Suara.com - Massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) enggan menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan cara mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, mereka akan tetap melawan dengan cara turun melakukan aksi di jalan.
"Untuk aksi kawan-kawan GBJ hari ini tujuan kami tetap menyuarakan menolak omnibus law melalui aksi-aksi massa bukan melalui kita tegaskan jalur judicial review ke MK. Kita akan menuntut melalui aksi-aksi massa kepada pemerintah untuk membatalkan omnibus law," kata Nugraha, salah satu Presidium GBJ di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (15/10/2020).
Nugraha mengungkapkan, alasan pihaknya enggan melawan dengan mengajukan uji materi ke MK lantaran UU Omnibus Law dibahas dan disahkan dengan cacat prosedur.
"Sehingga kalau seandainya tempuh jalur ke MK itu berarti sama halnya kita menyepakati dulu UU itu. Di MK pasti perdebatannya terkait subtansi yang ada di pasal-pasalnya. Bukan terhadap pembatalan UU secara keseluruhan," ungkapnya.
Sementara itu terkait batalnya rencana menggelar aksi hari ini di depan Istana, Nugraha menyebut pihaknya akan berunding lagi untuk mempersiapkan jumlah massa yang lebih banyak.
Nugraha mengklaim jumlah massa yang ikut aksi hari ini hanya sekitar 200 orang saja. Sehingga dirinya mengurungkan niatnya menuju istana. Selain itu aparat kepolisian juga tak memberikan izin.
"Terlebih kepada titik sasaran di Istana kan memang menjadi sasaran aksi massa yang ada di beberapa wilayah. Tentunya akan ada penumpukan massa aksi. Sehingga itu alasan polisi tidak memberikan jalur atau tidak memberikan akses ke Istana," tandasnya.
Sebelumnya, massa dari Gerakan Buruh Jakarta (GBK) batal melakukan aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law - Cipta Kerja di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
Baca Juga: Sempat Nginap di Polda, 1.377 Pendemo Tolak UU Ciptaker Dilepas Lagi
Sebagai gantinya mereka direncanakan akan melakukan aksi demonstrasi di sekitar Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
"Mereka rencananya tidak jadi ke Istana tapi orasi di Cempaka Putih," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo saat dikonfirmasi.
Terkait hal itu Sambodo menyampaikan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan rencana pengalihan arus lalu lintas di simpang Cempaka Putih. Namun, pengalihan arus lalu lintas itu bersifat situasional.
"Situasional, kemarin juga ada (demo) buruh tapi jumlahnya kan nggak banyak," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Tabur atau Bedak Padat Dulu? Panduan Makeup Flawless Tahan Lama
- 4 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Sesuai Review Pembeli
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- Aisyah Zakkiyah, Komisaris Baru PTPP yang Viral Punya Gaji dan Tunjangan Miliaran
- Bedak Tabur Apa yang Bikin Glowing dan Tahan Lama? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
Terkini
-
Gunung Karangetang Erupsi, Lontarkan Material Bikin Langit Siau Membara
-
Tragedi Pantura Indramayu, Korban Tewas Kecelakaan Beruntun Bertambah Jadi 10 Orang
-
Pikap Warkidi Dihantam Truk di Pantura Indramayu: 3 Penumpang Tewas, Belasan Orang Luka-Luka
-
Prabowo Kritik Teori Neolib: Katanya Kakayaan Menetes ke Bawah, Kalian Percaya?
-
Ketua Umum FKDT Apresiasi Langkah Presiden Redakan Polemik Kasus Febrie Adriansyah
-
Kebakaran Maut di Pulogadung, 3 Orang Tewas Saat Tidur Lelap
-
Prabowo Kecam Pemimpin Provokator Ajak Bakar-bakar: Saya Percaya Hukum Karma
-
Amnesty Kritik Pemekaran Papua: Negara Hanya Dengar Mereka yang Setuju Saja
-
Bukan Cuma Peluru, Pengungsi Papua Terancam Putus Sekolah dan Minim Medis
-
Sebut Tanggung Jawab Wapres, Bambang Pacul Dinilai 'Main-main' dengan Isu Papua