Suara.com - Pengunjuk rasa pro-demokrasi Thailand bersumpah mereka akan terus turun ke jalan tak peduli tindakan represif yang dilakukan negara.
Pemerintah Thailand telah menekan dekret darurat pada Kamis (15/10/2020), yang melarang kerumunan besar untuk berkumpul di satu tempat yang sama.
Dalam momen hampir bersamaan, polisi anti huru-hara Thailand mengosongkan bagian luar kantor perdana menteri dari ratusan ribu demonstran.
Sehari setelahnya, pemerintah lewat polisi kembali melakukan tindakan represif. Seruan pengunjuk rasa di tanggapi dengan tembakan mkeriam air atau water cannon.
"Kami mengutuk kekerasan apa pun terhadap rakyat," kata Gerakan Rakyat dalam sebuah pernyataan dikutip Arab News, Sabtu (17/10/2020).
Gerakan pro-demokrasi dalam pernyataannya akan kembali turun ke jalan pada hari ini, Sabtu (17/10/2020). Aksi protes dijadwalkan berlangsung mulai pukul 4 sore waktu setempat.
Sementara itu, juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri memeringatkan para demonstran untuk menghentikan aksinya. Dia menyebut unjuk rasa tidak akan menghasilkan pemenang.
“Tidak ada menang atau kalah bagi pihak manapun. Itu semua merusak negara. Pemerintah ingin meminta pengunjuk rasa untuk tidak berkumpul dan tetap damai," kata Anucha Burapachaisri.
Kelompok hak asasi manusia mengutuk tindakan pemerintah Thailand, di mana polisi menganggap perlakuan keras mereka sudah sesuai norma internasional.
Baca Juga: Thailand Umumkan Dekrit Darurat, Sejumlah Aktivis Demo Ditangkapi
“Pemerintah yang peduli dan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus berbicara secara terbuka untuk menuntut segera diakhirinya represi politik oleh pemerintahan Prayuth,” kata Brad Adams, direktur Asia di Human Rights Watch, dalam sebuah pernyataan.
Gerakan pro-demokrasi Thailand menuntut mundurnya Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang telah mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014 silam.
Prayuth telah menolak tuduhan pengunjuk rasa bahwa dia merekayasa pemilu tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan.
Melanggar tabu yang sudah lama ada, para pengunjuk rasa juga menyerukan pembatasan kekuasaan monarki.
Istana Kerajaan tidak mengomentari protes itu, tetapi raja mengatakan Thailand membutuhkan orang-orang yang mencintai negara dan monarki.
Komentarnya disiarkan di televisi pemerintah pada Jumat ketika polisi bentrok dengan pengunjuk rasa di Bangkok.
Berita Terkait
-
Change.org Diblokir Karena Petisi yang Tuntut Jerman Usir Raja Thailand
-
Petisi Terkait Raja Ramai Tanda Tangan, Thailand Blokir Change.org
-
Demonstran Balikpapan Ganti Rugi Kerusakan Pagar Masjid Pasca Aksi Jilid II
-
Bawa Keranda Mayat, Mahasiswa di Serang Minta 14 Kawannya Dibebaskan
-
Gelombang Protes Berujung Dekrit Darurat di Thailand
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Petaka Parkir di Bahu Jalan! Sigra 'Nangkring' di Pembatas Jalan Usai Dihantam Fortuner di Tangerang
-
Iran Berencana Kenakan Biaya untuk Kapal yang Melintas Selat Hormuz
-
Fasilitas Pipa Minyak Arab Saudi Pulih, Penyaluran Capai 7 Juta Barel Per Hari
-
Satpol PP Gandeng TNI-Polri Sikat Preman Tanah Abang, Pangkalan Bajaj Liar Ikut Ditertibkan
-
Vladimir Putin Siap Bersua Prabowo Subianto di Moskow, Isu Energi hingga Global Dibahas
-
Negosiasi dengan AS Gagal, Iran: Selat Hormuz Sepenuhnya di Tangan Kami!
-
Jelaskan Anggaran EO Capai Rp113,9 M, Kepala BGN: Mekanisme Sesuai Aturan dan Terbuka untuk Diawasi
-
Bukan Emas atau Berlian, Pemuda di Rembang Pinang Kekasih dengan Mahar Bibit Pohon Mangga!
-
Tak Hanya Tiket Pesawat, AHY Klaim Pemerintah Jaga Tarif Angkutan Darat dan Laut dari Dampak Perang
-
Tower Provider di Kembangan Roboh Timpa 2 Kontrakan, Polisi Dalami Unsur Pidana Kelalaian Kerja!