Suara.com - Hasil jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia menggambarkan kinerja Menteri BUMN Erick Thorir mendapatkan apresiasi tertinggi di mata publik dengan nilai 5,9. Sedangkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendapat nilai merah (4,97).
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia Kunto Adi Wibowo mengatakan, “kepuasan terhadap kinerja menteri BUMN yang merangkap sebagai ketua pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 selama masa pandemi cukup tinggi di mata pekerja urban Jakarta ini membuktikan bahwa publik masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kinerja Erick Thorir untuk bisa menangani dan mengatasi pandemi ini.”
Sementara Mentero Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menempati posisi 21 dari 34 menteri di kabinet Indonesia Maju dengan nilai 5,22. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendapatkan skor 5,15 di posisi 27. Menteri Koodinator Politik, Hukum, Keamanan Mahfud MD berada di posisi 5 dengan nilai 5,64.
Menurut Kunto posisi terakhir yang diraih Muhadjir Effendy terjadi karena dia dinilai kurang memiliki terobosan di tengah pandemi Covid-19.
"Evaluasi dari publik yang diterima oleh Pak Muhadjir Effendy merupakan tuntutan publik agar sang menteri koordinator bekerja lebih keras dan segera memperjelas program terkait penanganan Covid-19 seperti inovasi untuk membangun resiliensi warga Indonesia," katanya.
Survei juga menunjukkan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro yang menjadi punggawa dan bertanggungjawab atas pembuatan vaksin Merah Putih mendapatkan nilai yang cukup tinggi di mata para pekerja di Jakarta dengan nilai 5,33.
Skor ini menempatkan Bambang di peringkat 12 dari seluruh anggota kabinet Indonesia Maju.
"Harapan dan optimisme publik yang besar terhadap vaksin Merah Putih memberikan keuntungan dan sekaligus tantangan bagi Menristek. Publik sangat berharap dan mendukung vaksin ini bisa menjadi end game bagi persoalan pandemi Covid-19 di Indonesia," kata Kunto.
Publik cenderung merasa nyaman terhadap kinerja Presiden Jokowi selama masa pandemi. Hal tersebut dapat terlihat bahwa tingkat kenyamanan atas kinerja Presiden di mata pekerja di Jakarta mendapatkan nilai 62,6 persen.
Baca Juga: Erick Thohir Merger Bank Syariah BUMN, Bagaimana Nasib Nasabah
Seiring dengan rasa kenyamanan terhadap kinerja Presiden, Satgas COVID-19 menjadi lembaga yang mendapatkan kepercayaan paling tinggi dari responden dengan nilai 6,2 dari maksimal nilai 10 yang diikuti oleh gubernur tempat tinggal responden dan BNPB/BPBD yang sama-sama memperoleh nilai 5,9.
Selanjutnya adalah pemerintah pusat yang mendapat nilai 5,7 yang disusul dengan wali kota atau bupati yang mendapat nilai 5,6.
“Kenyamanan dan kepercayaan yang diberikan responden terhadap Presiden Jokowi dan juga jajarannya yang masih tinggi seharusnya menjadi pendorong bagi pemerintah dalam membuat dan menerapkan kebijakan yang tepat untuk menangani dan mengatasi pandemi Covid-19 ini, karena kepercayaan dari masyarakat tersebut adalah kunci utama terciptanya sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat untuk bahu-membahu menangani pandemi,” kata Kunto.
Survei opini publik penanganan Covid-19 oleh pemerintah diselenggarakan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia pada 8 - 10 Oktober 2020 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 803 responden yang merupakan pekerja di Jakarta.
Pemilihan kriteria pekerja kantor dilandaskan pada alasan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang relatif sedang sampai tinggi tentang isu nasional dan perekonomian nasional. Responden survei berasal dari panel survei lembaga Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia dari Agustus 2018 – Agustus 2020 yang berjumlah 5.426 orang, dengan kriteria pekerja kantor di Jakarta dan berusia ≥ 17 tahun. Dengan demikian tingkat respon (response rate) telesurvei adalah sebesar 14,8 persen.
Berita Terkait
-
Kepercayaan Publik yang Kian Menjauh dari Pemerintahan
-
Alarm 84 Persen: Penolakan Gen Z Pilkada Lewat DPRD dan Bahaya Krisis Legitimasi
-
Kekerasan Pemain Sepak Bola Viral, Andre Taulany Senggol Erick Thohir Bawa-Bawa Pasukan Lapor Pak!
-
UU APBN 2026: Belanja Negara Tembus Rp 3.842 Triliun
-
John Herdman Wajib Lolos 3 Ujian Berat di 2026 Jika Nasibnya ingin Aman di Hati Fans
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar