Suara.com - Kepulangan Habib Rizieq, Selasa (12/11/2020) kemarin, berimbas pada bergaungnya topik revolusi akhlak. Jargon tersebut digemborkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) untuk mendesak pemerintah agar segera memperbaiki kekacauannya.
Dilansir dari hops.id -- jaringan Suara.com, pengamat politik Tony Rosyid menilai revolusi akhlak akan gagal jikalau dilakukan dengan cara-cara yang biasa saja.
Menurutnya, perlu cara yang lebih tegas tidak cukup hanya menyampaikan gagasan revolusi tersebut.
Tony Rosyid menyebut, peluang Habib Rizieq menjadi lokomotif perubahan pada saat ini akan tergambar pada situasi sosial politik beberapa pekan ke depan.
Selanjutnya, menarik dilihat bagaimana kekuatan kerumunan pendukung Habib Rizieq. Apakah bisa menjadi kekuatan yang menopang perubahan dan perwujudan revolusi akhlak atau tidak.
Oleh sebab itulah, revolusi akhlak harus berbeda tidak boleh hanya berupa ceramah.
"Kalau seperti itu, maka apa yang dilakukan HRS tak ubahnya dengan ceramah Ustaz Abdussomad, Ustaz Das’ad dan para penceramah lainnya. Dan ini tidak akan membuat “perubahan drastis” sebagaimana yang diimaksudkan oleh revolusi akhlak HRS,” tulis Tony dalam keterangannya, Kamis (12/11/2020).
Gagasan revolusi akhlak, imbuh Tony, jika hanya disampaikan dalam road show tabligh akbar Habib Rizieq, maka menjadi tantangan besar.
Pasalnya, apabila narasi dan isu yang disampaikan Habib Rizieq dalam road show itu datar-datar saja tanpa disertai tindak lanjut konsolidasi gerakan sosial, maka menurutnya revolusi yang ditawarkan akan mandek.
Baca Juga: Ogah Isolasi, Menteri Jokowi Sindir Rizieq: Panutan Harusnya Jadi Contoh
Menurut Tony, itu semua tergantung isu, konsolidasi dan gerakan sosial yang dipimpin Habib Rizieq ke depan.
"Hampir bisa dipastikan “Revolusi Akhlak” ini tidak akan bisa diwujudkan hanya dengan road show ceramah ala para muballigh. Sebab, perubahan mendasar itu paling efektif jika terjadi di struktur politik,” ujarnya.
Alasannya, tambah Tony, di dalam struktur politik ada kekuasaan yang mampu memaksa rakyat dan bangsa ini untuk berubah.
Sedangkan ceramah, sifatnya hanya imbauan yang tidak mengikat.
“Suka-suka umat, mau pakai atau tidak. Mau dimasukkan hati, atau dikeluarkan lewat telinga. Namanya juga pengajian,” tulisnya.
Tony menganalisis massa pendukung Habib Rizieq Syihab hanya akan menjadi kerumunan jika tidak dikelola dengan langkah konsolidasi dan strategi yang mampu memengaruhi struktur kekuasaan untuk melakukan perubahan yang mendasar.
Berita Terkait
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
-
Dasco dan Habib Rizieq Bertemu di Petamburan, Titip Pesan Ini untuk Presiden Prabowo
-
Tak Cukup Utus Menlu, Habib Rizieq Desak Prabowo Sampaikan Duka Cita Terbuka untuk Ali Khamenei
-
Tolak Komando AS di BoP! FPI Desak Prabowo Batalkan Rencana Kirim 8 Ribu TNI ke Gaza
-
FPI Layangkan Surat Resmi, Desak Presiden Prabowo Tarik Indonesia dari Board of Peace
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!
-
Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia
-
Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal