Suara.com - Aksi Unjuk Rasa Menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law pecah di berbagai kota. Demonstrasi ini tak hanya diikuti oleh kalangan buruh saja, tetapi juga para intelektual seperti pelajar dan mahasiswa. Mereka turun ke jalan guna memprotes UU Cipta Kerja yang dirasa tak memihak rakyat biasa.
Dosen Fisip Unair Henry Subiakto mengomentari aksi unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja yang diikuti oleh banyak intelektual muda. Menurutnya, para intelektual tersebut tak seharusnya turun ke jalan dan lebih memperjuangkan UU Cipta Kerja lewat MK.
Henry Subiakto tampak menyayangkan hal tersebut lantaran dinilai tidak mencerminkan perilaku sebagai kaum terdidik.
"Buruh demo itu logis karena kekuatan utama mereka memang disitu bukan di argumentasi. Tapi kalau ngaku intelektual ikut demo seperti buruh, berarti mereka lemah dalam argumentasi, dan enggan adu dalil dan konsep di MK," tulis Henry lewat jejaring Twitter miliknya, Senin (12/10/2020).
Lebih lanjut lagi, para intelektual sekarang ini menurutnya lebih menyukai budaya grudak-gruduk yang dianalogikannya sebagai aksi unjuk rasa dengan cara turun langsung ke jalanan.
Dalam kicauan berikutnya, Henry Subiakto menjelaskan maksud dari argumennya. Ia mengatakan opininya tersebut hanya berlaku untuk demo UU Cipta Kerja.
"Tweet saya ini konteksnya demo UU Cipta Kerja sekarang, bukan demo dalam arti luas," tukasnya.
Henry Subiakto juga menekankan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang mana semua forum bisa dimanfaatkan.
"Kita ini di negara demokratis yang semua forum bisa dipakai. Aku ngetweet itu hanya dalam beberapa karakter untuk bahan diskusi. Kalau mau argumentasi yang luas bikin forum akademik atau di MK," tandasnya.
Baca Juga: Diduga Sebar Hoaks, Nama-nama Petinggi KAMI yang Kabarnya Diciduk Polisi
Kicauan Henry Subiakto mendapat berbagai reaksi dari sejumlah pihak. Banyak dari mereka yang tak sepakat dengannya lantaran intelektual khususnya mahasiswa sering kali menjadi corong demokrasi yang menyuarakan aspirasi.
"Menurut saya pendapat yang keliru. Demo bisa dilakukan oleh seluruh elemen, baik terpisah maupun bersama. Yang penting ikuti aturan hukum dan ketertiban oleh semua pihak. Pernyataan pemerintah juga harus bijak dan tidak melempar bola liar," kata salah seorang warganet.'
"Wah ya jelas. Benar sekali ini. Ngapain intelektual gelar berderet punya argumentasi kok ikut kemringet jalan kaki bareng buruh, petani, nelayan. Ya ndak level to. Biarin mereka protes sendiri, diadu rakyat vs rakyat seperti biasa, kalau sudah kisruh tinggal ditulis aja di media," ujar pemilik akun Twitter @mardiasih.
"Marsinah buruh intelek sekaligus bisa mengorganisis. Salim Kancil hingga Yu Patmi adalah petani intelek sekaligus bisa mengorganisir. Mereka tidak hanya punya argumen tapi punya nurani perjuangan kepada keadilan," imbuhnya.
Beberapa pejabat pun terlihat di kolom balasan, salah satunya Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.
Said Didu pun tampak tidak sepakat dengan pernyataan Henry Subiakto.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Cuaca Semarang Hari Ini: Waspada Hujan Ringan, BMKG Ingatkan Puncak Musim Hujan Makin Dekat
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
-
Hasil Liga Champions: Kalahkan Bayern Muenchen, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
Terkini
-
Bansos Tetap Jalan Meski Sumatera Terendam Bencana, PT Pos Indonesia Pastikan Penyaluran Aman
-
KPK Pertimbangkan Lakukan Eksekusi Sebelum Bebaskan Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi, Ini Penjelasannya
-
Francine PSI Tagih Janji Pramono: kalau Saja Ada CCTV yang Memadai, Mungkin Nasib Alvaro Beda
-
Rano Karno: JIS Siap Hidup Lagi, Pemprov DKI Benahi Akses dan Fasilitas Pendukung
-
KPK Sudah Terima Surat Keppres Rehabilitasi, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi dan Rekan Segera Bebas
-
Mulai 2026, Periksa Kehamilan Wajib 8 Kali: Cara Pemerintah Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi
-
KPK Ungkap Keppres Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspitasari Dikirim Pagi Ini
-
Menanti Keppres Turun, Keluarga Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sudah Tunggu Sejak Subuh di Rutan KPK
-
Isu Pembabatan Mangrove untuk Rumah Pribadi Mencuat, Komisi IV DPR Desak Investigasi Pemerintah
-
Menkes Sesalkan Kematian Ibu Hamil di Papua, Janji Perbaikan Layanan Kesehatan Agar Tak Terulang