Suara.com - Kebijakan inklusif, yang merangkul semua kalangan, akan menjadi jaminan bahwa vaksin COVID-19 dapat tersedia serta terjangkau bagi semua orang di Indonesia, kata Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia Valerie Julliand.
"Kami mendukung penentuan kebijakan yang inklusif, yang akan memandu proses distribusi vaksin, dan juga mengadvokasikan agar kelompok rentan dapat membawa suara mereka jika diperlukan," ujar Julliand kepada ANTARA dalam wawancara di Jakarta, Jumat (6/11/2020).
"Di luar dari perkara ketersediaan dan keterjangkauan, proses distribusi merupakan tantangan paling penting yang harus kita hadapi ke depannya," kata dia, merujuk pada kaitannya dengan jumlah populasi Indonesia yang sangat besar dan tersebar di wilayah yang luas.
Dari sisi distribusi, tantangan-tantangan yang muncul termasuk perihal logistik, cold chain (rantai dingin, istilah dalam transportasi vaksin yang memerlukan penyimpanan di suhu rendah), serta administrasi dalam proses tersebut.
Demi mencapai target penyebaran vaksin COVID-19 tersebut, Kantor Perwakilan PBB di Indonesia mengatakan pihaknya menjalin kerja sama, tak hanya dengan pihak pemerintah sebagai pemeran utama, namun juga dengan sektor swasta yang dapat membantu produksi vaksin.
Pertengahan September 2020, Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan RI untuk kerja sama pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19.
Indonesia telah menjadi bagian dari COVAX, inisiatif global untuk menjamin akses vaksin COVID-19 di seluruh dunia yang dipelopori, salah satunya, oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) --institusi di bawah PBB.
Dengan bergabung dalam kerangka kerja sama ini, Indonesia akan memperoleh vaksin untuk 20 persen jumlah penduduk, dengan bantuan keringanan finansial melalui mekanisme Official Development Assistance (ODA), seperti yang telah disebutkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.
"Yang ingin kami lakukan di Indonesia, bersama pemerintah yang memang ingin mencapainya, adalah secara bersamaan memproduksi vaksin sendiri dan juga membuka kemungkinan untuk mendapat pengadaan dari pihak internasional [...] karena kita mempunyai populasi yang amat besar untuk divaksinasi," ujar Julliand. [Antara]
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Prihatin atas Pengunduran Diri Uskup Bogor, Umat Katolik Gelar Aksi di Kedutaan Vatikan
-
Cegah Penyakit Sejak Dini, Menkes Budi Tekankan Pentingnya Cek Kesehatan Rutin untuk Pekerja
-
Bertemu Mensos, Rieke Diah Pitaloka Dorong Akurasi Data Tunggal Nasional
-
Mensos Gus Ipul: BPJS PBI Pasien Penyakit Kronis Aktif per Hari Ini
-
Silaturahmi dengan Ulama Aceh, Kasatgas Tito: Pentingnya Dukungan Spiritual bagi Korban Bencana
-
Pemerintah Salurkan Bantuan Beras dan Minyak Selama Ramadan, 35 Juta Keluarga Jadi Sasaran
-
Iuran Rp17 Triliun! Masyumi Beri Syarat Ketat ke Prabowo Soal Gabung 'Board of Peace' Donald Trump
-
Lampu Hias Semanggi Tiga Kali Raib, Pramono Bongkar Biang Keladi Lemahnya Pengawasan di Jakarta
-
Pemerintah Siapkan Stimulus Rp911 Miliar untuk Diskon Tiket Mudik Lebaran
-
Analis Sebut Pidato Berapi-api Jokowi untuk PSI Sebagai Blunder Politik