Suara.com - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mencurigai spanduk bertuliskan "KAMI Terbukti MENUNGGANGI AKSI DEMO BURUH & PELAJAR" yang terpasang di sepanjang Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020) berasal dari ring satu kantor Istana Kepresidenan.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menilai kecurigaan KAMI tidak masuk logika.
Dia menganggap tidak bisa disimpulkan spanduk tersebut dibuat pihak Istana karena lokasinya berada di dekat kantor Presiden Joko Widodo.
"Jadi tidak bisa itu logikanya terbalik, logikanya bermasalah. Tidak bisa kemudian disimpulkan serta merta karena spanduknya yang dekat Istana yang buat Istana," ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Selasa (13/10/2020).
Ia pun mengibaratkan spanduk larangan makan bakso di dekat tukang bakso dibuat oleh tukang bakso. Begitu juga spanduk tersebut yang berada di dekat Istana, tidak bisa disimpulkan dibuat oleh pihak Istana.
"Tidak bisa kemudian spanduk dekat Istana yang buat Istana. Kayak ada misalnya spanduk dilarang makan bakso, dekat tukang bakso, yang buat tukang bakso? Kan enggak mungkin, ya kan," ucap dia.
Donny mempertanyakan pihak Istana mana yang membuat spanduk tersebut.
"Istana yang mana dan buat apa, buat apa Istana bersusah-susah membuat spanduk untuk hal yang sudah diserahkan kepada aparat penegak hukum," katanya.
Sebelumnya, KAMI membantah pesan dalam spanduk di dekat Istana Negara, Jakarta Pusat yang menuding telah menunggangi aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Massa 1310 Tolak Ciptaker Tuntut Jokowi Mundur, Istana: Kelewatan!
Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani menduga spanduk itu berasal dari orang-orang di pemerintahan, sebab terpasang di ring satu kantor presiden.
"Kami minta usut tuntas, tidak usahlah buat lapor-laporan, ngapain, kami sudah klarifikasi bahwa itu pasti ada orang yang membunuh karakter KAMI, itu kan daerah ring satu, siapa lagi yang bisa masang di ring satu itu?" kata Ahmad Yani saat dihubungi Suara.com, Senin.
Menurutnya, KAMI memang mendukung gerakan elemen masyarakat khususnya buruh dan mahasiswa yang menolak keras pengesahan UU Cipta Kerja, tapi bukan berarti menunggangi aksi mereka.
"KAMI yakin anarkis itu bukan dilakukan gerakan mahasiswa dan buruh," tegasnya
Berita Terkait
-
Karier M Qodari Sebelum Jadi KSP, Kekayaannya Capai Rp260 Miliar
-
Sertijab ke KSP Baru M Qodari, AM Putranto Banjir Air Mata: Saya Tentara tapi Bisa Nangis juga
-
Qodari Ungkap Perbedaan KSP Era Baru: Lebih Fokus pada Verifikasi Lapangan dan Pendekatan Holistik
-
Kepala KSP Era Prabowo: Jejak Panas M Qodari Penggaung Jokowi 3 Periode Sekaligus Juragan Tanah!
-
Beri Dukungan Saat Hari Libur, KSP Pastikan Prabowo Tak Langgar Aturan Apa pun Saat Endors Luthfi-Taj Yasin
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional
-
Nestapa Ratusan Eks Pekerja PT Primissima, Hak yang Tertahan dan Jerih Tak Terbalas