Dinasti Politik Tak Lagi Vulgar Ala Orba, Kini Lebih Licin dan 'Main Cantik'

Suara.com - Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai praktik dinasti politik dan nepotisme di era sekarang tidak benar-benar hilang, melainkan hanya mengalami adaptasi metode.

Ia menyebut para penguasa kini lebih "main cantik" dalam menempatkan anggota keluarga di posisi strategis guna menghindari kesan vulgar seperti era Orde Baru.

Merespons pandangan bahwa keluarga Presiden Prabowo Subianto tidak terlalu menonjol di dunia bisnis, Ray justru menyoroti dominasi keluarga tersebut di panggung politik.

Ia mengingatkan publik untuk melihat peran keponakan-keponakan Prabowo di struktur pemerintahan.

"Saya tidak tahu persis soal ekonominya, tapi soal politiknya berapa banyak keluarga Pak Prabowo yang masuk dalam dunia politik? Keponakannya, lihat Hasyim aja pegang berapa peranan banyak tuh ya," ujar Ray Rangkuti dalam kanal Youtube Forum Keadilan TV, Minggu (31/5/2026).

Ia mencontohkan penempatan kerabat dekat dalam posisi penting di lembaga keuangan negara sebagai bukti bahwa pola tersebut tetap berjalan.

"Tapi di dunia politiknya ponakan Pak Prabowo berapa? Yang terakhir yang wakil bank gubernur BI kan itu juga ponakan Pak Prabowo," tambahnya.

Menurut Ray, perbedaan cara pandang masyarakat seringkali terjadi karena pola yang digunakan saat ini sudah beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Ia mengibaratkan hal ini dengan gaya permainan sepak bola yang dimodifikasi namun tetap bertujuan mencetak gol yang sama.

Baca Juga: Ray Rangkuti Sentil Mentalitas '5D' DPR: Datang, Duduk, Duit, dan Jadi Jubir Pemerintah

“Makanya jangan Anda lihat jumlahnya karena itu beradaptasi dengan zamannya beda ya. Isinya itu sama tapi permainannya sama, ccuman ya cara giring bolanya ya kan cara mencetak golnya itu bisa dimodifikasi gitu loh," jelasnya.

Lebih jauh, Ray memberikan kritik tajam terhadap fenomena terpilihnya Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wakil Presiden. Ia menilai ada upaya sistematis dari para pendukung untuk mengubah definisi "dinasti politik" demi melegitimasi posisi putra sulung mantan Presiden Jokowi tersebut.

"Gibran sebagai wapres. Lalu apa yang dilakukan? Diubah definisinya oleh mereka yang mendukung Gibran bahwa yang disebut dengan dinasti itu harus ditunjuk langsung. Tapi kalau melalui pemilu itu enggak disebut dengan dinasti. Anda tinggal ubah definisinya. Tapi kan perilakunya sama," tegasnya.

Bagi Ray, inti dari dinasti politik tetaplah sama, yakni keluarga penguasa yang ikut berkuasa di saat yang bersamaan.

Upaya mempersempit definisi dinasti hanya pada proses penunjukan langsung dianggap sebagai cara untuk mencuci tangan dari tanggung jawab moral.

"Apa perilaku yang sama? keluarga Anda berkuasa sejak sewaktu Anda sedang berkuasa juga, yang secara umum itulah yang disebut dengan dinasti politik. Lalu itu dipersempit oleh mereka yang dukung Gibran. ‘Ya, kalau dipilih langsung kan bukan bukan dinasti, gitu loh kira-kira," ungkap Ray. (Reporter: Tsabita Aulia)