Hakim Belum Dijatuhi Vonis, Kubu Pinangki Sudah Siap Ajukan Banding

Suara.com - Majelis hakim  Pengadilan Tipikor menolak nota keberatan atau eksepsi yang dilayangkan oleh terdakwa kasus gratifikasi kepengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari, Rabu (21/10/2020).

Dengan demikian, maka persidangan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya, yakni pemeriksaan saksi yang akan berlangsung pada Senin (2/11/2020) mendatang.

Merespons hal itu, tim kuasa hukum Pinangki menghormati putusan hakim. Dia menyebut, pihaknya juga masih mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum terkait putusan tersebut.

"Tentu putusan itu kami hormati, dan kami juga seperti disampaikan hakim tadi, memiliki hak untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan sela ini," kata kuasa hukum Pinangki, Aldres Napitupulu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hanya saja, upaya hukum tersebut belum diputuskan oleh tim kuasa hukum Pinangki. Sebab, pihaknya masih akan berdiskusi terlebih dahulu terkait langkah-langkah berikutnya.

"Nanti akan kami diskusikan dulu dengan klien kami apakah kami akan melakukan upaya hukum atau tidak," sambung Aldres.

Saat disinggung soal upaya hukum lanjutan, Aldres menyebut pihaknya kemungkinan akan mengajukan banding. Upaya tersebut akan mereka ajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Iya banding, ke Pengadilan Tinggi," singkat dia.

Pada sidang dengan agenda putusan sela, majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi yang dilayangkan oleh Pinangki selaku terdakwa kasus gratifikasi kepengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga: Kelar Jalani Sidang, Pinangki Pakai Lagi Rompi Tahanan Warna Pink

"Mengadili menyatakan keberatan penasihat hukum tidak diterima. Memerintahkan sidang dilanjutkan," kata hakim IG Eko Purwanto.

Eko mengatakan, eksepsi yang dilayangkan oleh kubu Pinangki terkait keberatan atas penetapan status tersangka tidak berdasar. Seharusnya, Pinangki mengajukan gugatan praperadilan jika keberatan atas penetapan status tersebut.

"Menimbang penetapan tersangka adalah bukan materi keberatan, dan sudah tidak relevan. Dan jika memang benar ada penyimpangan penyidikan, hal itu bisa dilakukan di praperadilan," sambungnya.

Ihwal keberatan alat bukti yang dipermasalahkan kuasa hukum Pinangki, Eko menyebut, hal itu dibuktikan di pokok perkara. Dengan demikian, alasan keberatan atas dakwaan yang ditujukan pada Pinangki tidak dapat diterima.

"Sedangkan terkait hal alat bukti yang dipermasalahkan telah memasuki pokok perkara. Menimbang bahwa alasan keberatan dakwaan tidak diterima," lanjut dia.

Eko melanjutkan, surat dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah sangat jelas dan cermat. Hal tersebut yang menjadi dasar atas penolakan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pinangki.