Suara.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kembali angkat bicara soal upaya pemberantasan virus covid-19 yang dilakukan pemerintahan Jokowi.
Bertepatan dengan momentum satu tahun masa jabatan Presiden Jokowi, Mardani Ali Sera lewat jejaring Twitter pribadinya mengungkit upaya pengentasan pandemi yang masih menjadi tanda tanya besar, antara memang sistematis atau justru persepsi pencitraan belaka.
"Mengatasi pandemi secara sistematis atau persepsi pencitraan? Bagaimana tanggapan sahabat dalam penanganan pandemi di ujing 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi?" tulis Mardani Ali Sera, Selasa (20/10/2020).
Dalam cuitannya, Mardani Ali Sera juga mengunggah cuplikan video saat dirinya menjadi pengisi acara Apa Kabar Indonesia TV One.
Mardani mengatakan pemerintah sebenarnya sudah bekerja keras. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan.
Setidaknya, terdapat tiga catatan penanganan Covid-19 oleh Pemerintahan Jokowi yang disoroti Politisi PKS ini.
"Catatannya banyak. Kerja kerasnya sudah, tapi pandangan saya ada tiga hal," ungkap Mardani Ali Sera dalam tayangan video Apa Kabar Indonesia TV One.
"Satu, kerja keras yang tidak sistematis," imbuhnya.
Dalam hal ini, Mardani Ali Sera menyoroti pemerintah pusat yang terkesan hanya memperhatikan DKI Jakarta saja.
Baca Juga: Astaga! Sudah 85 Penghuni Lapas Perempuan Pekanbaru Kena Covid-19
Hal tersebut dilihatnya dari jumlah tes virus covid-19 di Jakarta yang secara kuantitas sudah melebihi ketentuan WHO. Sementara daerah lain masih dianggapnya sangat tertinggal.
Oleh sebab itu, Mardani Ali Sera menganggap bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) tidak diajak bersama-sama dan berorkestrasi oleh Pemerintah Pusat dalam upaya penangan Covid-19.
"Pemda tidak diajak sebagai satu orkestasi saja. Saat ini hanya DKI Jakarta yang testingnya melebihi standar WHO," ungkap Mardani Ali Sera.
Lebih lanjut lagi, Mardani Ali Sera merespons adanya berbagai macam tim satuan tugas covid-19 yang menurutnya tidak punya akses untuk turun langsung ke bawah.
Politisi PKS ini mengatakan seharusnya pemerintah mengoptimalkan peranan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri yang menurut Mardani lebih punya akses ke daerah.
"Mestinya bukan sibuk mengotak-atik gugus tugas yang tidak punya kaki ke bawah. Tetapi penguatan Kemerinterian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Karena Kementerian Kesehatan itu punya pasukan sampai puskesmas," tegas Mardani Ali Sera.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional