Suara.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kembali angkat bicara soal upaya pemberantasan virus covid-19 yang dilakukan pemerintahan Jokowi.
Bertepatan dengan momentum satu tahun masa jabatan Presiden Jokowi, Mardani Ali Sera lewat jejaring Twitter pribadinya mengungkit upaya pengentasan pandemi yang masih menjadi tanda tanya besar, antara memang sistematis atau justru persepsi pencitraan belaka.
"Mengatasi pandemi secara sistematis atau persepsi pencitraan? Bagaimana tanggapan sahabat dalam penanganan pandemi di ujing 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi?" tulis Mardani Ali Sera, Selasa (20/10/2020).
Dalam cuitannya, Mardani Ali Sera juga mengunggah cuplikan video saat dirinya menjadi pengisi acara Apa Kabar Indonesia TV One.
Mardani mengatakan pemerintah sebenarnya sudah bekerja keras. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan.
Setidaknya, terdapat tiga catatan penanganan Covid-19 oleh Pemerintahan Jokowi yang disoroti Politisi PKS ini.
"Catatannya banyak. Kerja kerasnya sudah, tapi pandangan saya ada tiga hal," ungkap Mardani Ali Sera dalam tayangan video Apa Kabar Indonesia TV One.
"Satu, kerja keras yang tidak sistematis," imbuhnya.
Dalam hal ini, Mardani Ali Sera menyoroti pemerintah pusat yang terkesan hanya memperhatikan DKI Jakarta saja.
Baca Juga: Astaga! Sudah 85 Penghuni Lapas Perempuan Pekanbaru Kena Covid-19
Hal tersebut dilihatnya dari jumlah tes virus covid-19 di Jakarta yang secara kuantitas sudah melebihi ketentuan WHO. Sementara daerah lain masih dianggapnya sangat tertinggal.
Oleh sebab itu, Mardani Ali Sera menganggap bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) tidak diajak bersama-sama dan berorkestrasi oleh Pemerintah Pusat dalam upaya penangan Covid-19.
"Pemda tidak diajak sebagai satu orkestasi saja. Saat ini hanya DKI Jakarta yang testingnya melebihi standar WHO," ungkap Mardani Ali Sera.
Lebih lanjut lagi, Mardani Ali Sera merespons adanya berbagai macam tim satuan tugas covid-19 yang menurutnya tidak punya akses untuk turun langsung ke bawah.
Politisi PKS ini mengatakan seharusnya pemerintah mengoptimalkan peranan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri yang menurut Mardani lebih punya akses ke daerah.
"Mestinya bukan sibuk mengotak-atik gugus tugas yang tidak punya kaki ke bawah. Tetapi penguatan Kemerinterian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Karena Kementerian Kesehatan itu punya pasukan sampai puskesmas," tegas Mardani Ali Sera.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah