Suara.com - Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau APBD-P tahun 2020 ditetapkan merosot hingga ke angka Rp63,23 triliun. APBD 2020 DKI awalnya ditetapkan Rp87,95 triliun.
Hal ini disampaikan Anies dalam rapat paripurna pandangan gubernur terkait Raperda perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2020. Pemerosotan anggaran ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membuat pendapatan daerah menurun drastis.
"APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 yang semula direncanakan sebesar Rp87,95 triliun mengalami penyesuaian menjadi Rp63,23 triliun," kata Anies di gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (3/11/2020).
Anies menjelaskan, ada rencana perubahan pendapatan daerah yang turun dari Rp25,12 triliun jadi Rp57,06 triliun. Padahal target awal adalah Rp82,19 triliun.
Kemerosotan pendapatan daerah ini disebabkan oleh selisih penurunan pajak daerah sebesar Rp17,69 triliun. Karena memerosotan pendapatan, rencana belanja daerah juga diturunkan.
"Sampai akhir bulan Juni 2020, belanja daerah telah terealisasi sampai Rp 19,86 triliun atau 24,95 persen dari total belanja daerah Rp 79,61 triliun. Realisasi tersebut berasal dari Belanja Tidak Langsung sebesar 32,46 persen dan belanja langsung sebesar 19,15 persen," jelas Anies.
Dalam perubahan APBD 2020 secara umum, penambahan anggaran dilakukan pada jenis Belanja Tidak Terduga dari Belanja Tidak Langsung yang semula Rp188 miliar menjadi Rp5,19 triliun atau naik lebih dari 27 kali lipat. Peningkatan ini dilakukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
Lalu penerimaan pembiayaan disesuaikan menjadi Rp6,16 triliun. Awalnya pada penetapan APBD 2020 dialokasikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp5,76 triliun yang berasal dari Silpa tahun 2019 dan penerimaan pinjaman daerah.
Kenaikan angka ini terjadi pada pos penerimaan pinjaman daerah pada penetapan APBD 2020 dari Rp260,15 miliar menjadi Rp3,56 triliun.
Baca Juga: Sempat Membludak, Anies Klaim Kini Hotel Isolasi Corona DKI Banyak Kosong
Lalu untuk pengeluaran pembiayaan yang awalnya direncanakan Rp8,34 triliun, turun menjadi Rp4,45 triliun.
Terakhir, ia menyebut realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan akhir Juni 2020 sebesar Rp23,88 triliun atau 29,04 persen dari rencana awal sebesar Rp82,19 triliun.
Berita Terkait
-
Jakarta Siaga! Modifikasi Cuaca Rp200 Juta per Hari Dikerahkan Hadapi Hujan Ekstrem
-
Inflasi Jakarta Lebih Tinggi dari Nasional? Gubernur DKI Klaim Ekonomi Tetap Terkendali
-
Tanggul Jebol Terus? DKI Jakarta Siapkan Jurus Pamungkas Atasi Banjir Jati Padang!
-
Usai Jebol Bikin Banjir, Pramono Mau Kunjungi Tanggul Baswedan Besok
-
Mengintip Museum Papua yang Dikunjungi Anies Baswedan di Jerman, Punya Ratusan Artefak
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting