Suara.com - Kebijakan inklusif, yang merangkul semua kalangan, akan menjadi jaminan bahwa vaksin COVID-19 dapat tersedia serta terjangkau bagi semua orang di Indonesia, kata Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia Valerie Julliand.
"Kami mendukung penentuan kebijakan yang inklusif, yang akan memandu proses distribusi vaksin, dan juga mengadvokasikan agar kelompok rentan dapat membawa suara mereka jika diperlukan," ujar Julliand kepada ANTARA dalam wawancara di Jakarta, Jumat (6/11/2020).
"Di luar dari perkara ketersediaan dan keterjangkauan, proses distribusi merupakan tantangan paling penting yang harus kita hadapi ke depannya," kata dia, merujuk pada kaitannya dengan jumlah populasi Indonesia yang sangat besar dan tersebar di wilayah yang luas.
Dari sisi distribusi, tantangan-tantangan yang muncul termasuk perihal logistik, cold chain (rantai dingin, istilah dalam transportasi vaksin yang memerlukan penyimpanan di suhu rendah), serta administrasi dalam proses tersebut.
Demi mencapai target penyebaran vaksin COVID-19 tersebut, Kantor Perwakilan PBB di Indonesia mengatakan pihaknya menjalin kerja sama, tak hanya dengan pihak pemerintah sebagai pemeran utama, namun juga dengan sektor swasta yang dapat membantu produksi vaksin.
Pertengahan September 2020, Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan RI untuk kerja sama pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19.
Indonesia telah menjadi bagian dari COVAX, inisiatif global untuk menjamin akses vaksin COVID-19 di seluruh dunia yang dipelopori, salah satunya, oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) --institusi di bawah PBB.
Dengan bergabung dalam kerangka kerja sama ini, Indonesia akan memperoleh vaksin untuk 20 persen jumlah penduduk, dengan bantuan keringanan finansial melalui mekanisme Official Development Assistance (ODA), seperti yang telah disebutkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.
"Yang ingin kami lakukan di Indonesia, bersama pemerintah yang memang ingin mencapainya, adalah secara bersamaan memproduksi vaksin sendiri dan juga membuka kemungkinan untuk mendapat pengadaan dari pihak internasional [...] karena kita mempunyai populasi yang amat besar untuk divaksinasi," ujar Julliand. [Antara]
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
Terkini
-
Brimob dan Tim Perintis Gerebek Balap Liar di Taman Mini, Remaja dan Motor Bodong Diamankan
-
Meski Hirup Udara Bebas, 3 Legislator NTB Tetap Dihantui Status Terdakwa Gratifikasi
-
Iran Blokir Kiriman Senjata AS di Selat Hormuz, Pendapatan Negara Diprediksi Meroket
-
Stasiun Tugu dan Lempuyangan Membeludak, Okupansi KA Daop 6 Melejit di Libur Kenaikan Yesus Kristus
-
Jejak Heri Black dalam Skandal Bea Cukai: KPK Incar Keterangan Sang Pengusaha Usai Geledah Rumahnya
-
Gosip Panas! Isi Chat Mesra Emmanuel Macron ke Aktris Iran Berujung Ditampar Istri
-
Sebut AS Siap Akhiri Perang, Rusia Kasih Syarat: Pasukan Ukraina Angkat Kaki dari Donbas
-
Peneliti Temukan Hubungan Krisis Iklim dan Konflik Bersenjata Lebih Kompleks dari Dugaan
-
Kawal Ibadah Kenaikan Yesus Kristus, Polda Metro Jaya Jaga Ketat 860 Gereja Hari Ini
-
Gaji Hakim Indonesia Tertinggi di ASEAN? Ini Perbandingannya dengan Malaysia dan Singapura