Suara.com - Facebook dilaporkan telah menghapus grup pendukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump bernama 'Stop the Steal' atau 'Hentikan Pencurian', lantaran sejumlah anggotanya mengunggah klaim tak berdasar tentang pemilu.
Menyadur Channel News Asia, Jumat (6/11/2020), beberapa anggota grup pendukung Trump disebutkan menyebarkan klaim bahwa pihak Joe Biden, Partai Demokrat, telah melakukan kecurangan dalam pemilihan.
Grup pro-Trump itu disebutkan berkembang pesat, dalam setiap 10 detik, ada 1.000 anggota baru yang bergabung. Dalam satu hari, grup 'Stop the Steal' berisi mencapai 365.000 orang.
Sebuah seruan yang muncul di grup pada Kamis (5/11) sore waktu setempat, menyerukan "sepatu di lapangan untuk melindungi integritas suara".
Seruan itu merupakan buntut dari klaim tak berdasar yang disebarkan oleh Trump maupun akun-akun terkenal Partai Republik tentang adanya kecurangan dalam pemungutan suara, dibarengi dengan tagar #StopTheSteal.
"Kelompok itu diorganisir seputar delegimitasi proses pemilihan, dan kami melihat seruan yang mengkhawatirkan untuk kekerasan dari beberapa anggota kelompok," ujar seorang juru bicara Facebook dalam sebuah pertanyaan.
Atas langkah Facebook, anggota grup lantas menyerukan kritikan, menyebut mereka mengorganisir protes secara dami dan telah bekerja keras melakukan pengawasan terhadap konten yang ada.
Juru bicara grup 'Stop the Steal', Chris Barron, mengatakan lawan politik mereka yang juga menyuarakan keprihatinan atas tudingan kecurangan pemilu oleh Trump dengan menggelar protes, tidak menghadapi masalah yang sama.
"Jika Facebook ingin menjadi penengah kebenaran, maka mereka memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan," kata Barron.
Baca Juga: Kocak! Raditya Dika Diskusi Pilpres AS Bersama Anaknya, Sampai Kecapekan
Disebutkan Channel News Asia, dalam tinjauan terhadap sejumlah kecil komentar yang diunggah di grup 'Stop the Steal', sebelum diblokir Facebook, tidak menemukan adanya seruan langsung terkait kekerasan.
Namun narasi yang diedarkan di grup adalah bahwa suara partai Republik sedang "dibatalkan" oleh Demokrat, yang dalam hal ini dinilai tidak berdasarkan pada kenyataan yang ada.
Dalam aturannya, Facebook melarang pernyataan niat atau mengajurkan kekerasan dalam pemungutan suaram pendaftaran pemilih, maupun hasil pemilu.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Tak Cukup di Jabar, TikToker Resbob Kini Resmi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Harga Diri Bangsa vs Air Mata Korban Bencana Sumatera, Sosok Ini Sebut Donasi Asing Tak Penting
-
Tembus Proyek Strategis Nasional hingga Energi Hijau, Alumni UPN Angkatan 2002 Ini Banjir Apresiasi
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan