Badan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu terbentuk dari kompromi yang tercapai antara orang-orang yang merumuskan konstitusi AS, yang disahkan tahun 1788. Ketika itu, demokrasi jarang terjadi dan tidak teruji. Sebagian dari mereka khawatir, demokrasi langsung akan mengarah pada situasi kacau-balau.
AS mengalami perubahan drastis dalam beberapa ratus tahun setelah didirikan, tapi lembaga Electoral College tetap ada dan berfungsi, walaupun mayoritas orang AS lebih suka jika lembaga itu tidak ada lagi.
Menurut jajak pendapat Gallup tahun 2011, 60% rakyat lebih memilih pemilihan presiden secara langsung. Di 48 negara bagian, Electoral Collage bersifat "the winner takes it all".
Misalnya di California, secara tradisional sebagian besar penduduk memilih calon dari Partai Demokrat. Artinya, sebagian besar suara pemilih dari negara bagian itu selalu diberikan bagi kubu Demokrat. Sementara Partai Republik yang minoritas tidak terwakili di antara pemilih.
Akibatnya, Partai Demokrat sudah mengantongi California sejak awal, dan Republik tidak berusaha menang di sana. Situasi sama juga terjadi di Texas, tetapi terbalik. Di sana yang "berkuasa" adalah Partai Republik. Sehingga akhirnya, negara bagian yang disebut "swing state" jadi medan laga bagi kedua kubu.
Di sana kedua calon punya peluang sama untuk menang. Dorong reformasi Walaupun sebagian besar orang AS ingin sistem diubah, reformasi juga tidak mudah dilaksanakan. Mengubah konstitusi untuk menghapus Electoral College perlu dua pertiga suara di Kongres dan tiga perempat dari seluruh negara bagian.
Sebuah inisiatif yang disebut National Popular Vote berupaya melaksanakannya. 10 negara bagian dan ibukota AS Washington DC sudah menyatakan akan selalu memberikan suara pada Electoral College kepada calon yang dapat suara mayoritas rakyat.
Supaya berhasil, National Popular Vote harus ditandatangani sebanyak mungkin negara bagian hingga 270 suara. Sejauh ini upaya baru berhasil 61%. (ml/as)
Baca Juga: Pemilu AS: Bagaimana Kalau Tidak Ada yang Menang di Malam Pemilihan?
Berita Terkait
-
Bantai Italia, Amerika Serikat Lolos ke Perempatfinal Piala Dunia U-20 2025
-
Rupiah Makin Ganas, Dolar AS Keok Imbas Penutupan Pemerintahan Trump?
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Shutdown AS Terjadi Lagi! Inilah 7 Fakta Penting yang Harus Anda Tahu
-
Tak Cuma Hamburger, Ini 10 Menu Kuliner Amerika Serikat Populer yang Menarik Dicoba
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Menteri Haji Umumkan Tambahan 2 Kloter untuk Antrean Haji NTB Daftar Tunggu Jadi 26 Tahun
-
Bulan Madu Maut di Glamping Ilegal, Lakeside Alahan Panjang Ternyata Tak Kantongi Izin
-
Geger Ziarah Roy Suryo Cs di Makam Keluarga Jokowi: 7 Fakta di Balik Misi "Pencari Fakta"
-
Kronologi Bulan Madu Maut di Danau Diateh: Istri Tewas, Suami Kritis di Kamar Mandi Vila
-
FSGI: Pelibatan Santri dalam Pembangunan Musala Ponpes Al Khoziny Langgar UU Perlindungan Anak
-
Dugaan Korupsi Chromebook: Petinggi Perusahaan Teknologi Dipanggil Jaksa, Ternyata Ini Alasannya
-
FSGI Kecam Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai Dana APBN: Lukai Rasa Keadilan Korban!
-
Krisis Politik di Madagaskar Memanas, Presiden Rajoelina Sebut Ada Upaya Kudeta Bersenjata
-
Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan: Para Petinggi BUMN Ini Mulai Diselidiki Kejagung
-
18 Profesor Hukum Bela Hasto, Minta MK Rombak Pasal Kunci Pemberantasan Korupsi