementerian Pariwisata ke arah depan Istana seusai polisi membuka blokade kawat berduri.
Namun sesampainya di depan gedung Kementerian Perhubungan massa tertahan. Polisi kembali menerapkan blokade.
"Berhenti-berhenti ada apa lagi ini, kami ditahan kok ditutup lagi pak polisi," kata salah satu orator dari atas mobil komando di lokasi, Senin (12/10/2020).
Massa pun mempertanyakan kembali mengapa masih tidak boleh diperkenankan menggelar aksi di depan Istana. Massa buruh menyebut hanya ingin mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Setelah hampir 20 menit massa buruh malah memutuskan untuk putar balik dan membubarkan diri. Massa mengancam akan datang dengan jumlah yang lebih banyak.
"Setidaknya Jokowi sudah tahu kita aksi di sini. Aksi ini kita lakukan sampai tanggal 16 (Oktober) kita susun. Nanti kita akan datang dari Utara, Selatan, Barat, Timur kita kepung Istana!" tegas orator.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto, mengatakan, area depan Istana Kepresidenan tetap steril dari adanya aksi demo. Massa hanya bisa menggelar aksi di sampai di depan Gedung Kementerian Pariwisata hingga Polhukam saja.
"Untuk di depan istana untuk saat ini kita close paling batasnya hanya sampai sini saja karena situasinya saat ini kan masih belum tentu termasuk besok-besok kita akan sekat di sini," kata Heru di lokasi.
Adapun massa buruh dikabarkan bergerak ke depan Balai Kota DKI Jakarta. Berdasarkan pantauan Suara.com di depan Balai kota sudah dipasangi kawat berduri, sejumlah personel kepolisian dan TNI pun tampak disiagakan.
Sebelumnya, Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) akan menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja hari ini di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020).
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita, mengatakan, aksi ini akan digelar mulai pukul 11.00 WIB. Menurutnya, aksi ini akan diikuti sekitar 2.000 buruh.
"Kami sudah kirim pemberitahuan. Aksi hari ini jadi sekitar jam 11," kata Elly kepada Suara.com, Senin (12/10).
Sementara itu, Elly menjelaskan, bahwa pihaknya menggelar aksi unjuk rasa lantaran merasa aspirasinya atau tuntutannya tidak diakomodir oleh DPR RI dan Pemerintah. Menurutnya, ada 4 hak dasar buruh yang terdegradasi dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Berita Terkait
-
Cuma Baru Soekarno, KSBSI soal Kabar Prabowo Mau Temui Buruh saat Mayday: Kami Acungi Jempol
-
Presiden KSBSI: Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja Bukan Sebatas Seksualitas
-
Ajak Korban Kekerasan di Tempat Kerja Berani Bicara, KSBSI: Butuh Dukungan, Bukan Bully!
-
Ada Demo Tolak Omnibus Law dan Kawal Putusan UU Pilkada di MK, Ribuan Aparat Dikerahkan di Dekat Istana
-
Serikat Buruh Bakal Surati Jokowi: Perppu Tidak Sesuai Permintaan Pekerja!
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP
-
Prabowo Janjikan Kampus Kedokteran Gratis
-
50 Medsos Lokal Ramaikan ISMN Yogyakarta Meetup 2026, Bahas Kolaborasi di Era Digital