Suara.com - Kebijakan inklusif, yang merangkul semua kalangan, akan menjadi jaminan bahwa vaksin COVID-19 dapat tersedia serta terjangkau bagi semua orang di Indonesia, kata Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia Valerie Julliand.
"Kami mendukung penentuan kebijakan yang inklusif, yang akan memandu proses distribusi vaksin, dan juga mengadvokasikan agar kelompok rentan dapat membawa suara mereka jika diperlukan," ujar Julliand kepada ANTARA dalam wawancara di Jakarta, Jumat (6/11/2020).
"Di luar dari perkara ketersediaan dan keterjangkauan, proses distribusi merupakan tantangan paling penting yang harus kita hadapi ke depannya," kata dia, merujuk pada kaitannya dengan jumlah populasi Indonesia yang sangat besar dan tersebar di wilayah yang luas.
Dari sisi distribusi, tantangan-tantangan yang muncul termasuk perihal logistik, cold chain (rantai dingin, istilah dalam transportasi vaksin yang memerlukan penyimpanan di suhu rendah), serta administrasi dalam proses tersebut.
Demi mencapai target penyebaran vaksin COVID-19 tersebut, Kantor Perwakilan PBB di Indonesia mengatakan pihaknya menjalin kerja sama, tak hanya dengan pihak pemerintah sebagai pemeran utama, namun juga dengan sektor swasta yang dapat membantu produksi vaksin.
Pertengahan September 2020, Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan RI untuk kerja sama pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19.
Indonesia telah menjadi bagian dari COVAX, inisiatif global untuk menjamin akses vaksin COVID-19 di seluruh dunia yang dipelopori, salah satunya, oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) --institusi di bawah PBB.
Dengan bergabung dalam kerangka kerja sama ini, Indonesia akan memperoleh vaksin untuk 20 persen jumlah penduduk, dengan bantuan keringanan finansial melalui mekanisme Official Development Assistance (ODA), seperti yang telah disebutkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.
"Yang ingin kami lakukan di Indonesia, bersama pemerintah yang memang ingin mencapainya, adalah secara bersamaan memproduksi vaksin sendiri dan juga membuka kemungkinan untuk mendapat pengadaan dari pihak internasional [...] karena kita mempunyai populasi yang amat besar untuk divaksinasi," ujar Julliand. [Antara]
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
-
James Riady Tegaskan Tanah Jusuf Kalla Bukan Milik Lippo, Tapi..
-
6 Tablet Memori 128 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Pelajar dan Pekerja Multitasking
-
Heboh Merger GrabGoTo, Begini Tanggapan Resmi Danantara dan Pemerintah!
Terkini
-
Babak Baru PPHN: Ahmad Muzani Minta Waktu Presiden Prabowo, Nasib 'GBHN' Ditentukan di Istana
-
KPK Digugat Praperadilan! Ada Apa dengan Penghentian Kasus Korupsi Kuota Haji Pejabat Kemenag?
-
Tiga Hari ke Depan, Para Pemimpin Dunia Rumuskan Masa Depan Pariwisata di Riyadh
-
Terkuak! Siswa SMAN 72 Jakarta Siapkan 7 Peledak, Termasuk Bom Sumbu Berwadah Kaleng Coca-Cola
-
Drama 6 Jam KPK di Ponorogo: Tiga Koper Misterius Diangkut dari Ruang Kerja Bupati Sugiri Sancoko
-
Bukan Terorisme Jaringan, Bom SMAN 72 Ternyata Aksi 'Memetic Violence' Terinspirasi Dunia Maya
-
Revolusi Digital Korlantas: Urus SIM, STNK, BPKB Kini Full Online dan Transparan, Pungli Lenyap
-
Babak Baru Horor Nuklir Cikande: 40 Saksi Diperiksa, Jejak DNA Diburu di Lapak Barang Bekas
-
Dua Menko Ikut ke Sydney, Apa Saja Agenda Lawatan Prabowo di Australia?
-
Tak Hanya Game! Politisi PKB Desak Pemerintah Batasi Medsos Anak Usai Insiden Ledakan SMA 72 Jakarta