Suara.com - Acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Jambi, Jumat (30/10/2020), tiba-tiba didatangi Satgas Covid-19 dan kepolisian setempat. Pihak kepolisian meminta acara tersebut diakhiri lantaran tidak ada izin.
KAMI Jambi memprotes Satgas Covid-19 dan kepolisian yang dinilai mereka tidak menegakkan keadilan dalam penegakan aturan.
Presidium KAMI Provinsi Jambi, Amrizal Ali Munir, mengatakan, saat demo besar-besaran menolak UU Cipta Kerja yang terjadi di Jambi, tidak ada pembubaran yang dilakukan Satgas Covid-19 maupun polisi.
"KAMI Provinsi Jambi menyampaikan protes kepada Satgas Covid-19 yang tidak menegakkan keadilan dalam penegakan aturan. Saat dilaksanakan demo besar-besaran yang jumlah pesertanya mencapai ribuan orang, Satgas tidak melakukan penindakan. Namun, kepada KAMI yang melakukan deklarasi dengan jumlah peserta kurang dari 50 orang, Satgas melakukan penindakan," kata Amrizal dalam keterangan persnya, Sabtu (31/10/2020).
Amrizal mengatakan, untuk itu pihaknya mengkritik keras adanya tindakan yang menghalang-halangi kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Menurutnya, semua dilakukan oleh pemerintah.
"KAMI Provinsi Jambi mengkritik keras segala bentuk diskriminasi, intimidasi, dan tindakan yang menghalang-halangi kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat oleh pemerintah." ungkapnya.
Padahal di lain sisi, kata Amrizal, KAMI Jambi sudah terbentuk sejak 20 Oktober 2020 lalu. Pembentukan itu dilakukan melalui deklarasi yang sah.
Dibubarkan
Kegiatan deklarasi tersebut digelar di sebuah ruangan dan dimulai pada pukul 14.30 WIB. Acara tersebut juga disiarkan langsung melalui aplikasi Zoom.
Baca Juga: Libur Panjang, Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata di Sumut Ditingkatkan
Mulanya acara tersebut berjalan lancar. Namun ketika salah satu pentolan KAMI, Rochmat Wahab tengah menyampaikan sambutan, tiba-tiba kondisi di ruangan berlangsungnya deklarasi terlihat tidak kondusif.
Pasalnya, ada sejumlah anggota kepolisian yang masuk ke ruangan deklarasi. Komite Eksekutif KAMI Jambi Muhammad Usman memperlihatkan beberapa anggota polisi mengenakan seragam dan pakaian bebas memantau acara tersebut berlangsung.
"Mohon maaf situasinya tidak kondusif polisinya memaksa agar acaranya dibubarkan maka mohon maaf sekali acaranya kita hentikan tetapi untuk Zoom meeting tetap akan kami aktifkan," kata Usman dalam siarannya, Jumat.
Dari siarannya tampak salah satu Presidium KAMI tengah bernegosiasi dengan pihak kepolisian.
Usman menjelaskan kalau polisi tetap meminta untuk dihentikan.
"Kami sudah berusaha negosiasi, tapi aparat tetap meminta acara dibubarkan," ujar Usman saat dihubungi Suara.com.
Berita Terkait
-
Libur Panjang, Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata di Sumut Ditingkatkan
-
Din Syamsuddin di Acara KAMI: Negara Sudah Menyimpang ke Kediktatoran
-
Kenapa Tak Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Saat Libur Panjang Idulfitri?
-
Sampai ke Mancanegara, Din Syamsuddin: KAMI Dianggap Bahaya Besar
-
Gatot Nurmantyo Langsung Telepon saat Polisi Bubarkan Acara KAMI di Jambi
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Truk Kontainer Mogok di Tanjung Duren, Sejumlah Rute Transjakarta Pagi Ini Terlambat
-
Polda Metro Jaya Tutup UKW 2025, 77 Wartawan Dinyatakan Kompeten
-
Begini Respons Mendagri Soal Aksi Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih
-
Kepala Daerah Papua Diminta Jaga Raja Ampat, Prabowo: Jangan Sampai Dirusak Wisatawan!
-
Presiden Prabowo Sudah Teken PP, Begini Formula Kenaikan Upah 2026 yang Akan Berlaku
-
Tolak Politik Upah Murah, Puluhan Ribu Buruh Siap Kepung Istana pada 19 Desember
-
KPK Periksa Gus Yaqut soal Aliran Dana PIHK Hingga Kerugian Negara
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak