Badan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu terbentuk dari kompromi yang tercapai antara orang-orang yang merumuskan konstitusi AS, yang disahkan tahun 1788. Ketika itu, demokrasi jarang terjadi dan tidak teruji. Sebagian dari mereka khawatir, demokrasi langsung akan mengarah pada situasi kacau-balau.
AS mengalami perubahan drastis dalam beberapa ratus tahun setelah didirikan, tapi lembaga Electoral College tetap ada dan berfungsi, walaupun mayoritas orang AS lebih suka jika lembaga itu tidak ada lagi.
Menurut jajak pendapat Gallup tahun 2011, 60% rakyat lebih memilih pemilihan presiden secara langsung. Di 48 negara bagian, Electoral Collage bersifat "the winner takes it all".
Misalnya di California, secara tradisional sebagian besar penduduk memilih calon dari Partai Demokrat. Artinya, sebagian besar suara pemilih dari negara bagian itu selalu diberikan bagi kubu Demokrat. Sementara Partai Republik yang minoritas tidak terwakili di antara pemilih.
Akibatnya, Partai Demokrat sudah mengantongi California sejak awal, dan Republik tidak berusaha menang di sana. Situasi sama juga terjadi di Texas, tetapi terbalik. Di sana yang "berkuasa" adalah Partai Republik. Sehingga akhirnya, negara bagian yang disebut "swing state" jadi medan laga bagi kedua kubu.
Di sana kedua calon punya peluang sama untuk menang. Dorong reformasi Walaupun sebagian besar orang AS ingin sistem diubah, reformasi juga tidak mudah dilaksanakan. Mengubah konstitusi untuk menghapus Electoral College perlu dua pertiga suara di Kongres dan tiga perempat dari seluruh negara bagian.
Sebuah inisiatif yang disebut National Popular Vote berupaya melaksanakannya. 10 negara bagian dan ibukota AS Washington DC sudah menyatakan akan selalu memberikan suara pada Electoral College kepada calon yang dapat suara mayoritas rakyat.
Supaya berhasil, National Popular Vote harus ditandatangani sebanyak mungkin negara bagian hingga 270 suara. Sejauh ini upaya baru berhasil 61%. (ml/as)
Baca Juga: Pemilu AS: Bagaimana Kalau Tidak Ada yang Menang di Malam Pemilihan?
Berita Terkait
-
Film Terbaru Tom Cruise Dikabarkan Batal Produksi, Ini Alasannya
-
Donald Trump Dituding Dalang Kesepakatan Terburuk Piala Dunia 2026, Kota-Kota AS Terancam Bangkrut
-
Isu Kesepakatan AS-Indonesia Batal Imbas Langgar Janji, Kemenko Perekonomian Klarifikasi
-
Donald Trump Mau 'Cawe-cawe' The Fed: Jangan Mematikan Pertumbuhan!
-
Duh! Kesepakatan Dagang RI-AS Terancam Batal, Trump Sebut Prabowo Mengingkari?
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri