Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyentil Gatot Nurmantyo soal menjadi pemimpin yang tidak selalu bisa melakukan hal di luar kewenangannya.
Dikutip dari tayangan YouTube Indonesia Lawyers Club, Rabu (21/20/2020), mulanya Mahfud MD menanyakan kritik dengan isu baru yang dilontarkan KAMI.
"Saya sama sekali tidak pernah tertarik untuk mengatakan misalnya 'KAMI' itu oposisi. Saya enggak, bukan apa-apa dia. Saya ingin tahu apa yang baru dari KAMI itu yang dikritik?" tanya Mahfud MD.
Ia menjelaskan, selama ini poin yang menjadi kritikan oleh koalisi yang dipimpin Gatot Nurmantyo yang saat itu juga diundang sebagai pengisi acara ILC hanya mengulang kritik-kritik lama.
"Soal oligarki? Itu kritik kita juga pada Pak Gatot ketika jadi panglima. Korupsi? Kritik kita juga dulu. Pro komunis? Juga dulu ada begitu. Anda liberal? Ada juga dulu," papar Mahfud MD.
Ia merasa bahwa pemikiran dan kritik KAMI tidak memberikan terobosan baru bagi sistem demokrasi di Indonesia sehingga ia merasa koalisi tersebut belum begitu menyentilnya.
"Semua kritik itu sudah ada sehingga ini tidak merasa 'wah ini ada pikiran baru dari kelompok ini'. Saya ingin tahu apa yang baru dari yang sudah-sudah," ujar Mahfud MD.
Ia melanjutkan, setiap orang yang diberi amanah memimpin atau diberi kekuasaan akan sulit melakukan hal yang ingin dia lakukan karena sudah ada porsinya masing-masing.
"Saya ingin katakan, bukan hanya orang dikritik, bahkan orang yang sudah memimpin meskipun ideal sebelum memimpin, sesudah memimpin dapat dikatakan enggak bisa berbuat apa-apa di luar bidangnya," ungkap Mahfud MD.
Baca Juga: Refly Harun Ungkap Kedahsyatan Anies dan Gatot Andai Disatukan
Menkopolhukam ini lantas mengambil contoh yang dialami oleh Mantan Ketua MPR RI Amien Rais.
"Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apakah dia bisa mengubah Indonesia? Selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara enggak berubah. Korupsi masih banyak, krona-kroni masih banyak," kata Mahfud.
Berpindah dari kasus Amien Rais, Mahfud melanjutkan mengambil contoh dengan yang dialami Gatot Nurmantyo.
"Pak Gatot, pernah jadi panglima. Mana komunisnya enggak ditangkap. Loh sekarang bicara komunis," sindir Mahfud MD.
"Bukan Pak Gatot tidak mau. Dia tidak berwenang dibidang itu," lanjutnya.
Menurut Mahfud, ketidakberdayaan paa pejabat mengambil alih pekerjaan bidang lain itu tak lain karena negara sekarang menganut sistem demokrasi.
Berita Terkait
-
Refly Harun Ungkap Kedahsyatan Anies dan Gatot Andai Disatukan
-
Mahfud MD Tak Larang Unjuk Rasa, Sujiwo Tejo Malah Bilang Begini
-
Mahfud MD Sebut Pemerintah Izinkan Aksi, Sujiwo Tejo Beri Apresiasi Begini
-
Polri Bantah Tangkap Petinggi KAMI Ahmad Yani: Cuma Ngobrol-ngobrol Aja
-
Polisi Tak Keluarkan Izin Aksi, Kritikus: Kok Membangkang Mahfud MD?
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Harga Emas Naik Berturut-turut! Antam Tembus Rp 2,399 Juta di Pegadaian, Rekor Tertinggi
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
Terkini
-
Bongkar Fakta Kuota Khusus Travel 'Abal-abal', KPK Usut soal Ini ke Asosiasi Biro Haji
-
Dominasi Total! Jawa Barat Sapu Bersih Apresiasi Night Local Media Summit 2025
-
Skandal Haji Kemenag: Travel 'Gelap' Bisa Dapat Jatah Kuota Khusus, Gimana Skenarionya?
-
Kemenkes Percepat Sertifikat Higiene untuk SPPG, Cegah Risiko Keracunan MBG
-
KPK Cecar Kabiro Humas Kemnaker Soal Aliran Uang Hasil Pemerasan K3
-
Forum Debat Mahasiswa Semarang: Suarakan Kebijakan Publik dan Masa Depan Indonesia
-
Kuasa Hukum Beberkan Alasan: Penetapan Nadiem Makarim Sebagai Tersangka Dinilai Cacat Hukum
-
Dua Sekolah Internasional di Tangerang Selatan Dapat Teror Bom, Saat Dicek Ternyata Nihil
-
Tebuireng Disebut Jadi Contoh Bangunan Pesantren Ideal oleh Menteri PU
-
Biaya Hanya Rp 75 Ribu, Ini Daftar Lokasi SIM Keliling DKI Jakarta Hari Ini