Suara.com - Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Angela Merkel, Rabu (28/10), memerintahkan karantina wilayah atau lockdown kembali diberlakukan di negara mereka, saat Eropa terancam dilanda gelombang besar kedua penularan virus corona sebelum musim dingin.
"Saya telah memutuskan bahwa kita perlu kembali ke penguncian untuk menghentikan virus," kata Presiden Macron.
"Virus itu beredar dengan kecepatan yang bahkan tidak diantisipasi oleh perkiraan yang paling pesimistis," ujarnya dalam pidato yang disiarkan televisi.
"Seperti semua tetangga kita, kita tenggelam oleh percepatan virus yang tiba-tiba," ia menambahkan.
"Kita semua berada di posisi yang sama: dibanjiri gelombang kedua yang kita tahu akan lebih sulit, lebih mematikan daripada gelombang pertama," kata Macron.
Di bawah aturan baru Prancis yang mulai berlaku pada Jumat (29/10), warga diwajibkan tinggal di rumah.
Pengecualian akan diberikan bagi mereka yang perlu membeli barang-barang penting, mendapatkan layanan medis, atau berolahraga hingga satu jam sehari.
Warga akan diizinkan pergi bekerja jika majikan mereka menganggap pekerjaan tidak bisa dilakukan dari rumah.
Sekolah-sekolah di Prancis akan tetap buka.
Baca Juga: Turki Kecam Charlie Hebdo soal Karikatur Cabul Erdogan
Seperti pada hari-hari paling kelabu selama musim semi, siapa pun di negara itu yang meninggalkan rumah harus membawa dokumen, yang menguatkan alasan seseorang untuk berada di luar rumah.
Jerman akan menutup semua bar, restoran, dan teater pada 2-30 November berdasarkan langkah-langkah yang disepakati antara Merkel dan para kepala pemerintah daerah.
Sekolah-sekolah akan tetap buka, dan toko-toko akan diizinkan beroperasi dengan batasan ketat pada jumlah orang yang berada di dalam toko.
"Kita perlu mengambil tindakan sekarang," kata Merkel.
"Sistem kesehatan kita masih dapat mengatasi tantangan itu hari ini, tetapi pada kecepatan infeksi ini sistem akan mencapai batas kemampuannya dalam beberapa minggu," ujar kanselir.
Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz menulis di Twitter, "November akan menjadi bukti. Peningkatan jumlah infeksi memaksa kita untuk mengambil tindakan pencegahan yang keras untuk mematahkan gelombang kedua."
Berita Terkait
-
Turki Kecam Charlie Hebdo soal Karikatur Cabul Erdogan
-
Wisatawan yang Nekat Datangi Wisata Lebak Saat Libur Panjang Akan Diusir
-
Pemkot Samarinda Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 Sampai Desember
-
PSBB Bogor Diperpanjang Hingga 25 November 2020
-
Biaya Tes Swab Covid-19 Capai Rp1,6 Juta, Begini Klarifikasi RSAB Batam
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Momen Hangat di Kremlin, Putin Lepas Prabowo dengan Penghormatan Khusus
-
Intip Taktik Donald Trump Nekat Blokade Pelabuhan Iran
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Indonesia dan AS Resmi Perkuat Kemitraan Pertahanan, Fokus Modernisasi hingga Latihan Militer
-
Kritik JPPI Buntut Skandal Grup Chat FH UI: Belajar Hukum, Tapi Jadi Pelaku Pelecehan
-
Khawatir Gila, Kongres AS Minta Dokter Periksa Kesehatan Mental Donald Trump
-
Polda Metro Bongkar Pabrik Zenith di Semarang, Sita 1,83 Ton Bahan Baku
-
Dari Moskow Prabowo Terbang ke Paris, Perluas Poros Diplomasi Strategis
-
Pramono Buka Peluang Partai Politik Ikut Naming Rights Halte, Asal Tak Ganggu Wajah Kota
-
Soal Isu Peleburan dengan Gerindra, NasDem: Tidak Masuk Akal, Kami Bukan PT Tbk