Suara.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ikut menyoroti masalah begal sepeda yang terjadi di dekat Istana Kepresidenan, atau tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat. Ia meminta penjagaan diperketat dengan menggiatkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
Riza mengatakan untuk meningkatkan keamanan, tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja. Masyarakat pun juga harus ikut turun tangan mengawasi lingkungannya.
"Mungkin kita akan galakan kembali giatkan kembali siskamling atau apapun bentuknya kalau ada partisipasi masyarakat bersama dengan pemerintah," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/10/2020).
Riza sudah mendengar beberapa informasi mengenai kejadian begal sepeda belakangan ini.
Ia lantas meminta agar kepolisian turut memperhatikan pengamanan bagi pengguna kendaraan ramah lingkungan itu.
"Kami sudah koordinasi dengan aparat keamanan aparat hukum dengan Pak Kapolda dan lain sebagainya untuk sama sama kita segera atasi," jelasnya.
Karena itu dengan keterlibatan antara masyarakat dengan aparat, maka keamanan bisa lebih terjaga. Selain itu sanksi bagi pelaku juga harus digalakkan.
"Untuk dapat memastikan Jakarta ini aman aparat memastikan ditegakkannya aturan disiplin penertiban dan diberi sanksi siapapun yang bersalah," pungkasnya.
Kolonel dibegal
Baca Juga: Pemprov DKI Kembali Berlakukan PSBB Transisi Pada 26 Oktober Mendatang
Peristiwa begal yang dialami Kolonel Pangestu awalnya dibeberkan Kepala Dinas Penerangan Marinir, Letnan Kolonel Gugun Saiful Rachman, Senin (27/10/2020) kemarin.
Dia mengatakan, aksi kejahatan yang dialami Kolonel Pangestu terjadi di kawasan ring satu Istana Kepresidenan, sekitar pukul 06.45 WIB.
Kata dia, korban saat itu sedang bersepeda dan hendak menuju markas Marinir di Kwitang.
"Benar (kejadiannya)," kata Gugun kepada wartawan, Senin.
Saat tiba di Gedung Kementerian Pertahanan, Kolonel Pangestu langsung dipepet oleh pelaku yang mengemudikan sepeda motor.
Saat itu, pelaku mencoba mengambil tas milik Kolonel Pangestu. Sontak, korban langsung berupaya mengamankan tas miliknya yang hendak diambil oleh pelaku.
Berita Terkait
-
Marak Aksi Begal Sepeda, Polda Metro Jaya Bentuk Tim Khusus
-
Pemprov DKI Kembali Berlakukan PSBB Transisi Pada 26 Oktober Mendatang
-
APBD Merosot, Pemprov DKI Tetap Lanjutkan Bikin JPO Cantik di Sudirman
-
Ditanya UMP DKI 2021, Wagub Riza: Belum Tahu Naik atau Tidak
-
Rapat DPRD DKI Dihadiri 1.000 Orang, Riza Tak Cemas Ada Klaster Corona
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana