Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu angkat bicara soal tudingan dalang aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang mengarah kepada Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Menurutnya, tudingan yang hanya didapat lewat media sosial belaka tersebut seharusnya disikapi secara bijak, tanpa perlu mendramatisasi keadaan.
Pernyataan itu disampaikan Masinton Pasaribu dalam acara Kabar Petang TV One, Kamis (15/10/2020).
Dalam kesempatan tersebut, Masinton Pasaribu menanggapi paparan Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon terkait dalang aksi yang seharusnya segera dibuka selebar-lebarnya oleh pemerintah.
Masinton Pasaribu mengatakan, ia biasa saja jikalau melihat tuduhan yang mengarah pada SBY. Sebab, SBY sudah mengakui bahwa ia tidak percaya dengan tudingan tersebut.
"Jadi kalau saya melihat dan menonton pernyataan SBY... Kalau saya melihatnya harusnya b (biasa) saja karena tidak ada tuduhan itu. Pak SBY juga menyatakan beliau tidak percaya tudingan anggota kabinet di pemerintahan, Airlangga, Luhut, dan BIN," ujarnya seperti dikutip Suara.com.
Lebih lanjut lagi, Masinton Pasaribu menganalogikan kejadian ini dengan salah satu lagu Godblees yang berjudul Panggung Sandiwara.
Saat ditanya pembawa acara soal siapa yang dimaksudnya, Politisi PDIP tersebut tidak menjawab secara terperinci. Ia hanya menyebut 'apa yang kita tonton' saja.
"Ya yang kita tonton aja. Kan kesannya kalau saya menyimpulkan jadi kayak lagu Godbles panggung sandiwara," ungkapnya.
Baca Juga: Polrestro Jaksel Klaim Temukan Indikasi Pelajar Diimingi Imbalan Ikut Demo
Selain itu, Masinton Pasaribu menuturkan bahwa siapa saja harus bijak dalam bermedia sosial. Pasalnya, siapa saja bisa berkomentar di sana.
"Jadi menurut saya kita harus bijak. Fenomenanya di medsos siapa saja bisa berkomentar. Kalau tadi dikatakan ada buzzer bisa dilaporkan," celetuk Masinton.
"Ini harus disikapi secara bijak. Gak usah mendramatisasi satu keadaan yang tidak dituduhkan ke siapapun dan sedang berproses. Penegak hukum punya informasi hasil penyelidikan dan fakta di lapangan, belum masuk ke kesimpulan," tandasnya.
Sebelumnya, Jansen Sitindaon memaparkan soal reaksi Susilo Bambang Yudhoyono saat tahu bahwa dirinya dituding sebagai dalang aksi unjuk rasa tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Jansen Sitindaon mengatakan, bahwa Susilo Bambang Yudhoyono tidak sama sekali melakukan hal seperti itu. Menurutnya, pemerintah harus segera menindak lanjuti perkara ini agar tidak saling melempar tuduhan.
"Pak Mahfud MD tahu itu ada serangan ke Partai Demokrat, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dan Agus Harimurti Yudhoyono. kalau tahu tindak pidana tapi mendiamkan ini kejahatan," kata Sitindaon.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre