Suara.com - Perwakilan massa buruh yang menggelar aksi demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di area Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, mengaku tidak puas.
Ini dikarenakan mereka hanya melakukan mediasi dengan pihak Kantor Staf Presiden (KSP). Mereka berharap bertemu Presiden Joko Widodo secara langsung.
Berdasarkan pantauan Suara.com, awalnya perwakilan massa buruh sekitar 5 sampai 7 orang difasilitasi bertemu dengan pihak istana sekitar pukul 14.30 WIB.
Namun, perwakilan massa hanya dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) saja yang melakukan pertemuan dengan KSP. Mereka diterima oleh Deputi IV KSP, Juri Ardianto di kawasam Istana.
"Kami itu berharap untuk diterima presiden. Kan semua juga kalau presiden mendengarkan bisa langsung kan. Ya kalau masalah puas jelas kami tidak puas," kata Ketum FSP LEM SPSI, Arif Minardi usai melakukan mediasi ditemui di lokasi, Kamis (22/10/2020).
Menurutnya, dalam pertemuan mediasi itu pihaknya menyampaikan surat soal permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar UU Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan.
"Kita sampaikan kepada presiden intinya bahwa UU Cipta Kerja acara prosedur cacat. Menurut pakar prosedur itu jantungnya hukum, menurut teori itu jantungnya hukum prosedur itu. Sehingga jika prosedurnya tidak benar ya substansinya akan bermasalah. Terbukti kan kita lihat ada halaman-halaman berubah ubah," ungkapnya.
Selain itu, Arif juga menyampaikan agar para menteri atau pembantu presiden dievaluasi kinerjanya. Ia mengatakan, para menteri bekerja tidak sesuai perundang-undangan dan hanya membuat gaduh.
Pihak KSP kata Arif, berjanji akan meneruskan aspirasi yang disampaikan buruh tersebut kepada Jokowi. Sementara ketika ditanya soal kemungkinan mengajukan uji materi atau Judicial Review ke Mahkamah Kontitusi, Arif mengatakan, itu keputusan terakhir.
Baca Juga: Ulil Gantian Kritik Komunikasi Jokowi Juga Buruk, Didemo Buruh Ketemu Bebek
"Ya mereka akan menyampaikan kepada presiden," tandasnya.
Sementara sebelumnya, Ketua Umum buruh KASBI, Nining Elitos, mempertanyakan, apakah pemerintah hanya sekedar menampung aspirasi atau akan ada perubahan sikap soal Omnibus Law - UU Cipta Kerja.
"Kami tanya siapa yang menemui. Ketika kami ditemui apakah ada perubahan sikap dari pemerintah atau hanya sekedar menampung," katanya.
Jika hanya sekedar menampung aspirasi, kata Nining, hal itu sudah sering terjadi sejak Januari 2020 lalu. Massa KASBI hanya ingin bertemu dengan pihak Istana jika ada perubahan sikap mengenai Omnibus Law - UU Cipta Kerja.
"Kalau hanya sekedar menampung sudah cukup dari Januari smp sekarang aksi yang begitu besar terjadi. Kemudian tidak mungkin kami akan masuk ke dalam, kecuali pihak Istana menyampaikan terjadi perubahan sikap terhadap desakan kami," jelas Nining.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi tak bisa menemui langsung massa buruh lantaran saat ini tengah berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka kunjungan kerja. Kepala Negara bakal meresmikan pabrik gula hingga Jembatan Teluk Kendari.
Berita Terkait
-
Ada Aksi Buruh di Patung Kuda, Lalin Bundaran HI Arah Thamrin Ditutup
-
Ulil Gantian Kritik Komunikasi Jokowi Juga Buruk, Didemo Buruh Ketemu Bebek
-
Dikerjakan 5 Tahun, Jokowi Resmikan Jembatan di Kendari Berbiaya Rp 804 M
-
CEK FAKTA: Benarkah Presiden Jokowi Kabur dari Demo dan Tersambar Petir?
-
Isu Pelajar Ikut Demo Sulit Dapat Kerja, AKBP Ruslan Sebut Hanya Gertakan
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua