- KPK melakukan OTT terhadap kepala daerah, termasuk Bupati Pekalongan dan Rejang Lebong, menimbulkan keprihatinan publik.
- Sekjen Golkar, Sarmuji, mengajak refleksi mendalam mengenai penyebab sering terjadinya praktik korupsi di daerah.
- Mahalnya biaya politik dalam Pilkada dianggap Sarmuji sebagai salah satu akar utama pemicu praktik korupsi kepala daerah.
Suara.com - Rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah belakangan ini memicu keprihatinan mendalam.
Setelah kader Golkar yang juga Bupati Pekalongan terjaring, terbaru publik dikejutkan dengan penangkapan Bupati Rejang Lebong.
Menanggapi fenomena ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, M. Sarmuji, mengajak semua pihak untuk melakukan refleksi mendalam mengenai penyebab praktik korupsi yang seolah tidak ada habisnya di tingkat daerah.
"Kita harus merefleksikan kenapa kok OTT itu banyak, kenapa praktik korupsi itu masih sering terjadi. Kita tentu tidak ingin saban tahun, saban bulan, terus disuguhi berita OTT yang tidak menyenangkan," ujar Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Sarmuji menekankan, bahwa penegakan hukum melalui OTT memang diperlukan untuk menindak oknum yang "nakal".
Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut hanya menyelesaikan gejala di permukaan, bukan akar masalahnya.
"Kita harus cari akar persoalannya. Tidak hanya gejalanya saja yang kita padamkan, tidak hanya asapnya saja yang kita singkirkan, tapi apinya yang harus kita padamkan," tegasnya.
Dalam refleksinya, Sarmuji blak-blakan menyebut bahwa sistem politik di Indonesia, khususnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), memerlukan biaya yang sangat besar.
Hal inilah yang menurutnya menjadi salah satu pemicu utama kepala daerah terjebak dalam praktik korupsi.
Baca Juga: Terjaring OTT Proyek Daerah, Kasus Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Segera Disidang
"Pertama, barangkali politik kita terlalu mahal. Mungkin masyarakat umum menutup mata atau tidak mau tahu bahwa Pilkada itu membawa konsekuensi yang sangat banyak, terutama dari sisi praktik yang tidak baik dalam pengelolaan negara," ungkapnya.
Ia menyadari bahwa menyuarakan persoalan mahalnya biaya politik bukanlah hal yang populer di mata publik. Namun, ia mengajak semua elemen bangsa untuk jujur melihat realitas sistem politik saat ini.
"Intinya kita harus mencari akar persoalannya. Kadang-kadang menyuarakan ini tidak populer, tapi ayo kita belajar jujur pada diri kita sendiri," kata dia.
Berita Terkait
-
Wakil Bupati Rejang Lebong Tak Jadi Tersangka Meski Terjaring OTT, Begini Penjelasan KPK
-
PAN Copot Fikri Thobari dari Jabatan Partai Usai Terjaring OTT KPK
-
Terjaring OTT Proyek Daerah, Kasus Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Segera Disidang
-
KPK Telusuri Aliran Gratifikasi Rita Widyasari, Periksa Japto Soerjosoemarno
-
Jelang Putusan Praperadilan Gus Yaqut, KPK Optimis: Seluruh Proses Dilakukan Sesuai Perundangan
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok