Suara.com - Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau APBD-P tahun 2020 ditetapkan merosot hingga ke angka Rp63,23 triliun. APBD 2020 DKI awalnya ditetapkan Rp87,95 triliun.
Hal ini disampaikan Anies dalam rapat paripurna pandangan gubernur terkait Raperda perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2020. Pemerosotan anggaran ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membuat pendapatan daerah menurun drastis.
"APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 yang semula direncanakan sebesar Rp87,95 triliun mengalami penyesuaian menjadi Rp63,23 triliun," kata Anies di gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (3/11/2020).
Anies menjelaskan, ada rencana perubahan pendapatan daerah yang turun dari Rp25,12 triliun jadi Rp57,06 triliun. Padahal target awal adalah Rp82,19 triliun.
Kemerosotan pendapatan daerah ini disebabkan oleh selisih penurunan pajak daerah sebesar Rp17,69 triliun. Karena memerosotan pendapatan, rencana belanja daerah juga diturunkan.
"Sampai akhir bulan Juni 2020, belanja daerah telah terealisasi sampai Rp 19,86 triliun atau 24,95 persen dari total belanja daerah Rp 79,61 triliun. Realisasi tersebut berasal dari Belanja Tidak Langsung sebesar 32,46 persen dan belanja langsung sebesar 19,15 persen," jelas Anies.
Dalam perubahan APBD 2020 secara umum, penambahan anggaran dilakukan pada jenis Belanja Tidak Terduga dari Belanja Tidak Langsung yang semula Rp188 miliar menjadi Rp5,19 triliun atau naik lebih dari 27 kali lipat. Peningkatan ini dilakukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
Lalu penerimaan pembiayaan disesuaikan menjadi Rp6,16 triliun. Awalnya pada penetapan APBD 2020 dialokasikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp5,76 triliun yang berasal dari Silpa tahun 2019 dan penerimaan pinjaman daerah.
Kenaikan angka ini terjadi pada pos penerimaan pinjaman daerah pada penetapan APBD 2020 dari Rp260,15 miliar menjadi Rp3,56 triliun.
Baca Juga: Sempat Membludak, Anies Klaim Kini Hotel Isolasi Corona DKI Banyak Kosong
Lalu untuk pengeluaran pembiayaan yang awalnya direncanakan Rp8,34 triliun, turun menjadi Rp4,45 triliun.
Terakhir, ia menyebut realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan akhir Juni 2020 sebesar Rp23,88 triliun atau 29,04 persen dari rencana awal sebesar Rp82,19 triliun.
Berita Terkait
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Prabowo dalam Tekanan! Media Asing Sebut Anies Baswedan Saat Rupiah dan IHSG Kompak Jebol
-
Opini WTP Perkuat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
-
Anies Baswedan Skakmat Seskab Teddy yang Sebut Dino Patti Djalal 'Pejabat Cuma 3 Bulan'
-
Pramono Wukuf di Arafah, Rano Karno Salat Id di Saf Depan Bersama Warga di Balai Kota
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT